Pemprov Riau Gelar Simulasi Makan Siang Gratis di SMAN 16 Pekanbaru
Nasir Wardan Berkomitmen Berikan Akses Permodalan bagi Pelaku UMKM
Tegas! DPRD Pekanbaru Desak Mendagri RI Ganti Pj Walikota Risnandar
Nasir Gelar Senam Sehat Bersama Ribuan Warga Rawang Kao, Lubuk Dalam, Siak
BPJS PBI Belum Merata Terhadap Masyarakat Miskin, Komunitas Emak Sehat Surati DPRD Inhil Minta Hearing
SIBERONE.COM - Peduli terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah terkait dengan kesejahteraan sosial dan kesehatan, Komunikasi Emak Sehat bergerak melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil untuk meminta hearing.
Permintaan tersebut berdasarkan banyaknya temuan di lapangan terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum merata terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
"Terlalu banyak temuan kita di lapangan mengenai keluhan masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan PBI sehingga mereka enggan ingin berobat," tukas Ketua Emak Sehat, Yuliana Daud, Senin (21/8/2023).
Yuliana Daud juga menyoroti tentang keseriusan pemerintah daerah dalam hal pendataan orang miskin di Inhil yang tidak pernah valid sama sekali hingga sekarang.
"Dulu pernah kita dengar ada anggaran untuk pendataan orang miskin tapi hasilnya kurang maksimal, kami perlu mempertanyakan itu," jelasnya.
Kemudian Yuliana Daud yang biasa disapa Mak Yuli ini memaparkan tentang peluang masyarakat bisa mendapatkan BPJS PBI melalui Anggaran Belanja Pendapat Negara (APBN) bagi bayi yang baru lahir tapi fakta di lapangan masih banyak anak yang baru lahir tidak bisa mendapatkan karena terkendala di sistem yakni anak tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam Kartu Keluarga sebelum usia 28 hari, namun oleh masyarakat kita tidak paham tentang itu maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah yang berpikir," tambahnya.
Di kasus lain, Komunitas Emak Sehat juga menemukan kejanggalan tentang penghapusan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI oleh pemerintah tanpa konfirmasi ke pemilik kartu, sehingga saat mereka berobat ke Rumah Sakit (RS) membuat mereka terkejut sehingga dijadikan pasien mandiri (bayar sendiri, red).
"Ada temuan kita juga di lapangan BPJS nya tidak berstatus PBI lagi padahal mereka itu sedang sakit dan ekonomi nya terkategori miskin. Jika mereka diberhentikan secara tiba-tiba seperti ini kira-kira bagaimana perasaan pasien, apalagi posisinya sedang dirawat di Rumah Sakit tidak bisa mencari uang dan keluarga sedang fokus merawat. Siapa yang bertanggungjawab atas temuan ini," ungkapnya.
Atas dasar temuan tersebut, Yuliana Daud berharap DPRD Inhil bisa segera memberikan ruang kepada Komunitas Emak Sehat untuk membicarakan ini terhadap pihak terkait agar bisa duduk permasalahan ini dan masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai sasaran program tersebut.
"Kami memandang ini sangat urgent karena menyangkut kepentingan orang banyak dan kami berharap DPRD Inhil selaku wakil kami bisa memfasilitasi pertemuan ini. Mengenai surat, Alhamdulillah tadi pagi sudah kami masukkan lewat Bidang Umum, semoga cepat direspon oleh Ketua DPRD Inhil," imbuhnya.
Berita Lainnya
Tindak Penipuan Kembali Marak, BPJS Ketenagakerjaan Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Korban Talangsari Lampung Tagih Janji Presiden Joko Widodo untuk Segera Dituntaskan
Kapolresta Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kapolsek Rumbai Pesisir
Salut, Asosiasi Pengusaha Cafe Inhil Sumbang Nasi Untuk Pekerja Rumah Korban kebakaran
Kapal Ferry Teluk Singkil Nyaris Tenggelam, Semua Penumpang Panik dan Pakai Baju Pelampung
Mau Tambah Daya Listrik? Lebih Mudah Lewat PLN Mobile
BRI Kanca Tembilahan Salurkan Total Hadiah Rp 498 Juta Bagi Nasabah Simpedes
Guna Mengatur Acara Kepala Daerah, Prokopim Inhil Lahirkan Inovasi JUKLAK PERKADA
Ketum DPP Santri Tani NU T. Rusli Ahmad, SE,MM lakukan kunjungan Silaturahmi ke Mabes Polri
Listrik Jadi Motor Penggerak Ekonomi, Menteri BUMN Dorong PLN Optimalkan Potensi Dalam Negeri
TNI-Polri Kecamatan Jatisrono Sinergi Kawal Vaksin Covid-19
Tengah Jalani Rawat Intensif di Rumah Sakit, Bayi Kembar Siam di Padang Meninggal Dunia