Latest Posts

Gelapkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Oknum Karyawan di Pekanbaru Terjerat Kasus Hukum

Wed, 11 Nov 2026 18:05:58 +0700

SIBERONE.COM - Pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tertib dan tepat waktu. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial atas berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja.

Namun, masih ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh oknum di lingkungan perusahaan. Salah satu kasus tersebut terjadi pada sebuah perusahaan distributor gas elpiji di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Seorang oknum karyawan perusahaan berinisial NP diduga melakukan penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, NP yang diketahui merupakan staf administrasi perusahaan diduga menyalahgunakan uang yang terdapat dalam rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak terpenuhi sehingga berpotensi merugikan perusahaan dan para pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Ibkar Saloma menyampaikan bahwa kasus dugaan penyelewengan iuran tersebut telah ditindaklanjuti dan saat ini tengah dalam penanganan aparat penegak hukum, yakni Polresta Pekanbaru.

"Kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dugaan penyelewengan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh seseorang berinisial NP, yang merupakan staf administrasi perusahaan tersebut," ujar Ibkar,

Menurut Ibkar, penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mencegah dan menangani ketidakpatuhan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pemberi kerja agar senantiasa menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan dana iuran yang menjadi hak pekerja.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memastikan pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 19 dan Pasal 55 dalam undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memungut dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Lebih lanjut, Ibkar mengingatkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga dapat merugikan pekerja yang merupakan pihak paling berkepentingan atas perlindungan tersebut. Sebab, iuran yang tidak disetorkan berpotensi menghambat pemenuhan hak pekerja dalam memperoleh manfaat jaminan sosial ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial ekonomi lainnya.

"Jangan sampai kelalaian ataupun kesengajaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran justru merugikan pekerja. Iuran yang telah dialokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan harus dipastikan benar-benar disetorkan, karena di dalamnya terdapat hak pekerja beserta keluarganya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial," tegas Ibkar.

Melalui kejadian ini, BPJS Ketenagakerjaan kembali mengingatkan seluruh pemberi kerja agar meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tepat waktu, serta memperkuat pengawasan internal terhadap pengelolaan dan penyetoran iuran perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong kepatuhan pemberi kerja. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.(yan)

Gandeng Tiga Cendekiawan, PKB Inhil Bedah Buku Sosialisme Islam Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Shari'ati

Wed, 11 Nov 2026 15:18:26 +0700

SIBERONE.COM - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar diskusi dan bedah buku bertema Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Shari'ati, Rabu (11/11/2026), di Aula Kantor DPC PKB Inhil, Jalan Suntung Ardi Nomor 85, Tembilahan.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi, yakni Dr. Junaidi, S.H.I., M.Hum., Saipudin Ikhwan, S.I.Kom., M.A., dan Dr. H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Ag., M.Sn., M.Pd.I. Diskusi membahas relevansi pemikiran kedua tokoh dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial, keadilan ekonomi, dan penindasan masyarakat.

Ketua DPC PKB Inhil, Iwan Taruna, S.T., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan diskusi dan bedah buku yang dilaksanakan PKB secara nasional untuk menghidupkan kembali pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang keadilan sosial.

Menurutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat menjadi salah satu alasan pentingnya gagasan Sosialisme Islam kembali dikaji dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin menghidupkan kembali pemikiran para tokoh untuk memperbaiki kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Kita juga ingin mencegah agar tatanan moral bangsa tidak hanya dikuasai oleh sekelompok pihak. Pemikiran ini menjadi salah satu dasar perjuangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ekonomi," ujarnya.

Ia menegaskan, Islam tidak semestinya hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki peran dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan setara.

Untuk Kabupaten Inhil, Iwan berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi bagi para cendekiawan dan pemikir daerah dalam mengembangkan gagasan Sosialisme Islam yang diprakarsai PKB.

"Kami ingin mengajak para cendekiawan dan pemikir daerah untuk bersama-sama mengembangkan gagasan ini. Harapannya, pemikiran Sosialisme Islam tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat menjadi solusi nyata bagi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Iwan menambahkan, pembahasan mengenai Sosialisme Islam akan terus dilanjutkan hingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang matang. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sosial-ekonomi.

Sementara itu, narasumber Dr. H. Deddy Yusuf Yudhyarta menjelaskan bahwa pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Shari'ati memiliki relevansi dalam membangun keadilan sosial melalui nilai-nilai Islam.

"Tjokroaminoto mengingatkan kita bahwa keadilan sosial harus berakar pada iman dan tauhid. Ali Shari'ati mengingatkan bahwa Islam harus hadir sebagai kekuatan yang membela masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa Islam harus berpihak pada keadilan," tuturnya.

Narasumber lainnya, Dr. Junaidi, S.H.I., M.Hum., menguraikan bahwa Sosialisme Islam dalam pemikiran Tjokroaminoto berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menekankan kemerdekaan, persamaan derajat, persaudaraan, serta penolakan terhadap penindasan dan eksploitasi manusia.

Menurutnya, Tjokroaminoto tidak menolak kepemilikan harta pribadi, tetapi menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, salah satunya melalui zakat yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial-ekonomi.

Ia juga menjelaskan pemikiran Ali Shari'ati yang menempatkan Islam sebagai agama pembebasan. Agama, menurutnya, tidak seharusnya berhenti pada ritual dan simbol keagamaan, tetapi harus diwujudkan melalui kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk melawan ketidakadilan.

Narasumber berikutnya, Saipudin Ikhwan, S.I.Kom., M.A., menjelaskan bahwa sosialisme memiliki beragam aliran pemikiran, sementara komunisme merupakan salah satu variannya. Namun, Sosialisme Islam memiliki landasan berbeda karena berangkat dari nilai tauhid dan ajaran agama.

Menurutnya, sosialisme yang berkembang di Eropa lahir dari analisis terhadap kondisi material, ketimpangan industri, dan eksploitasi ekonomi. Sementara Islam menempatkan keadilan, persamaan, dan penolakan terhadap penindasan sebagai prinsip yang bersumber dari ajaran agama.

Ia menilai, pemikiran sosialisme dapat memperkaya pendekatan dalam menganalisis penyebab ketimpangan, sedangkan Islam memberikan landasan moral dan spiritual dalam memperjuangkan keadilan.

"Jangan hanya membantu masyarakat miskin, tetapi kita juga harus melihat apa yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Persoalan mendasarnya perlu dicari dan diperbaiki," pesannya.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti pengurus dan kader DPC PKB Inhil, PC PERTI Inhil, PD Muhammadiyah Inhil, PC NU Inhil, PC ANSOR Inhil, PD HIMA PERSIS, PC PMII Inhil, HMI Cabang Tembilahan, serta peserta yang hadir dalam diskusi tersebut.

Disdukpencapil Inhil Paparkan Inovasi ADINDA kepada Rombongan PMD Dukcapil Riau

Wed, 11 Nov 2026 10:18:41 +0700

SIBERONE.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima kunjungan kerja rombongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Riau, Selasa (10/11/2026).

Rombongan tersebut terdiri dari Rinna Herriyanti, SE, Penata Tingkat I (III/d) selaku Penelaah Teknis Kebijakan; Maylinda, SE, Penata Tingkat I (III/d) selaku Penelaah Teknis Kebijakan; serta Elfi Dewita, S.IP, M.Si, Penata (III/c) yang menjabat Arsiparis Ahli Muda.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, di ruang kerjanya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Inhil.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada penerapan sistem pelayanan digital, khususnya upaya meningkatkan kemudahan akses, efektivitas, serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan pelayanan administrasi kependudukan secara digital melalui aplikasi ADINDA (Aplikasi Digital Identitas Administrasi Kependudukan).

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengurus sejumlah dokumen kependudukan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

"Melalui aplikasi ADINDA, masyarakat kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara online, seperti perubahan Kartu Keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, dan akta kematian. Prosesnya bisa dilakukan sendiri dari rumah, bahkan dokumen yang telah selesai diproses dapat dicetak secara mandiri," jelas Meiza.

Meski demikian, Meiza menyebutkan masih terdapat beberapa jenis pelayanan yang mengharuskan masyarakat datang langsung, yakni perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan perubahan akta kelahiran.

Namun, khusus untuk perekaman KTP-el, masyarakat tidak selalu harus datang ke Tembilahan. Disdukpencapil Inhil telah menyediakan layanan perekaman di sejumlah kecamatan guna mendekatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten.

"Untuk perekaman KTP-el, masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang tersedia di beberapa kecamatan. Dengan demikian, warga tidak perlu jauh-jauh datang ke Tembilahan hanya untuk melakukan perekaman KTP karena pelayanan sudah tersedia di kecamatan tertentu," ungkapnya.

Adapun lokasi pelayanan perekaman KTP-el tersebut tersedia di lima kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Kateman, bertempat di Kantor Camat Guntung.
2. Kecamatan Keritang, bertempat di Kantor Camat Kota Baru.
3. Kecamatan Reteh.
4. Kecamatan Tempuling, bertempat di Salak.
5. Kecamatan Kemuning, bertempat di Selensen.

Sementara itu, untuk perubahan akta kelahiran, masyarakat masih harus datang langsung ke kantor pelayanan Disdukpencapil Inhil di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tembilahan.

Menurut Meiza, pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari komitmen Disdukpencapil Inhil dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pengurusan dokumen menjadi lebih efisien sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya. Prinsipnya, pelayanan harus semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat," tambahnya.

Ia juga menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau. Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan penerapan layanan digital sekaligus menjadi sarana bertukar informasi dan memperkuat inovasi pelayanan.

Meiza berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus ditingkatkan agar transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Harapan kami, melalui koordinasi dan sinergi ini, kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Inhil semakin meningkat. Teknologi bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus benar-benar menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya," tutup Meiza.

Lebih dari 10 Kg Sabu dan 600 Etomidate Dimusnahkan Polda Riau

Tue, 10 Nov 2026 18:14:10 +0700

SIBERONE.COM - Komitmen Polda Riau dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan melalui pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba. Sebanyak 10.062,73 gram atau lebih dari 10 kilogram sabu dan 600 pcs etomidate dimusnahkan di halaman Mapolda Riau, Selasa (10/11).

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan delapan orang tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan memiliki nilai ekonomis lebih dari Rp19,8 miliar. Selain itu, pengungkapan ini diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 50 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., dan dihadiri Kakanwil Direktorat Bea dan Cukai, sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, perwakilan Ditresnarkoba, BNN, Kejaksaan Tinggi Riau, penasihat hukum, serta instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Simson menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan perintah Kapolri untuk memerangi peredaran narkotika.

Menurutnya, pemberantasan narkoba menjadi salah satu program prioritas Kapolri, termasuk dalam program Quick Wins kedua pada pelaksanaan 100 hari kerja Kapolri.

