Turut Berbelasungkawa, Pj Herman Ikut Sholatkan Jenazah Mantan Bupati Inhil
Pj Bupati Herman Terima Kunjungan OKP dan Ormas di Kabupaten Inhil
Indragiri Hilir Berduka, Mantan Bupati 2 Periode Wafat Hari Ini
BPJS PBI Belum Merata Terhadap Masyarakat Miskin, Komunitas Emak Sehat Surati DPRD Inhil Minta Hearing
SIBERONE.COM - Peduli terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah terkait dengan kesejahteraan sosial dan kesehatan, Komunikasi Emak Sehat bergerak melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil untuk meminta hearing.
Permintaan tersebut berdasarkan banyaknya temuan di lapangan terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum merata terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
"Terlalu banyak temuan kita di lapangan mengenai keluhan masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan PBI sehingga mereka enggan ingin berobat," tukas Ketua Emak Sehat, Yuliana Daud, Senin (21/8/2023).
Yuliana Daud juga menyoroti tentang keseriusan pemerintah daerah dalam hal pendataan orang miskin di Inhil yang tidak pernah valid sama sekali hingga sekarang.
"Dulu pernah kita dengar ada anggaran untuk pendataan orang miskin tapi hasilnya kurang maksimal, kami perlu mempertanyakan itu," jelasnya.
Kemudian Yuliana Daud yang biasa disapa Mak Yuli ini memaparkan tentang peluang masyarakat bisa mendapatkan BPJS PBI melalui Anggaran Belanja Pendapat Negara (APBN) bagi bayi yang baru lahir tapi fakta di lapangan masih banyak anak yang baru lahir tidak bisa mendapatkan karena terkendala di sistem yakni anak tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam Kartu Keluarga sebelum usia 28 hari, namun oleh masyarakat kita tidak paham tentang itu maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah yang berpikir," tambahnya.
Di kasus lain, Komunitas Emak Sehat juga menemukan kejanggalan tentang penghapusan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI oleh pemerintah tanpa konfirmasi ke pemilik kartu, sehingga saat mereka berobat ke Rumah Sakit (RS) membuat mereka terkejut sehingga dijadikan pasien mandiri (bayar sendiri, red).
"Ada temuan kita juga di lapangan BPJS nya tidak berstatus PBI lagi padahal mereka itu sedang sakit dan ekonomi nya terkategori miskin. Jika mereka diberhentikan secara tiba-tiba seperti ini kira-kira bagaimana perasaan pasien, apalagi posisinya sedang dirawat di Rumah Sakit tidak bisa mencari uang dan keluarga sedang fokus merawat. Siapa yang bertanggungjawab atas temuan ini," ungkapnya.
Atas dasar temuan tersebut, Yuliana Daud berharap DPRD Inhil bisa segera memberikan ruang kepada Komunitas Emak Sehat untuk membicarakan ini terhadap pihak terkait agar bisa duduk permasalahan ini dan masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai sasaran program tersebut.
"Kami memandang ini sangat urgent karena menyangkut kepentingan orang banyak dan kami berharap DPRD Inhil selaku wakil kami bisa memfasilitasi pertemuan ini. Mengenai surat, Alhamdulillah tadi pagi sudah kami masukkan lewat Bidang Umum, semoga cepat direspon oleh Ketua DPRD Inhil," imbuhnya.
Berita Lainnya
Istana Kepresidenan Yogyakarta Gunakan Layanan REC PLN
Ucapan Bupati Bogor Soal Wartawan Bodrek, Ini Penjelasan Ketum PWRI
Sampai di Pekanbaru, Bupati Inhil Langsung Sambangi Mantan Gubri Rusli Zainal
Mapolres Inhil Adakan Seleksi Calon Bintara
Hari Ini Kapolda Jateng Resmi Melaunching ETLE Atau Tulang Elektronik
PLN Investasi Rp 87,7 triliun untuk Tingkatkan Keandalan dan Pemerataan Kelistrikan pada 2021
Bincang Kreatif : Peran DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan
Bupati HM Wardan Buka Secara Resmi Diskusi Publik dan Saksikan Pengukuhan PD IKA Unri Periode 2022-2026
PBVSI Apresiasi Dukungan PLN Terhadap Cabang Olahraga Voli di PON XX Papua
Peduli Sesama Insan Pers, Ini Yang Dilakukan Alex Cowboy
Humas Polri Libatkan Juru Bahasa Isyarat Dalam Setiap Konferensi Pers
Jalankan 100 Hari Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit, Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif