SIBERONE.COM - Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH membeberkan kegiatan Sambang Bantuan Sosial (Sambang Bansos) dan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil Untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka yang dihelat Open Government Partnership (OGP) Local, di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu (3/11/2021). 

Sambang Bansos, kata Idza, dalam aksinya sudah diketahui masyarakat dunia sejak 2020 di awal masa Pandemi. 

Idza memaparkan, Aksi Sambang Bansos, berupa sinkronisasi data penerima Bansos agar tidak terjadi tumpang tindih atau doble penerimaan dari berbagai skema atau jenis Bansos. Sehingga diperlukan perbaikan data kependudukan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keterlibatan Dinsos, Dinkominfotik, Dindukcapil, Baperlitbangda dan Dinpermades serta unsur terkait lainnya berpengaruh besar terhadap keberhasilan sambang bansos.

Sambang Bansos, lanjutnya, diilhami oleh banyaknya skema bantuan yang digulirkan ke masyarakat dan terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan, akibat tidak validnya data. Dan dipicu oleh banyaknya masyarakat yang tidak memiliki NIK atau NIK yang tidak benar, 

Bantuan yang bergulir antara lain dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Sembako, dari Pemerintah Kabupaten berupa Bantuan Tunai, dan bantuan dari desa berupa Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD). 

“Penerimaan yang boleh doble hanya PKH dan BPNT,” ujar Idza.  

Sambang Bansos yang berbentuk aplikasi bisa mendeteksi calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial. Kalau NIK nya valid, maka Kepala Keluarga (KK) yang bersangkutan terdeteksi mendapatkan bantuan apa saja. Kalau belum punya NIK tidak bisa mendeteksi, Operator desa akan dipermudah dalam memilah data sehingga bisa mengetahui siapa saja yang berhak menerima dan siapa saja harus dihapus. 

Jenis bantuan dan NIK, diverifikasi dan disinkronisasi penerimaannya. Kalau terjadi tumpang tindih penerimaan maka akan dihapus salah satu bantuannya dan bila NIK salah maka akan dilakukan perbaikan NIK. 

Dalam jaring pengaman sosial, persyaratannya tidak boleh doble bantuan dan harus memiliki NIK. Maka sambang bansos akan membantu pemerintah desa hingga pemerintah pusat dalam pemilahan pemberian bantuan sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan. 

“Program ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan kepada penerima tepat sasaran,” ujar Idza.

Di awal tahun 2021, data penerima bantuan sosial yang valid dan sinkron baru mencapai 27 persen. Melalui penerapan aplikasi Sambang Bansos, pemadanan data kesejahteraan sosial telah mencapai 65,9 persen. 

Kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), kata Idza, dimulai sejak 2017 dan merupakan program kerjasama antara Baperlitbangda, Dindikpora, Dinpermades dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Lewat advokasi FMPP, dilakukan pemberian bantuan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk kembali bersekolah.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan di sekolah formal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menampung ATS dan DTS untuk kembali bersekolah.

Berkaitan dengan komitmen membangun pusat studi penanganan ATS dan DTS, komitmen ini berangkat dari persoalan mengenai banyaknya ATS. Data dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah ATS mencapai 17.420 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum mengakses layanan pendidikan di Kabupaten Brebes. Di tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah juga belum menunjukkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebes tahun 2020 baru mencapai 6,21 tahun. 

Penanganan ATS di Kabupaten Brebes pada dasarnya telah diupayakan melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Gerakan Kembali Bersekolah merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes bersama dengan kelompok masyarakat sipil bernama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Peran FMPP meliputi pendataan, pengembalian, dan pengembalian anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah.

Sejauh ini, gerakan kembali bersekolah telah berhasil mengembalikan 6.531 anak tidak sekolah untuk kembali mengakses layanan pendidikan. 

Persoalan di lapangan nyatanya lebih kompleks, selain banyaknya kasus anak tidak sekolah, ternyata kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kelompok dewasa tidak sekolah (DTS). Kelompok DTS ini merupakan masyarakat Kabupaten Brebes yang belum menuntaskan pendidikan setingkat SMA. 

Dalam program GKB dan Sambang Bansos, Pemkab melibatkan FMPP, Gebrak, media, swasta, dan masyarakat Brebes yang berada di luar daerah. Pihaknya juga mendorong keterlibatan kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan, dan forum anak untuk terlibat aktif di dalamnya.

Idza menambahkan, Kabupaten Brebes masuk sebagai anggota OGP Lokal guna mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusifitas yang sangat relevan dengan misi pembangunan Kabupaten Brebes. Dimana Pemkab Brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Turut memberikan paparan Direktur Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah Binda Bangsa Kemendagri, Wakil Gubernur Riau Edi Afrizal, Bupati Sumbawa Barat Dr Ir HW Musyafirin MM, Asisten Sekda Kota Semarang bidang Administrasi Umum Masdiyana Safitri, dengan moderator Alexander Irwan dari Ford Foundation.  Mereka memaparkan materinya dengan hangat, dalam tatanan protokol kesehatan yang ketat.

Sekretariat CSO-OGP Indonesia Darwanto menjelaskan, Forum ini sebagai pertemuan Nasional untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik, untuk Demokrasi yang lebih kuat di era pandemi. Pertemuan Nasional CSO-OGP Indonesia dan juga  melibatkan OGP Unit Lokal yang berkantor di New York-USA. 

Pertemuan ini, kata Darwanto, mengundang Bupati, Gubernur dan Kemendagri yang telah mempraktekan keberhasilan OGP di Indonesia. Dimaksudkan untuk memberikan shareng knowledge, Peer learning, saling belajar bersama untuk disampaikan ke dunia internasional yang sudah dijalankan oleh kepala daerah anggota OGP lokal. 

Harapannya praktek praktek yang baik ini bisa dilanjutkan sebagai inisiatif dan dikembangkan ke daerah-daerah lain atau negara lain.

Dan juga bisa belajar di kabupaten/kota negara lain seperti Brebes bisa belajar ke Guangzhou, Madrid dan Paris untuk mengembangkan praktek-praktek tersebut yang muaranya untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di daerah.

Ikut mendampingi Bupati Brebes, antara lain Ketua Dekranasda AKBP Dr Warsidin MH, Kepala Baperlitbangda Drs Edy Kusmartono MSi, Kepala Dinas Sosial Masfuri MM, Kepala Dinpermades Subagya SH, Sekretaris Dindikpora Rojat MPd. (HS)