"Acara kita hari ini adalah pemusnahan barang bukti hasil operasi yang dilakukan oleh Polda Riau dan jajarannya sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dan petunjuk atau perintah dari Kapolri, sekaligus salah satu program prioritas atau program andalan Kapolri yang kedua, yaitu memerangi narkoba," ujar Simson.

Ia menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari dua laporan polisi (LP) pengungkapan dan tiga LP pemusnahan dengan total delapan tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 10.062,73 gram dan 600 pcs etomidate.

Simson menegaskan, keberhasilan pengungkapan kasus hingga pemusnahan barang bukti ini menjadi bukti keseriusan Polda Riau bersama jajaran dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Bumi Lancang Kuning.

Dia mengingatkan, upaya mewujudkan Provinsi Riau bersih dari narkoba tidak boleh hanya menjadi slogan atau sebatas pernyataan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang konsisten, serta langkah pemberantasan yang berkelanjutan.

"Ini menunjukkan bahwa Polda Riau, dalam hal ini Ditresnarkoba beserta jajaran, mau menunjukkan komitmen dan keseriusan bahwa khususnya Polda Riau atau Provinsi Riau ini bersih narkoba itu tidak berhenti di slogan atau tidak berhenti sebatas kata-kata," tegasnya.

Lebih lanjut, Simson menyampaikan bahwa pemberantasan narkotika bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian. Dukungan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah sekaligus memutus jaringan peredaran barang terlarang tersebut.

Karena itu, ia mengapresiasi sinergi jajaran Kejaksaan, Bea dan Cukai, serta seluruh personel Polda Riau yang telah berperan dalam upaya pengungkapan kasus narkotika. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Keterlibatan aktif dan peran aktif dari masyarakat sangat penting. Masyarakat sudah mau menunjukkan bahwa memerangi narkoba ini juga menjadi bagian atau tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.

Simson berharap sinergi antara kepolisian, aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat semakin kuat. Dengan kerja sama tersebut, upaya mewujudkan Provinsi Riau yang bersih dari narkoba dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Ia optimistis, melalui komitmen dan langkah nyata seluruh pihak, cita-cita menjadikan Riau bebas dari narkotika bukan sekadar harapan, melainkan dapat diwujudkan demi melindungi generasi muda dan masa depan masyarakat.

Dorong Percepatan UCJ, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng HKI Perluas Perlindungan Pekerja

Sun, 01 Nov 2026 18:05:09 +0700

SIBERONE.COM – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbarriau Kepri terus mendorong optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui perluasan kepesertaan di kawasan industri yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) guna memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kawasan industri memiliki potensi besar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja karena melibatkan berbagai jenis usaha dan tenaga kerja dalam satu ekosistem. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan utama, tetapi juga mencakup pekerja pada perusahaan mitra, vendor, kontraktor, penyedia jasa, serta badan usaha pendukung lainnya yang menunjang aktivitas operasional kawasan industri.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Himpunan Kawasan Industri (HKI) diharapkan dapat mengambil peran strategis sebagai mitra BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong perluasan kepesertaan. Melalui koordinasi dengan pengelola kawasan dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya, HKI dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan usaha dalam memastikan seluruh pekerjanya memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pekerja yang dipekerjakan melalui perusahaan penyedia jasa maupun badan usaha pendukung lainnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Ibkar Saloma, menyampaikan bahwa keterlibatan HKI menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas jangkauan perlindungan hingga ke seluruh lapisan pekerja di kawasan industri. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh segmen pekerja tanpa terkecuali.

“Optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di kawasan industri harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pekerja di perusahaan utama, tetapi juga pekerja pada perusahaan mitra, vendor, kontraktor, penyedia jasa, dan badan usaha pendukung lainnya harus mendapatkan perhatian yang sama. Kami berharap HKI dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong seluruh ekosistem kawasan industri untuk memastikan pekerjanya memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ibkar.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau Kepri memperkuat pendekatan berbasis data dan kolaborasi untuk mengidentifikasi potensi kepesertaan yang belum tergarap secara optimal. Upaya ini mencakup pemetaan badan usaha dan tenaga kerja, identifikasi kesenjangan perlindungan, serta koordinasi tindak lanjut untuk mendorong pendaftaran peserta dan meningkatkan kepatuhan badan usaha.

Untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dukungan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau bersama HKI diharapkan dapat memperkuat pendataan dan pemantauan kepesertaan di kawasan industri. Sinergi ini diarahkan untuk mendorong koordinasi dengan pengelola kawasan, tenant, perusahaan penyedia jasa, dan badan usaha pendukung lainnya sehingga pekerja yang belum terlindungi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui sosialisasi, pendampingan, serta percepatan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ibkar menambahkan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, HKI, pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan langkah penting untuk membangun ekosistem industri yang tidak hanya produktif dan berdaya saing, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja.

Melalui kolaborasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau Kepri berharap semakin banyak pekerja di kawasan industri memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, kawasan industri tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam mewujudkan perlindungan pekerja yang lebih luas dan berkelanjutan sekaligus mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek.(yan)

Permintaan Pengembalian Dana PIP di MIN 1 Tembilahan Disorot, Pihak Madrasah Beri Klarifikasi

Tue, 10 Nov 2026 14:20:10 +0700

SIBERONE.COM – Permintaan pengembalian dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp225.000 per siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menjadi sorotan dan menimbulkan kebingungan di kalangan wali murid kelas VI.

Persoalan ini mencuat setelah pihak Tata Usaha (TU) madrasah diduga meminta wali murid mengembalikan sebagian dana PIP yang telah dicairkan secara mandiri melalui rekening Bank BRI. Permintaan tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp, menyusul adanya perbedaan antara jumlah dana yang masuk ke rekening dengan besaran bantuan yang menjadi hak siswa kelas VI.

Dalam pesan yang disampaikan kepada wali murid, pihak TU menjelaskan bahwa siswa kelas VI hanya berhak menerima bantuan sebesar Rp225.000 atau 50 persen dari alokasi tahunan sebesar Rp450.000.

"Untuk bapak ibu yang sudah menarik tanpa surat dari sekolah bahwa yang ditarik cuman Rp225.000, sementara ada beberapa orang narik Rp450.000. Itu harus dikembalikan lagi Rp225.000 sesuai dengan juknis dari pusat. Pokoknya seluruh kelas 6 bisa ditarik cuman Rp225.000, karena orang pusat ngirimnya Rp450.000, sesuai juknis kelas VI terhitung 6 bulan belajar maka dapatnya cuman Rp225.000," demikian isi pesan tersebut.

Informasi itu kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid, terutama terkait mekanisme pengembalian dana. Salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung karena belum mendapat kejelasan mengenai pihak yang harus menerima pengembalian uang tersebut.

"Menurut instruksi dari TU, kalau yang sudah menarik uang PIP Rp450.000, katanya Rp225.000 harus dikembalikan," ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Inhil, Zainal, menjelaskan bahwa ketentuan penerimaan bantuan PIP bagi siswa kelas akhir berkaitan dengan perbedaan tahun anggaran pemerintah dan tahun ajaran madrasah.

Menurutnya, tahun anggaran pemerintah dihitung mulai Januari hingga Desember, sedangkan tahun ajaran madrasah dimulai pada Juli. Dengan demikian, siswa kelas akhir yang hanya menjalani enam bulan pembelajaran dalam tahun anggaran berjalan berhak menerima 50 persen dari alokasi bantuan tahunan.

"Kenapa anak kelas akhir hanya mendapatkan 50 persen? Karena dianggap oleh pemerintah anak ini pembelajarannya hanya enam bulan di MI/SD, sedangkan enam bulan berikutnya sudah masuk SMP atau MTs. Anggaran itu terhitung dari Januari hingga Juni, sementara di madrasah tahun ajarannya dimulai Juli," jelasnya.

Zainal membenarkan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 119 Tahun 2026. Aturan serupa juga berlaku bagi siswa kelas akhir pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

"Benar, apa yang disampaikan itu sesuai dengan juknis. Cuma di awal-awal memang terjadi perbedaan pendapat di antara kawan-kawan kepala madrasah, bukan hanya di satu madrasah, tetapi semua. Ada yang mencairkan sesuai haknya setahun, ada juga yang mencairkan haknya setengah," ungkap Zainal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kemenag Inhil, Indra, menyebut persoalan tersebut diduga berawal dari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi mengenai mekanisme pengembalian dana.

Ia menjelaskan, kelebihan dana yang telah dicairkan seharusnya dikembalikan ke kas negara, bukan menjadi milik pihak sekolah. Menurutnya, Kemenag juga tidak memiliki kewenangan untuk menarik dana tersebut dari rekening penerima.

"Jadi sebenarnya itu cuma kesalahan penyampaian saja mungkin, karena uang itu tidak dikembalikan ke sekolah. Sebenarnya uang itu ditahan di rekening. Kalau dikembalikan, pengembaliannya ke rekening atau kas negara. Kami tidak ada hak untuk menarik sebenarnya," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan.

Terpisah, Kepala MIN 1 Tembilahan membantah adanya pemotongan maupun penarikan dana PIP oleh pihak madrasah. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing siswa melalui Bank BRI dan pencairannya dilakukan oleh siswa bersama orang tua atau wali.

"Kalau PIP itu yang menerima langsung ke rekening anak. Di Bank BRI yang mengambil pun langsung anak bersama orang tua atau wali murid. Pencairannya Rp450.000 per tahun. Untuk kelas VI, karena mereka sudah tamat, berdasarkan ketentuan dari dirjen pembayarannya hanya setengah karena mereka hanya menjalani satu semester," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, pihak madrasah hanya mengimbau wali murid yang telanjur mencairkan dana sebesar Rp450.000 agar menyisakan atau mengembalikan kelebihan Rp225.000 ke rekening masing-masing siswa, bukan menyerahkannya kepada pihak sekolah.

"Yang kelas VI, karena ada edaran itu, artinya hak mereka setengah. Setengahnya itu jangan ditarik. Dianjurkan untuk menahan uangnya di rekening saja," tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada pemotongan maupun penyetoran dana PIP kepada pihak madrasah.

"Tidak ada. Kalau ada, saya minta siapa orangnya biar kita tahu langsung. Kemarin memang ada yang menarik langsung. Karena ada edarannya, saya sampaikan tolong dikembalikan uangnya. Dikembalikan bukan disetor ke sekolah, tetapi dikembalikan ke rekening yang kemarin ditarik," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa jumlah penerima bantuan PIP kelas VI di MIN 1 Tembilahan mencapai 142 siswa. Namun, pihak madrasah belum mengetahui secara pasti jumlah wali murid yang telah mencairkan bantuan tersebut secara penuh.

"Kami tidak punya datanya, karena mereka mencairkan masing-masing," pungkasnya.

Cegah Hoaks dan Narkoba, IWO Riau Perkuat Kemitraan dengan Polres Inhil

Mon, 09 Nov 2026 21:34:52 +0700

SIBERONE.COM - Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai silaturahmi jajaran Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., Senin (9/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di Mapolres Inhil, Jalan Gajah Mada Nomor 02, Tembilahan, tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan baik sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi antara insan pers dan kepolisian.

Silaturahmi dipimpin langsung Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, bersama jajaran pengurus wilayah dan pengurus daerah IWO Kabupaten Inhil.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Inhil didampingi Kabag Ops AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., serta Kasat Resnarkoba AKP Hendra Gunawan, S.H., M.H.

Sejumlah hal menjadi perhatian bersama, mulai dari pentingnya menjaga ruang informasi publik yang sehat, mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks, hingga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Ketua PW-IWO Riau, Muridi Susandi, memandang silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang harmonis dan berkelanjutan antara organisasi wartawan dan jajaran kepolisian.

Menurutnya, pers dan kepolisian memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda, namun keduanya dapat saling mendukung dalam memberikan pelayanan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Muridi menekankan bahwa insan pers memiliki peran penting dalam menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mencegah berkembangnya informasi yang belum jelas kebenarannya.

Melalui kemitraan yang baik, PW-IWO Riau berharap komunikasi antara wartawan dan kepolisian semakin terbuka, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain persoalan hoaks, Muridi juga menaruh perhatian terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatifnya.

Ia memandang upaya pencegahan narkoba membutuhkan kepedulian bersama, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh masyarakat, insan pers, hingga aparat penegak hukum.

Dalam hal ini, media diharapkan dapat mengambil peran melalui pemberitaan yang edukatif, membangun kesadaran publik, serta mendorong masyarakat untuk turut menjaga lingkungan masing-masing.

Muridi juga menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme pers dalam membangun hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian.

Menurutnya, hubungan yang harmonis harus tetap dilandasi sikap saling menghormati, keterbukaan informasi, serta komitmen menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto dalam pembahasan silaturahmi tersebut mendapat perhatian sebagai mitra strategis insan pers dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kemitraan antara kepolisian dan media diharapkan dapat terus berkembang secara positif, terutama dalam memberikan informasi yang benar, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Komunikasi yang terbuka juga menjadi bagian penting agar berbagai informasi terkait pelayanan kepolisian, kegiatan sosial, dan upaya pemeliharaan kamtibmas dapat diketahui masyarakat secara luas.

Dalam kesempatan yang sama, pembahasan mengenai pencegahan narkoba turut menjadi perhatian bersama Kasat Resnarkoba Polres Inhil AKP Hendra Gunawan.

Upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya narkoba dinilai tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Peran insan pers dalam menyampaikan informasi yang mendidik diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba serta pentingnya pencegahan sejak dini.

Masyarakat juga diharapkan semakin peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu menyampaikan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan baik antara PW-IWO Riau, PD-IWO Inhil, dan jajaran Polres Inhil dalam semangat kebersamaan serta saling menghormati peran masing-masing.

Melalui komunikasi yang harmonis, insan pers diharapkan dapat terus menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, sementara kepolisian memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya.

Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kebersamaan antara pers, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang aman, damai, dan kondusif, sekaligus membangun generasi muda yang sehat serta terbebas dari bahaya narkoba.

Curanmor di Pekan Arba Terungkap, Polisi Amankan Dua Terduga Pelaku dan Barang Bukti

Mon, 09 Nov 2026 12:24:44 +0700

SIBERONE.COM – Tim Reserse Mobile (Resmob) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indragiri Hilir (Inhil) mengungkap kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial MH alias SR (34) dan J alias PAK SHI (56) di dua lokasi berbeda pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.

Kasus ini bermula dari hilangnya satu unit sepeda motor Honda Supra X milik Jemadi (49), warga Jalan Pekan Arba RT 002/RW 001, pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat itu, sepeda motor korban diparkir di teras samping rumah bersama dua kendaraan lainnya. Kehilangan tersebut pertama kali diketahui ketika istri korban hendak bersiap mengantarkan kue untuk dijual setelah bangun tidur untuk melaksanakan salat Subuh.

Anak korban yang hendak menggunakan kendaraan tersebut mendapati Honda Supra X sudah tidak berada di tempat. Setelah diperiksa, satu unit sepeda motor bernomor polisi BM 3154 GT diketahui telah hilang.

Korban sempat melakukan pencarian, namun kendaraan tersebut tidak ditemukan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polres Inhil.

Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/59/XI/2026/SPKT/Polres Indragiri Hilir/Polda Riau tertanggal 7 November 2026, Tim Resmob melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah seorang terduga pelaku di kawasan perairan Sungai Parit 8, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sekitar pukul 02.00 WIB, petugas bergerak menuju lokasi menggunakan pompong. Setibanya di tempat tersebut, MH alias SR berhasil diamankan saat berada di atas kapal pengangkut kayu bakau.

Dari hasil pemeriksaan awal, MH mengakui keterlibatannya dalam pencurian sepeda motor tersebut bersama J alias PAK SHI. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 03.00 WIB menangkap J di kediamannya yang berada di Jalan Kayu Jati, Lorong Guru, Kelurahan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan keterangan sementara, aksi pencurian itu diduga melibatkan tiga orang. Selain kedua pria yang baru diamankan, terdapat seorang lainnya berinisial S alias S yang telah lebih dahulu ditangkap pada 26 Juni 2026 dalam perkara curanmor berbeda dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Setelah berhasil mengambil kendaraan korban, para pelaku diduga menjual sepeda motor tersebut ke wilayah seberang Sungai Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui pengembangan penyelidikan, Tim Resmob akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan kendaraan milik korban.

Adapun barang bukti yang diamankan polisi meliputi satu unit Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi terpasang BM 6411 GP, satu lembar STNK asli atas nama korban dengan nomor polisi BM 3154 GT, serta dua buah kunci sepeda motor.

Atas dugaan perbuatannya, kedua pria tersebut disangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian.

Saat ini, kedua terduga pelaku bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolres Inhil untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyidikan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tahap I.

Polres Inhil juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan pribadi, di antaranya dengan menggunakan kunci pengaman tambahan dan memastikan kendaraan diparkir di lokasi yang aman.

Musancab PPP se-Inhil, Ketua DPW Riau Tekankan Soliditas dan Target Tujuh Kursi

Sun, 08 Nov 2026 10:36:40 +0700

SIBERONE.COM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau, H. Ikbal Sayuti, secara resmi membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Top 5 Tembilahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan membangun soliditas kader hingga tingkat kecamatan.

Musancab kali ini mengangkat tema “Solid dalam Struktur, Kuat dalam Kaderisasi, Bersama Menjemput Masa Depan PPP”.

Sejumlah pejabat dan unsur organisasi turut hadir, di antaranya Bupati Inhil yang diwakili Asisten I H. Muammar Khadafi, Ketua DPRD Inhil yang diwakili Wakil Ketua I Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., Sekretaris Wilayah PPP Riau Dedi Putra, unsur Polres Inhil, Kodim 0314/Inhil, Camat Tembilahan, KPU, Bawaslu, perwakilan partai politik se-Inhil, anggota Fraksi PPP Inhil, serta pengurus PAC PPP se-Kabupaten Inhil.

Dalam arahannya, Ikbal Sayuti menekankan pentingnya peran Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebagai penggerak utama organisasi di tingkat kecamatan. Ia meminta seluruh pengurus tidak hanya menjalankan tugas secara struktural, tetapi juga aktif membangun kekuatan partai di tengah masyarakat.

Menurutnya, pengurus PAC harus mampu memperluas jaringan organisasi hingga ke desa dan kelurahan agar keberadaan PPP semakin kuat dan dikenal masyarakat.

“PAC adalah ujung tombak perjuangan PPP. Saya berharap seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara PAC benar-benar bekerja membesarkan partai. Jangan hanya kuat dalam struktur, tetapi harus nyata dalam gerakan dan perjuangan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ikbal juga mengungkapkan target politik PPP untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Inhil menjadi tujuh kursi pada pemilu mendatang.

Ia menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen bersama, kerja keras, serta kekompakan seluruh jajaran partai.

“Kita harus berani memasang target. Tujuh kursi DPRD bukan sekadar harapan, tetapi harus diperjuangkan bersama. Kuncinya soliditas, kerja keras, dan keseriusan seluruh kader,” ujarnya.

Selain membahas penguatan organisasi, Ikbal turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika internal partai. Ia menilai konflik antarkader dapat menjadi penghambat dalam membangun kekuatan politik PPP.

Ia mengajak seluruh jajaran menjadikan kepentingan organisasi sebagai prioritas dan tidak membiarkan persoalan pribadi maupun kelompok memecah soliditas partai.

“PPP ini rumah besar umat Islam. Jangan sampai potensi besar yang kita miliki habis karena konflik internal yang terus berulang. Kita harus berani berbenah dan menjaga keutuhan partai,” katanya.

Terkait dinamika di tingkat pusat, Ikbal menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian salah seorang Wakil Ketua Umum PPP telah melalui mekanisme organisasi dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan Musancab PPP se-Inhil tidak hanya menghasilkan susunan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan semangat dan gerakan baru dalam membesarkan partai.

Penguatan kaderisasi serta pembentukan kepengurusan ranting hingga desa dan kelurahan dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas basis dukungan sekaligus mempersiapkan PPP menghadapi berbagai agenda politik mendatang.

Gelar Musancab se-Inhil, PPP Fokus Benahi Organisasi hingga Tingkat Ranting

Sat, 07 Nov 2026 19:47:35 +0700

SIBERONE.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kabupaten Inhil, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Hotel Top 5 Tembilahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal, membenahi struktur organisasi, serta meningkatkan kualitas kaderisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Musancab kali ini mengangkat tema “Solid dalam Struktur, Kuat dalam Kaderisasi, Bersama Menjemput Masa Depan PPP”.

Sejumlah unsur turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPW PPP Provinsi Riau H. Ikbal Sayuti, Bupati Inhil yang diwakili asisten, Ketua DPRD Inhil yang diwakili Wakil Ketua I Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., Sekretaris Wilayah PPP Provinsi Riau Dedi Putra, perwakilan Polres Inhil, Kodim 0314/Inhil, Camat Tembilahan, KPU Inhil, Bawaslu Inhil, serta perwakilan partai politik se-Kabupaten Inhil.

Ketua DPC PPP Inhil, Dr. Ahmad Fuad, mengatakan Musancab memiliki arti lebih luas daripada sekadar proses pembentukan atau penetapan kepengurusan di tingkat kecamatan.

Menurutnya, forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana mengevaluasi perjalanan organisasi, mempererat kebersamaan antarkader, sekaligus menyusun langkah strategis untuk memperkuat partai hingga tingkat paling bawah.

Dalam arahannya, Ahmad Fuad mengingatkan agar seluruh kader tidak menjadikan jabatan maupun kedudukan dalam struktur organisasi sebagai orientasi utama. Ia menilai, kontribusi dan pengabdian merupakan hal yang lebih penting dalam membesarkan partai.

Ia mengajak kader untuk mengubah pola pikir dalam berorganisasi dengan lebih mengutamakan apa yang dapat diberikan kepada partai daripada sekadar mengharapkan sesuatu dari organisasi.

"Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita berikan untuk partai ini, bukan kita bertanya apa yang partai ini berikan untuk kita," tegasnya.

Ahmad Fuad menilai, keberhasilan partai politik tidak cukup hanya dengan memiliki susunan kepengurusan yang lengkap. Diperlukan pula kekompakan organisasi, loyalitas kader, serta kemampuan membangun hubungan dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Karena itu, ia berharap Musancab mampu menghasilkan kepengurusan yang tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga aktif menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi.

"Musancab ini bukan sekadar menentukan siapa yang menjadi ketua dan sekretaris anak cabang. Lebih dari itu, kita merumuskan langkah ke depan dan menyatukan persepsi untuk membawa PPP Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pemenang pada Pemilu 2029," ujarnya.

Perkuat Organisasi hingga Tingkat Ranting

Lebih lanjut, Ahmad Fuad menyoroti pentingnya penguatan struktur partai secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Ia menyebut pengurus anak cabang memiliki posisi strategis dalam menggerakkan organisasi di wilayah masing-masing. Selain menjalankan tugas administratif, mereka juga diharapkan mampu membina kader, memperluas jaringan partai, serta mengaktifkan kepengurusan ranting.

Dengan struktur organisasi yang kuat hingga tingkat bawah, komunikasi dan koordinasi antarpengurus diharapkan semakin efektif. Upaya kaderisasi juga dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga keberlangsungan partai tidak hanya bertumpu pada figur tertentu.

Sejalan dengan tema yang diusung, Ahmad Fuad menegaskan bahwa kekuatan struktur dan kaderisasi merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam membangun masa depan PPP.

Ia pun mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan musyawarah dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kedewasaan dalam berorganisasi, serta menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, tantangan politik ke depan membutuhkan kesiapan organisasi yang lebih matang. Oleh karena itu, hasil musyawarah harus ditindaklanjuti melalui program dan kerja nyata, bukan hanya sebatas keputusan forum.

"Melalui Musancab PPP se-Kabupaten Inhil ini, DPC PPP berharap terbentuk kepengurusan anak cabang yang solid, memiliki komitmen pengabdian, serta mampu memperkuat basis organisasi di seluruh kecamatan," pungkasnya.

Pelaksanaan Musancab tersebut menjadi salah satu tahapan konsolidasi PPP Inhil dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Melalui pembenahan struktur, penguatan kaderisasi, dan penyatuan langkah seluruh jajaran, partai berharap dapat membangun organisasi yang semakin solid dan memiliki daya saing politik.

Hari Libur Tetap Melayani, Disdukpencapil Inhil Jemput Bola Urus Administrasi Kependudukan di Tembilahan Barat

Sat, 07 Nov 2026 13:52:52 +0700

SIBERONE.COM – Antusiasme masyarakat terlihat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Aula Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Sabtu (7/11/2026).

Pelayanan yang dilaksanakan pada hari libur tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, didampingi Kepala Bidang Kartu Keluarga (KK), Muhammad Nur Indratno, Lurah Tembilahan Barat, Alin, serta Kapolsek Tembilahan Hulu, Iptu Andrianto.

Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, mengatakan bahwa pelayanan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, tidak terbatas hanya bagi warga Kelurahan Tembilahan Barat.

Ia menjelaskan, dipilihnya Kelurahan Tembilahan Barat sebagai lokasi pelayanan dilatarbelakangi masih banyaknya warga yang secara administratif kependudukan masih tercatat sebagai penduduk Kelurahan Tembilahan Hulu.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena Kelurahan Tembilahan Barat merupakan wilayah pemekaran yang relatif baru. Berdasarkan data Disdukpencapil, masih terdapat warga yang belum melakukan pembaruan alamat domisili pada dokumen kependudukan mereka.

"Kelurahan ini masih tergolong baru. Masih banyak warga yang alamat domisilinya belum diperbarui dan masih tercatat di Kelurahan Tembilahan Hulu. Atas permohonan dari Lurah Tembilahan Barat, kami hadir memberikan pelayanan untuk membantu masyarakat melakukan perubahan alamat tersebut," jelas Meiza.

Ia menambahkan, pelayanan jemput bola tersebut merupakan kegiatan yang kedua kalinya dilaksanakan. Selain membantu pembaruan alamat domisili, pelayanan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan lainnya.

Meski demikian, Meiza menjelaskan bahwa tidak semua jenis pelayanan dapat diselesaikan di lokasi kegiatan. Salah satunya adalah perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada akta kelahiran yang harus diproses langsung di kantor pelayanan Disdukpencapil melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Untuk perubahan NIK pada akta kelahiran, masyarakat harus datang langsung ke kantor pelayanan MPP Disdukpencapil. Hal ini karena prosesnya mengharuskan petugas bertemu langsung dengan pemohon. Akta yang lama nantinya akan ditarik untuk kemudian diterbitkan akta yang baru," terangnya.

Meiza juga mengungkapkan, pemilihan hari libur sebagai waktu pelaksanaan pelayanan merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kesibukan bekerja maupun bersekolah pada hari kerja.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan ataupun aktivitas pendidikan.

"Kami memilih hari libur agar masyarakat yang bekerja maupun bersekolah tetap memiliki kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukannya tanpa harus mengganggu aktivitas sehari-hari. Kami berharap pelayanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Lurah Tembilahan Barat, Alin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Disdukpencapil Inhil atas dukungan dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.

Ia menyebutkan, hingga pelaksanaan pelayanan berlangsung, tercatat sekitar 150 warga telah masuk dalam pendataan untuk berbagai keperluan administrasi kependudukan. Pelayanan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.

"Alhamdulillah, pelayanan ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 150 warga yang terdata untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan. Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Disdukpencapil Inhil beserta rombongan yang telah hadir dan membantu masyarakat kami," ungkap Alin.

Ia menjelaskan, berbagai keperluan yang diajukan masyarakat di antaranya pembuatan KIA, perubahan Kartu Keluarga (KK), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta penerbitan akta kelahiran.

Di sisi lain, Kapolsek Tembilahan Hulu, Iptu Andrianto, mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkoordinasi dengan pihak kelurahan maupun Disdukpencapil apabila menemukan kendala atau permasalahan terkait dokumen kependudukan.

Ia berharap masyarakat dapat mengutamakan komunikasi secara langsung dengan instansi terkait agar setiap persoalan dapat ditangani dan dicarikan solusi dengan baik.

"Kami mengimbau masyarakat yang memiliki permasalahan terkait dokumen kependudukan agar berkoordinasi langsung dengan pihak kelurahan atau Disdukpencapil. Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat dicarikan solusinya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kegaduhan di tengah masyarakat, termasuk melalui unggahan di media sosial," tutupnya.

Bersama Pemdes, LBHK Markfen Justice Beri Penyuluhan Hukum kepada 40 Warga Teluk Kiambang

Fri, 06 Nov 2026 13:04:39 +0700

SIBERONE.COM - Sebagai tindak lanjut program pemberian bantuan hukum kepada warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Markfen Justice dan Pemerintahan Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling dan Pendamping PKH Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Riau melaksanakan penyuluhan hukum di Gedung Serba Guna Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Jum’at (06/11/2026)

Kegiatan penyuluhan Hukum tersebut, dihadiri oleh Kepala Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Ardiansyah bersama Staf, Ketua LBHK Markfen Justice Markoni Efendi, SH bersama rekan, pendamping PKH Ns Dian Ernayanti, S.Keb dan peserta sebanyak 40 (empat puluh orang) dari penerima bantuan PKH Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling

Acara diawali sambutan dari Kades Tekuk Kiambang Kecamatan Tempuling, Ardiansyah.

Dalam sambutannya Kepala Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Ardiansyah, berharap kepada peserta untuk serius dalam mengikuti penyuluhan hukum ini, mudahan-mudahan dengan penyuluhan hukum ini, dapat membantu permasalahan hukum yang dialami kita terutama keluarga terdekat,"ujarnya

Lanjutnya, bahwasannya ini memang penting dimana pemerintah hadir bukan saja untuk memberikan bantuan pangan dan sosial tetapi bantuan hukum pemerintah juga berikan. Dan saat ini sudah terbentuk Posbankum Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling, tentunya dapat menjadi sarana untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Desa Tekuk Kiambang Kecamatan Tempuling ini.

" Semoga penyuluhan hukum dapat bermanfaat bagi warga kami di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling dan dapat kembali dilaksanakan untuk kedepannya Kembali,"ujarnya kembali

Sementara Ketua LBHK Markfen Justice Markoni Efendi,SH, mengucapkan terima atas fasilitasi Pihak Pemerintahan Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling, sehingga penyuluhan hukum ini dapat terlaksana

" Diharapkan peserta dapat menyimak penyuluhan yang akan disampaikan dan silahkan bertanya bila ada terkendala dengan masalah hukum di lingkungannya,"terang Markoni

Dikatannya juga bahwa sesuai undang undang Nomor 16 tahun 2011 negara wajib memberikan bantuan hukum untuk vonis diatas lima tahun dalam perkara pidana dan perkara perdata lainnya

"Jadi dengan adanya layanan bantuan hukum ini, nanti dapat mengakomodir masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan perkara hukum yang dideranya sesuai dengan persyaratan yang telah dijabarkan seperti SKTM dan kartu PKH, " ujarnya. (rls)

Jumat-Sabtu, SIM Keliling Polres Inhil Layani Warga Kempas, Cek Persyaratannya

Thu, 05 Nov 2026 15:04:38 +0700

SIBERONE.COM – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Indragiri Hilir (Inhil), Polda Riau, kembali menghadirkan program pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling melalui program SIM Bersama Masyarakat.

Pelayanan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Jumat, 6 November 2026, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, di halaman Polsek Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Bahkan, pelayanan di wilayah Kempas tersebut direncanakan berlangsung hingga Sabtu.

Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto melalui Kasat Lantas Polres Inhil AKP Adrianus Riyanto Tinambunan mengatakan, kehadiran layanan SIM Keliling ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kepolisian.

"Untuk di Kempas sampai hari Sabtu di sana," kata Kasat Lantas saat dikonfirmasi media ini, Kamis (5/11/2026).

Selain menyampaikan informasi jadwal pelayanan, mantan Kapolsek Pangkalan Lesung Polres Pelalawan tersebut juga mengingatkan masyarakat yang hendak memperpanjang SIM agar mengikuti prosedur resmi dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.

Ia menyampaikan sejumlah pesan penting yang perlu diperhatikan masyarakat, mulai dari memeriksa masa berlaku SIM hingga mempersiapkan dokumen administrasi sebelum mendatangi lokasi pelayanan.

"Pesan utama untuk masyarakat, pertama, periksa masa berlaku SIM secara berkala. Kedua, lakukan perpanjangan sebelum SIM habis masa berlakunya. Ketiga, siapkan persyaratan administrasi dan kesehatan sesuai ketentuan. Keempat, manfaatkan lokasi dan jadwal SIM Keliling resmi. Kelima, hindari menggunakan jasa perantara atau calo," pesannya.

Adapun persyaratan yang harus disiapkan masyarakat untuk mengikuti pelayanan tersebut meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. SIM asli yang masih berlaku.
3. Surat hasil tes psikologi.
4. Surat keterangan sehat.

Untuk mempermudah proses pengurusan, masyarakat juga dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi melalui fasilitas yang tersedia di bus SIM Keliling.

Menurut Kasat Lantas, program SIM Bersama Masyarakat merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga warga tidak harus selalu datang langsung ke kantor Satpas untuk mendapatkan pelayanan yang tersedia melalui mobilitas SIM Keliling.

"Kami mengajak masyarakat, khususnya warga Kecamatan Kempas dan sekitarnya, untuk memanfaatkan pelayanan SIM Keliling ini. Program ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat agar pengurusan SIM menjadi lebih dekat, mudah, dan efisien," ungkap AKP Adrianus.

Satlantas Polres Inhil pun mengimbau masyarakat agar memanfaatkan pelayanan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan serta memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi nomor 0812-6887-4779.

Melalui pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan kepolisian sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi administrasi berkendara dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Ratusan iPhone dari Batam Diamankan di Perairan Inhil, Nilainya Rp542,5 Juta

Wed, 04 Nov 2026 21:22:15 +0700

SIBERONE.COM – Sebanyak 155 unit telepon genggam berbagai tipe iPhone yang diduga tidak dilengkapi dokumen kepabeanan resmi diserahkan Sat Polairud Polres Indragiri Hilir (Inhil) kepada Bea Cukai Tembilahan, Selasa (3/11/2026) malam.

Penyerahan barang bukti sekaligus pelimpahan penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Polairud saat memeriksa KM Bintang Rizky di perairan Sungai Indragiri, kawasan Terusan Mas, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan.

Kasus ini terungkap sekitar pukul 14.15 WIB. Ketika itu, petugas melakukan pemeriksaan terhadap KM Bintang Rizky yang diketahui berlayar dari Batam menuju Tembilahan.

Saat pemeriksaan berlangsung, petugas mencurigai barang bawaan seorang penumpang perempuan. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan sejumlah telepon genggam merek iPhone dalam berbagai tipe yang diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen kepabeanan.

Temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Bea Cukai Tembilahan. Dari hasil koordinasi, diketahui barang tersebut berasal dari daerah pabean dan wajib dilengkapi dokumen resmi kepabeanan yang diterbitkan Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau.

Petugas selanjutnya mengamankan perempuan berinisial S bersama seluruh barang bawaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Mako Sat Polairud Polres Inhil.

Dalam pemeriksaan awal, S mengaku hanya berperan sebagai kurir. Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti jumlah telepon genggam yang dibawanya.

Dari hasil pendataan, polisi menemukan 155 unit iPhone dengan berbagai tipe, mulai dari iPhone 11 hingga iPhone 16. Seluruhnya memiliki kapasitas penyimpanan yang beragam.

Nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp542,5 juta.

Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB, Sat Polairud Polres Inhil menyerahkan penanganan perkara beserta seluruh barang bukti kepada Bea Cukai Tembilahan.

Proses serah terima diterima langsung oleh Arda, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Tembilahan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kerja sama antara kepolisian dan instansi terkait diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam pengawasan terhadap barang-barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.

Ia turut mengimbau masyarakat agar memperhatikan aturan yang berlaku dan memastikan setiap barang yang dibawa dari luar daerah pabean memiliki dokumen resmi sesuai ketentuan.

Polres Inhil menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perairan serta memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai guna mencegah dan menindak dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan.

Rebut Hadiah Rp12 Juta! PPP Inhil Buka Turnamen Domino ORADO 6-7 November

Wed, 04 Nov 2026 21:16:02 +0700

SIBERONE.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Open Turnamen ORADO Piala DPC PPP Inhil 2026. Ajang olahraga domino ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaring atlet-atlet potensial yang nantinya dapat berkompetisi di tingkat lebih tinggi.

Turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat dan Sabtu, 6-7 November 2026, tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian dukungan PPP Inhil menjelang pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua DPC PPP Kabupaten Inhil, Dr Ahmad Fuad, mengatakan penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk komitmen PPP untuk menghadirkan kegiatan positif yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, olahraga domino memiliki potensi besar untuk berkembang karena membutuhkan kemampuan berpikir, menyusun strategi, ketelitian, konsentrasi, serta kekompakan antarpemain.

"Kami ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya warga Tembilahan dan sekitarnya, untuk menunjukkan kemampuan, strategi, ketelitian, dan kekompakan dalam olahraga domino. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah menyalurkan bakat dan minat masyarakat," ujar Ahmad Fuad, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada perebutan hadiah. Lebih dari itu, PPP Inhil ingin melihat potensi para pemain domino di daerah yang selama ini mungkin belum memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam sebuah kompetisi resmi.

"Kami berharap melalui turnamen ini bisa ditemukan pemain-pemain berbakat dari Indragiri Hilir. Atlet yang memiliki kemampuan dan potensi tentu perlu diberikan kesempatan untuk berkembang, sehingga ke depan bisa mewakili daerah dalam kompetisi di tingkat yang lebih tinggi," katanya.

Ahmad Fuad juga menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mensosialisasikan olahraga domino kepada masyarakat. Terlebih, domino kini telah masuk sebagai salah satu cabang olahraga di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa domino bukan sekadar permainan untuk mengisi waktu luang, melainkan olahraga yang membutuhkan keterampilan, perhitungan, konsentrasi, dan strategi.

"Ini juga bagian dari sosialisasi kepada masyarakat bahwa domino sudah menjadi cabang olahraga. Karena itu, kita ingin mengubah pandangan masyarakat agar olahraga ini semakin dikenal dan bisa berkembang secara positif, terorganisasi, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi," ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan ikut ambil bagian dalam Open Turnamen ORADO Piala DPC PPP Inhil 2026.

"Kami mengundang masyarakat untuk meramaikan dan berpartisipasi. Jangan hanya melihat dari besarnya hadiah, tetapi jadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk berkompetisi secara sportif, menambah teman, mempererat silaturahmi, dan menunjukkan kemampuan," ajak Ahmad Fuad.

Total Hadiah Lebih dari Rp 25 Juta

Dalam turnamen tersebut, panitia menyiapkan total hadiah lebih dari Rp 25 juta, lengkap dengan trofi dan sertifikat bagi para pemenang.

Rinciannya, juara pertama akan membawa pulang hadiah Rp 12 juta, juara kedua Rp 6 juta, juara ketiga dan keempat masing-masing Rp 2,5 juta, serta peringkat kelima hingga kedelapan masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu dan sertifikat.

Tidak hanya hadiah utama, panitia juga menyediakan door prize dengan total nilai Rp 8 juta. Hadiah tersebut terdiri dari dua unit sepeda, dua unit handphone, lima unit kompor gas, lima unit dispenser, dan 10 unit kipas angin.

Pertandingan Digelar Dua Hari

Open Turnamen ORADO Piala DPC PPP Inhil 2026 akan berlangsung selama dua hari, yakni Jumat-Sabtu, 6-7 November 2026, mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai.

Pertandingan dipusatkan di Kantor DPC PPP Kabupaten Indragiri Hilir. Kompetisi menggunakan sistem gugur atau knockout dengan menerapkan The Law of Domino 101 PB ORADO.

Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 50 ribu per pasangan. Peserta juga mendapatkan voucher makan dan minum serta voucher door prize.

Pendaftaran dibuka pada Jumat, 6 November 2026, pukul 09.00-10.00 WIB di lokasi pertandingan. Selanjutnya, peserta akan mengikuti technical meeting sebelum pertandingan dimulai.

Panitia menyampaikan kuota peserta terbatas sehingga masyarakat yang berminat diimbau segera melakukan pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Ketua Panitia Jeff di nomor 0819-1174-0321, Ridho di 0823-8944-1080, atau Aim di 0821-6996-8552.

Melalui kegiatan ini, DPC PPP Inhil berharap Open Turnamen ORADO tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu memperkuat kebersamaan masyarakat, memperkenalkan olahraga domino secara lebih luas, serta menjadi langkah awal pembinaan atlet domino potensial di Kabupaten Indragiri Hilir.

Disdukpencapil Inhil Jemput Bola, Pelajar 17 Tahun Bisa Langsung Cetak KTP-el, Ini Lokasi dan Syaratnya

Wed, 04 Nov 2026 18:44:59 +0700

SIBERONE.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, membuka layanan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pelajar SMA sederajat yang telah berusia 17 tahun.

Pelayanan khusus tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor Lurah Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan.

Program ini ditujukan untuk mempermudah para pelajar yang telah memenuhi syarat usia wajib memiliki KTP agar dapat melakukan perekaman sekaligus memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus menunggu hari kerja.

Kepala Disdukpencapil Kabupaten Indragiri Hilir, Meiza Hardi, mengatakan bahwa pelayanan tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami ketidaksesuaian alamat administrasi kependudukan dengan domisili tempat tinggal saat ini.

Ia mengimbau masyarakat yang masih menggunakan alamat KTP di Kecamatan Tembilahan Hulu, tetapi secara administrasi maupun tempat tinggal sudah berada di Kelurahan Tembilahan Barat, agar memanfaatkan pelayanan tersebut untuk memperbarui data kependudukannya.

"Bagi masyarakat yang alamat KTP-nya masih di Tembilahan Hulu, sedangkan dia masuk ke Tembilahan Barat, silakan datang ke Kantor Lurah Tembilahan Barat untuk mengubah atau memperbarui alamat di Kartu Keluarga dan di KTP-el," ungkap Meiza Hardi.

Menurutnya, pemutakhiran data kependudukan penting dilakukan agar identitas dan alamat yang tercantum dalam dokumen resmi sesuai dengan kondisi tempat tinggal masyarakat saat ini.

Adapun persyaratan yang perlu disiapkan masyarakat untuk mengikuti pelayanan tersebut cukup sederhana, yakni membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Disdukpencapil Inhil berharap kesempatan pelayanan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh para pelajar yang telah berusia 17 tahun, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan dapat segera terpenuhi.

6.472 Pengunjung Datangi Layanan MPP Selama Oktober

Di sisi lain, komitmen Disdukpencapil Inhil dalam meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan juga terlihat dari tingginya aktivitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan data Disdukpencapil Inhil, tercatat sebanyak 6.472 pengunjung mendatangi layanan Disdukcapil di MPP selama periode 1 hingga 31 Oktober 2026.

Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, sekaligus menjadi gambaran pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

Melalui pelayanan jemput bola dan layanan langsung di tingkat kelurahan, Disdukpencapil Inhil terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar pengurusan dokumen kependudukan semakin mudah, cepat, dan terjangkau.

Masyarakat, khususnya pelajar SMA sederajat yang telah berusia 17 tahun serta warga yang ingin memperbarui alamat kependudukan, diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan pada Sabtu, 7 November 2026, di Kantor Lurah Tembilahan Barat.

Wakapolda Riau ke Inhil, Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat serta Tekankan Pemberantasan Narkoba

Wed, 04 Nov 2026 15:08:12 +0700

SIBERONE.COM – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol. Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (4/11/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kedatangan Wakapolda Riau bersama rombongan disambut langsung Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., bersama Bupati Inhil H. Herman, S.E., M.T., unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah lainnya di halaman Kantor Bupati Inhil.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda Riau didampingi Irwasda Polda Riau Kombes Pol. Ino Harianto, S.I.K., M.M., Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Gathut Bowo Supriono, S.H., S.I.K., M.Si., Ka SPN Polda Riau Kombes Pol. Indra Duaman, S.I.K., Kabid TIK Polda Riau Kombes Pol. Andi Yul Lapawesean Tenri Guling, S.H., S.I.K., M.H., serta Sespripim Polda Riau Kompol Salman Farisi, S.I.K.

Salah satu agenda utama kunjungan berlangsung di SMKN 2 Tembilahan, Jalan SKB, Kelurahan Tembilahan Hilir. Di lokasi tersebut, Wakapolda Riau bersama Forkopimda melaksanakan penanaman 20 bibit pohon yang terdiri dari lima pohon mahoni, 10 pohon kemiri, dan lima pohon kelengkeng.

Selain kegiatan penghijauan, Wakapolda Riau juga menyerahkan bantuan enam unit mesin ketinting sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya nelayan yang membutuhkan sarana penunjang aktivitas mencari nafkah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala SMKN 2 Tembilahan Marliyah, S.S., M.Pd., para pejabat utama Polres Inhil, majelis guru, serta siswa dan siswi SMKN 2 Tembilahan.

Usai kegiatan di SMKN 2 Tembilahan, Wakapolda Riau beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Mapolres Indragiri Hilir. Di Aula Rekonfu Polres Inhil, Wakapolda memberikan pengarahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Brigjen Pol. Simson Zet Ringu menegaskan bahwa personel Polri harus menjadi pribadi yang adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan tugas kepolisian.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa loyal terhadap profesi dan panggilan tugas, menjaga kehormatan institusi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme sebagai anggota Polri.

Wakapolda turut menekankan pentingnya konsep Polisi Bersama Masyarakat, bahwa Polri lahir dan dibentuk oleh masyarakat serta memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan menciptakan rasa aman di tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu, Wakapolda memberikan penekanan terkait larangan penggunaan vape bagi personel serta mengingatkan agar seluruh anggota kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap upaya pemberantasan narkotika. Seluruh personel diminta meningkatkan kinerja dan memberikan perhatian serius terhadap pengungkapan kasus narkotika sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan silaturahmi bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan insan pers di Rumah Makan Pondok Indragiri, Jalan Sri Gemilang, Tembilahan.

Pertemuan tersebut menjadi ruang mempererat komunikasi dan memperkuat kebersamaan antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan kerja Wakapolda Riau merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia berharap seluruh arahan dan penekanan Wakapolda Riau dapat menjadi motivasi bagi personel Polres Inhil untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Polri harus selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, menjaga kepercayaan publik, serta bekerja secara profesional dan humanis. Sinergi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ungkapnya.

Polres Indragiri Hilir berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat demi terwujudnya keamanan dan pelayanan yang semakin baik.

Kulineran di Tembilahan Hulu, Nasi Goreng Enda Punya Banyak Pilihan Menu dan Promo Menarik

Tue, 03 Nov 2026 20:51:39 +0700

SIBERONE.COM – Bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan lezat dengan pilihan menu beragam, Nasi Goreng Enda bisa menjadi pilihan menarik untuk menemani waktu makan bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Berlokasi di Jalan Saptamarga, Tembilahan Hulu, Nasi Goreng Enda menawarkan aneka menu makanan dan minuman yang menggugah selera dengan cita rasa yang cocok dinikmati kapan saja.

Untuk pilihan makanan, pelanggan dapat menikmati Nasi Goreng Biasa, Nasi Goreng Seafood, Minas, hingga Mie Rebus. Tak hanya itu, tersedia pula berbagai pilihan minuman segar, mulai dari aneka jus, jeruk peras, cappucino cincau, cappucino, kuku bima susu, teh tarik, kopi hitam, kopi susu, teh es, teh hijau, Pop Ice, hingga Nutrisari.

Promo Spesial: Pesan Minimal 2 Box, Gratis Ongkir!

Ada kabar gembira bagi pelanggan. Nasi Goreng Enda menghadirkan promo gratis ongkir untuk pemesanan minimal 2 box.

Promo ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin memesan makanan untuk keluarga, teman, maupun kebutuhan makan bersama di kantor.

Dengan pilihan menu yang beragam dan promo menarik, pelanggan bisa menikmati hidangan favorit tanpa perlu repot keluar rumah.

Nasi Goreng Enda juga siap melayani pelanggan setiap hari dengan jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 00.00 WIB (12 malam).

Informasi Pemesanan:

- Alamat: Jalan Saptamarga, Tembilahan Hulu
- Jam Operasional: 10.00–00.00 WIB
- WhatsApp: 0851-8437-3351
- Facebook: @Ade Muchtar
- Instagram: @ademuchtar831
- TikTok: @Ade Muchtar aman kk

Jangan lewatkan promo menarik ini. Segera pesan menu favoritmu di Nasi Goreng Enda.

Nasi Goreng Enda – Lezat, Hemat, dan Bikin Nagih!

Promo gratis ongkir berlaku untuk pemesanan minimal 2 box. Ketentuan wilayah pengantaran dapat dikonfirmasi langsung melalui WhatsApp.

Disdik Inhil Tegaskan Sekolah Wajib Transparan Soal PIP, Kepala Sekolah Tak Responsif Dievaluasi

Mon, 02 Nov 2026 20:53:52 +0700

SIBERONE.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, akan mengevaluasi sekolah yang dinilai tidak proaktif menyampaikan informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa maupun orang tua.

Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat mengenai persoalan penyaluran bantuan pendidikan tersebut.

Persoalan yang ditemukan di lapangan di antaranya siswa yang belum melakukan aktivasi rekening, bantuan yang tidak tersalurkan kepada penerima, hingga dana bantuan yang dikembalikan ke negara akibat tidak terselesaikannya tahapan administrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/11/2026). Ia didampingi PIC PIP jenjang SMP, PIC PIP jenjang SD Sahata Simbolon, serta operator pengaduan Disdik Inhil, Gunawan.

Abdul Rasyid menilai, sekolah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan setiap informasi mengenai PIP tersampaikan kepada orang tua siswa. Terutama menyangkut tahapan pengusulan, penetapan calon penerima, aktivasi rekening hingga proses pencairan dana.

Menurutnya, kurangnya komunikasi dan penyampaian informasi dari pihak sekolah berpotensi membuat siswa kehilangan kesempatan menerima bantuan yang sebenarnya telah dialokasikan bagi mereka.

Ia menegaskan, kepala sekolah harus responsif terhadap setiap informasi maupun laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, termasuk PIP.

"Ada satu hal juga yang kami sampaikan. Memang secara kewenangan seluruh sekolah itu kan kewenangan kami. Tadi kalau SMP, temuan itu bisa langsung saya intervensi. Ini swasta, swasta kan punya yayasan. Kami juga tidak bisa masuk terlalu jauh kalau swasta," jelas Abdul Rasyid.

Meski demikian, ia memastikan sekolah yang tidak merespons informasi maupun laporan terkait persoalan PIP tetap akan menjadi perhatian Disdik Inhil. Evaluasi akan dilakukan terhadap kepala sekolah yang dinilai tidak menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik dan orang tua.

"Jadi kalaupun nanti misalnya kepala sekolah tidak merespons informasi ini, ada laporan, akan kita evaluasi," tegasnya.

Ia mengakui, penanganan sekolah swasta memiliki batasan tersendiri karena pengelolaannya berada di bawah yayasan. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan pentingnya koordinasi dan tanggung jawab sekolah dalam memastikan program bantuan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

Abdul Rasyid juga mengungkapkan, Disdik Inhil selama ini telah berulang kali mengingatkan pihak sekolah agar lebih aktif menyosialisasikan berbagai program pemerintah. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi, pertemuan langsung, hingga rapat koordinasi secara daring menggunakan aplikasi Zoom.

"Iya, kami ke depan itu. Sekarang kami imbau. Pertama secara administrasi kita ada surat. Setiap pertemuan juga kami sampaikan, baik dalam pertemuan maupun pada acara-acara," ungkapnya.

Menurutnya, kepala sekolah tidak cukup hanya menjalankan urusan administrasi, tetapi juga harus memastikan informasi mengenai program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat, khususnya orang tua siswa yang menjadi pihak paling berkepentingan terhadap bantuan pendidikan tersebut.

"Jadi kita sampaikan kepada pihak sekolah bahwa kepala sekolah harus proaktif terhadap semua program pemerintah," ujarnya.

Selain persoalan komunikasi dan keterbukaan informasi, Abdul Rasyid juga menegaskan bahwa pihak sekolah dilarang melakukan pemotongan terhadap dana PIP yang telah dicairkan oleh penerima.

Penegasan ini menjadi perhatian penting agar bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan siswa dapat diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Ditanyakan terkait jika ada pemberian siswa atau wali murid sebagai bentuk terimakasih kepala pihak sekolah, Kadisdik menyebut hal itu juga tidak dibenarkan.

"Tidak boleh ada potongan, apapun itu, dari pihak kami tidak membernarkan ada potongannya," tegasnya

Disdik Inhil juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, khususnya orang tua siswa yang menemukan kendala dalam proses penyaluran PIP maupun persoalan kebijakan di lingkungan sekolah.

Masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan keluhan dapat menghubungi operator pengaduan Disdik Inhil, Gunawan, melalui nomor 085274374142.

Pengaduan tersebut diharapkan menjadi bahan bagi Disdik Inhil untuk menelusuri berbagai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki.

Di tengah munculnya keluhan masyarakat, kejelasan mekanisme komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi mengenai status penerima, aktivasi rekening, batas waktu penyelesaian administrasi hingga pencairan bantuan harus disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami.

Sebab, persoalan PIP bukan semata-mata menyangkut proses administrasi, tetapi juga menyangkut hak siswa penerima bantuan untuk memperoleh dukungan biaya pendidikan.

Karena itu, evaluasi terhadap sekolah yang tidak proaktif diharapkan tidak berhenti pada sebatas imbauan. Pengawasan dan tindak lanjut terhadap setiap laporan masyarakat diperlukan agar tidak ada siswa yang kehilangan hak bantuan hanya karena persoalan komunikasi, kurangnya informasi, maupun kelalaian dalam memenuhi tahapan penyaluran.

Kapolda Riau Beri Peringatan Keras, Anggota Pengguna Narkoba Terancam Demosi 3 Tahun

Mon, 02 Nov 2026 12:16:43 +0700

SIBERONE.COM - Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., memberikan peringatan keras kepada seluruh personel Polda Riau dan jajaran Polres agar tidak terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti menjadi pengguna ataupun pengedar narkoba.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi Jam Pimpinan di Lapangan Apel Mapolda Riau, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Irwasda, para pejabat utama (PJU), serta personel Polda Riau.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas. Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga sikap tampang, perilaku, etika berkomunikasi, serta cara berinteraksi dengan pimpinan, sesama anggota dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada sikap arogan dalam lingkungan organisasi. Setiap pimpinan harus menghargai kerja keras bawahannya, sementara seluruh personel wajib menjaga etika dan saling menghormati.

“Lupakan yang lalu, kita lihat ke depan bagaimana kita bisa berbuat lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda meminta jajaran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama mengantisipasi banjir dan genangan di wilayah rawan, khususnya Kota Pekanbaru. Personel yang bertugas di lapangan juga diminta mempersiapkan perlengkapan keselamatan dan memastikan kendaraan serta administrasi perorangan dalam kondisi lengkap.

Terkait persoalan narkoba, Kapolda mengaku masih menerima informasi adanya anggota yang terlibat, bahkan menjadi pengedar. Ia menegaskan pengguna narkoba akan dikenakan sanksi demosi selama tiga tahun, sedangkan pengedar akan dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Tidak ada ampun untuk para pengguna maupun pengedar narkoba. Bagaimana kita akan melakukan tindakan terhadap narkoba di masyarakat kalau di internal sendiri masih ada anggota yang bermain dengan barang haram tersebut,” tegasnya.

Kapolda juga menyiapkan pola pembinaan khusus bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Setelah menjalani penempatan khusus (patsus) dan proses penindakan, personel tersebut akan menjalani pembinaan di lingkungan Satbrimob dengan pengawasan melekat dari Provos. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.

Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menginstruksikan larangan penggunaan vape atau rokok elektrik di lingkungan Polda Riau dan Polres jajaran, baik oleh personel maupun masyarakat yang berkunjung. Kabid Propam diminta melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai ketentuan.

Kapolda juga mengingatkan bahwa Polri merupakan pejuang kemanusiaan yang harus hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ia meminta seluruh personel mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan.

Tak kalah penting, personel dan keluarganya diminta bijak menggunakan media sosial serta menghindari unggahan maupun komentar yang dapat menimbulkan persoalan, khususnya terkait kebijakan pemerintah.

Menutup arahannya, Kapolda meminta seluruh jajaran menjadikan momentum tersebut sebagai langkah memperbaiki diri, meningkatkan disiplin, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Berikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadikan polisi benar-benar dipercaya sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan masyarakat terlayani dengan baik,” pungkasnya.

BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang Cairkan Klaim Rp110,63 Miliar hingga Oktober 2026

Wed, 28 Oct 2026 10:19:17 +0700

SIBERONE.COM - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang mencatat realisasi pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang fantastis sepanjang tahun ini. Hingga 26 Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang telah membayarkan total klaim sebesar Rp110.631.159.580 untuk 13.816 kasus kepada para peserta maupun ahli waris yang berhak di wilayah kerjanya.

Secara rinci, pembayaran klaim tersebut didominasi oleh program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mencapai Rp84.480.484.010 untuk 7.847 kasus. Selanjutnya, pembayaran untuk program Jaminan Kematian (JKM) tercatat sebesar Rp12.507.500.000 (313 kasus), diikuti oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp8.196.795.750 (2.295 kasus).

Kemudian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp6.918.750.530 (340 kasus), dan Jaminan Pensiun (JPN) sebesar Rp3.591.504.790 (2.727 kasus). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyalurkan manfaat Beasiswa pendidikan sebesar Rp1.163.000.000 untuk 294 kasus.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Helena Siboro, menyampaikan bahwa pembayaran manfaat dalam jumlah besar tersebut merupakan bagian dari komitmen penuh dan tanggung jawab nyata institusi dalam memastikan hak perlindungan setiap pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pembayaran manfaat ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya. Kami memahami bahwa di balik setiap klaim terdapat kebutuhan dan harapan yang harus dipenuhi. Karena itu, kami terus berupaya memastikan proses pelayanan berjalan dengan baik, sehingga manfaat dapat diterima oleh peserta maupun ahli waris yang berhak,” ujar Helena dalam keterangan resminya di Kantor Cabang Tanjungpinang pada Selasa (27/10) petang.

Helena juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan peserta. Langkah tersebut diwujudkan melalui kemudahan akses informasi, pendampingan yang responsif selama proses pengajuan klaim, serta penguatan edukasi yang masif mengenai manfaat jangka panjang dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara kesadaran pekerja dan kepatuhan pemberi kerja dalam menjaga keaktifan kepesertaan. Pemahaman yang merata mengenai program perlindungan ini dinilai krusial sebagai jaring pengaman saat risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, atau masa tua terjadi.

“Kami mengajak seluruh pemberi kerja untuk memastikan tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Bagi para pekerja, pastikan status kepesertaan dan data diri selalu sesuai, sehingga apabila terjadi risiko atau saat mengajukan klaim, proses pelayanan dapat berjalan lebih lancar. Kami ingin manfaat jaminan sosial ini benar-benar dirasakan oleh pekerja dan keluarganya,” tambah Helena.

Melalui capaian ini, BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang berharap dapat memicu kesadaran yang lebih tinggi bagi seluruh sektor usaha dan pekerja mandiri di wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya untuk segera mendaftarkan diri, demi terwujudnya ekosistem kerja yang aman, sejahtera, dan bebas dari rasa cemas.(yan)

Dugaan Pengambilalihan Kebun dan Kriminalisasi Warga, Konflik Agraria Inhil Disorot DPR RI

Sat, 31 Oct 2026 08:38:05 +0700

SIBERONE.COM – Konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan kawasan hutan dan perusahaan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) menjadi sorotan dalam kunjungan reses Anggota DPR RI Komisi III, H. Siti Aisyah, di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Persoalan yang mencuat bukan sekadar tumpang tindih status lahan, tetapi juga dugaan pengambilalihan kebun sawit yang selama ini dibuka, ditanam, dan dirawat masyarakat. Bahkan, sejumlah warga mengaku justru berhadapan dengan persoalan hukum setelah mempertahankan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Dalam pertemuan bersama kelompok tani, buruh tani, dan masyarakat, warga menyampaikan keberatan atas pengelolaan kebun melalui skema KSO. Mereka mengaku telah mengeluarkan biaya dan tenaga sendiri untuk membuka lahan, membeli bibit, menanam hingga merawat tanaman sawit sampai menghasilkan.

Namun, ketika kebun mulai memberikan hasil ekonomi, muncul persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan yang dikaitkan dengan penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Siti Aisyah mengungkapkan, dirinya menerima pengaduan masyarakat yang mengaku memiliki dokumen kepemilikan maupun surat keterangan penguasaan tanah, seperti sertifikat, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Ironisnya, warga yang merasa memiliki dan mengelola kebun tersebut justru mengaku dipanggil hingga dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pencurian setelah mempertahankan hasil kebunnya.

"Masyarakat mengadu kepada saya, tanah mereka memiliki sertifikat, ada yang mempunyai SKGR maupun SKT. Namun, ketika kebun yang mereka tanam sendiri didodos atau diambil alih, justru mereka yang dipanggil polisi dan dilaporkan atas dugaan pencurian. Mereka bertanya, ke mana lagi harus mengadu? Ini yang harus kita dengarkan dan telusuri," ungkap Siti Aisyah.

Ia menegaskan, konflik agraria tidak seharusnya langsung berujung pada pemidanaan masyarakat, terlebih ketika masih terdapat persoalan mengenai status dan riwayat penguasaan tanah yang perlu diperiksa.

"Jangan sampai objek tanahnya belum diperiksa, tetapi masyarakat sudah dipidanakan. Konflik agraria yang bersifat struktural harus diselesaikan melalui mekanisme yang tepat. Jangan masyarakat yang membuka lahan, menanam, merawat, kemudian ketika mempertahankan kebunnya justru dilaporkan," tegasnya.

Menurutnya, apabila terdapat tumpang tindih antara dokumen pertanahan yang diterbitkan negara dengan penetapan kawasan hutan, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga. Masyarakat tidak seharusnya menanggung sendiri akibat dari ketidakpastian kebijakan tersebut.

Ia juga menyoroti dugaan pengambilalihan kebun melalui skema KSO yang dikeluhkan warga. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap objek lahan, dokumen penguasaan, riwayat pembukaan kebun, serta dasar hukum pengelolaan oleh masing-masing pihak.

Warga Mengaku Bangun Kebun dengan Biaya Sendiri

Perwakilan masyarakat, Seprudin dari Kecamatan Keritang, menyampaikan bahwa warga yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan kelompok tani dan buruh tani yang menggantungkan kehidupan dari perkebunan.

Ia mengungkapkan, masyarakat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk membuka lahan, membeli bibit, menanam, dan merawat kebun sawit. Namun, setelah kebun mulai menghasilkan, mereka justru menghadapi persoalan penguasaan lahan melalui skema KSO.

"Kami yang membuka lahan, kami yang membeli bibit, kami yang menanam dan merawat. Tetapi ketika kebun sudah menghasilkan, tiba-tiba muncul persoalan pengambilalihan melalui KSO. Padahal lahan yang dikelola bersama Koperasi Citra Harapan itu merupakan lahan garapan masyarakat, bukan milik perusahaan," ungkap Seprudin.

Ia menyebut masyarakat memiliki dokumen berupa surat keterangan garapan yang diterbitkan kepala desa dan diketahui camat sebagai salah satu bukti penguasaan lahan.

Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kami tidak sedang mencari kekayaan berlebihan. Kami hanya ingin mencari makan dan menghidupi keluarga. Dua hektare lahan bisa menjadi sumber penghidupan bagi sepuluh keluarga. Karena itu, jangan dengan mudah mengambil lahan yang sudah kami buka dan rawat sendiri," tegasnya.

Seprudin berharap persoalan yang telah disampaikan kepada wakil rakyat tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi dalam kegiatan reses, tetapi benar-benar diperjuangkan melalui kebijakan dan penyelesaian di tingkat pusat.

BBH PDIP Soroti Nasib Warga Tanpa Sertifikat

Persoalan lainnya disampaikan Ardiansyah Dede dari Badan Bantuan Hukum (BBH) PDIP Kabupaten Indragiri Hilir yang diketuai Dr. Muhammad Iqbal Syamsudin.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima dan mendampingi sejumlah pengaduan masyarakat terkait persoalan kawasan hutan di beberapa desa dan kecamatan di Inhil.

Salah satunya menyangkut Desa Talang Jangkang yang disebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Satgas PKH di tingkat pusat dan diminta melengkapi bukti penguasaan lahan masyarakat.

Ardiansyah juga mempertanyakan mekanisme pembuktian bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, SKT, maupun SKGR.

"Bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak memiliki SKT atau SKGR? Apakah mereka otomatis kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan lahan yang selama ini dikuasai dan dikelola? Kami berharap ada mekanisme pembuktian yang juga mengakomodasi riwayat penguasaan fisik, keterangan saksi, serta bukti-bukti lainnya," ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Siti Aisyah meminta masyarakat mengumpulkan dokumen dan bukti pendukung, termasuk surat pernyataan penguasaan fisik, riwayat penguasaan tanah, keterangan saksi, serta bukti aktivitas pengelolaan lahan.

Ia juga meminta pemerintah desa dan pemerintah daerah ikut membantu pendataan kondisi faktual di lapangan.

Siti Aisyah menegaskan telah menyuarakan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian, termasuk Kapolri, agar masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria memperoleh perlindungan hukum dan tidak mengalami kriminalisasi.

Menurutnya, penyelesaian konflik harus melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari Kementerian Kehutanan, BPN, kepolisian, pemerintah daerah hingga perusahaan.

"Aspirasi masyarakat ini akan kami kawal melalui jalur kebijakan dan kelembagaan. Persoalan ini harus diperiksa secara menyeluruh. Negara harus hadir untuk menyelesaikan konflik, bukan membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian," tutupnya.

Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Inhil untuk menyampaikan persoalan penguasaan dan pengelolaan kebun yang mereka klaim telah dibangun secara mandiri. Warga berharap ada kepastian hukum atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka, sekaligus penyelesaian terhadap dugaan pengambilalihan kebun dan laporan hukum yang muncul di tengah konflik agraria.

Dari Konflik Lahan hingga Karhutla, Ini Sejumlah Isu yang Dibahas Siti Aisyah di Polres Inhil

Fri, 30 Oct 2026 22:11:50 +0700

SIBERONE.COM – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dra. Hj. Siti Aisyah, S.H., SpN., melakukan kunjungan kerja sekaligus agenda reses ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu berlangsung di Aula Rekonfu Polres Inhil, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Tembilahan. Kedatangan Siti Aisyah disambut langsung Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Meitertika, S.H., M.H., jajaran pejabat utama serta personel Polres Inhil.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik, S.Kep., bersama sejumlah pengurus partai.

Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara legislatif dan kepolisian untuk membahas pelaksanaan tugas, kondisi keamanan daerah, sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Inhil memaparkan sejumlah hal terkait pelaksanaan tugas pokok kepolisian, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta dinamika pengamanan di wilayah hukum Polres Inhil.

Paparan juga mencakup berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari kebutuhan operasional, pengawasan internal hingga perlunya dukungan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Siti Aisyah menyampaikan sejumlah perhatian terkait penguatan kelembagaan Polri. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme aparat dalam penegakan hukum serta terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya keterbatasan sumber daya personel, anggaran, serta sarana dan prasarana yang menunjang operasional kepolisian.

Selain itu, koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam proses penanganan perkara juga menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan penerapan KUHAP baru yang harus tetap memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat.

Persoalan konflik agraria juga masuk dalam agenda pembahasan. Termasuk di antaranya penanganan konflik lahan antara Koperasi Produsen Cita Harapan dengan pihak KSO.

Dalam persoalan tersebut, penegakan hukum diharapkan berjalan secara objektif dan profesional, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat.

Di bidang keamanan dan ketertiban, Siti Aisyah turut menyoroti upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemberantasan peredaran narkotika melalui jalur perairan juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya pengawasan terhadap jalur-jalur yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

Penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat juga dinilai perlu terus dilakukan melalui pendekatan dan koordinasi yang berkelanjutan.

Tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas di lapangan, pengawasan internal institusi Polri turut menjadi sorotan. Penindakan terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dilaksanakan sesuai aturan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto menyambut positif kunjungan serta berbagai masukan yang disampaikan dalam agenda reses tersebut.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif, sekaligus menyampaikan aspirasi serta mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan tugas kepolisian di daerah.

Ia berharap, masukan yang diterima dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja jajaran Polres Inhil, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kunjungan tersebut, hubungan koordinasi antara DPR RI dan Polri diharapkan semakin kuat, sehingga upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan.

Cegah Penjualan di Atas HET, Bulog Pantau Distribusi Beras SPHP di Pasar Kayu Jati dan Selodang

Fri, 30 Oct 2026 15:40:33 +0700

SIBERONE.COM – Perum Bulog Cabang Tembilahan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pemantauan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Kayu Jati dan Pasar Selodang, Tembilahan, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan stok beras SPHP di tingkat agen mitra sekaligus mengawasi harga jual agar tetap mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemimpin Perum Bulog Cabang Tembilahan, M. Indra Firmansyah, menjelaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bulog, baik secara internal maupun dengan melibatkan instansi terkait dan Satgas Pangan.

Ia menyebutkan, monitoring diperlukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai aturan serta stok tetap tersedia bagi masyarakat dengan harga yang telah ditentukan.

"Monitoring ini rutin kami lakukan, baik secara mandiri maupun bersama Satgas Pangan dan dinas terkait. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan stok beras SPHP di agen-agen mitra serta memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan, termasuk dari sisi harga jual kepada masyarakat," ujar Indra.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, terutama komoditas beras di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam monitoring tersebut, turut disampaikan bahwa HET beras SPHP untuk wilayah Sumatera ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogram.

Perwakilan Satgas Pangan, Rendi, juga mengimbau para agen mitra Bulog untuk memasang spanduk informasi HET di lokasi penjualan. Hal ini dinilai penting agar konsumen dapat mengetahui harga resmi beras SPHP.

"Kami hanya mengingatkan agen yang belum memasang spanduk harga HET agar segera memasangnya, supaya masyarakat mengetahui harga yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Di sisi lain, perwakilan DKUPP, Zain, berharap ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya wilayah Tembilahan, senantiasa terjaga dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

Ia menilai koordinasi dan pengawasan lintas instansi menjadi salah satu langkah untuk menjaga kelancaran pasokan serta memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok.

"Kami berharap ketersediaan stok pangan tetap stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Melalui monitoring bersama ini, kita ingin memastikan pasokan pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan baik," tutup Zain.

Tak Lagi Harus ke Pekanbaru, Warga Inhil Kini Bisa Jalani Kateterisasi Jantung di RSUD Tembilahan

Fri, 30 Oct 2026 14:15:42 +0700

SIBERONE.COM – Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kini memiliki akses lebih dekat untuk mendapatkan pelayanan kateterisasi jantung. Fasilitas Catheterization Laboratory (Cathlab) resmi hadir di RSUD Puri Husada Tembilahan dan diharapkan mampu memperkuat penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah di daerah.

Fasilitas kesehatan berteknologi tinggi tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, Jumat (30/10/2026).

Dalam sambutannya, Herman menyebutkan, keberadaan Cathlab menjadi langkah penting untuk memangkas jarak dan waktu yang selama ini harus ditempuh masyarakat ketika membutuhkan tindakan medis terkait penyakit jantung.

Sebelumnya, pasien dari Inhil harus melakukan perjalanan berjam-jam ke luar daerah, terutama menuju Pekanbaru, untuk mendapatkan pelayanan kateterisasi jantung di fasilitas kesehatan yang tersedia.

"Dengan hadirnya Cathlab di RSUD Puri Husada, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Pekanbaru untuk mendapatkan pelayanan kateterisasi jantung. Cukup di Tembilahan, masyarakat sudah bisa memperoleh penanganan tersebut sesuai indikasi medis," ujar Herman.

Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya memperluas akses pelayanan kesehatan, tetapi juga diharapkan mempercepat penanganan pasien. Selain itu, keluarga pasien dapat mengurangi beban biaya transportasi maupun waktu perjalanan untuk mendapatkan layanan medis.

Herman turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kesehatan atas dukungan hibah peralatan Cathlab melalui program SIHREN.

Ia menyebutkan, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah kedua yang meresmikan layanan tersebut setelah Kota Dumai.

Meski telah tersedia, Herman mengingatkan agar pengoperasian Cathlab benar-benar didukung kesiapan tenaga medis, pemeliharaan peralatan, serta penerapan standar keselamatan pasien.

"Saya meminta RSUD Puri Husada memastikan pelayanan ini dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Herman berharap pengembangan layanan KJSU yang meliputi kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di Kabupaten Inhil dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah.

Ia juga berharap keberadaan Cathlab dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat dari layanan tersebut.

"Ke depan, kita berharap layanan ini berjalan optimal dengan dukungan tenaga medis dan fasilitas yang memadai, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu. Mudah-mudahan kehadiran Cathlab ini membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat Indragiri Hilir," tutup Herman.

Peresmian tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkipli, S.Kep., M.H., Sekretaris Daerah Inhil H. Tantawi Jauhari, Kepala Dinas Kesehatan Inhil dr. Udin Syafriudin, perwakilan Forkopimda, jajaran RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, perwakilan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Direktur UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dr. Firman Nurdiansah, serta sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan.