SIBERONE.COM - Di masa persidangan kedua tahun 2021, Komisi VIII DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan. Kunjungan tersebut dilaksankan pada hari ini, Rabu (3/11/2021). Yang telah diterima Bupati Pekalongan di Aula Setda Kabupaten Pekalongan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Sadzily menyampaikan bahwa Ia bersama rombongan datang ke Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk silaturahmi juga yang spesifik yaitu melaksanakan pengawasan pelaksanaan program perlindungan social di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik. 

‘’Sengaja kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Pekalongan ini lebih spesifik adalah untuk memastikan berbagai program kementrian social yang diberikan ke Kabupaten Pekalongan ini betul-betul bisa terealisasi dengan sebaik-baiknya,’’ ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Karena menurut Ace Sadzily, pihaknya telah mendengar kabar bahwa banyak terjadi masalah di daerah lain terkait mekanisme bantuan perlindungan sosia tersebut. Untuk itu, Ia berharap di Kabupaten Tidak terjadi kendala, dan masyarakat yang membutuhkan bisa benar-benar mendapatkan bantuan. 

‘’Kita tahu bahwa Kementrian Sosial ini banyak sekali programnya yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Misalnya PKH, kami di Komisi VIII telah menyetujui anggaran yang cukup besar hampir 30 triliun anggaran untuk PKH,’’ ungkapnya.

Ace Sadzuly menyampaikan, permasalahan bantuan perlindungan sosial yang terjadi di daerah lain itu berupa bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan karena system data kependudukan atau system data terpadu kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar untuk mendistribusikan bantuan tersebut masih ditemukan banyak masalah. Sehingga permaslahan bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut terjadi.

Untuk itu, Ace Sadzuly berharap partisipasi aktif dari pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemutakhiran data terutama pemutakhiran data dari penerima bantuan bantuan sosial itu. Sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa betul-betul terupdate dan termutakhirkan.

‘’Karena apabila bantuan tersebut salah sasaran, itu akan menimbulkan masalah yang harus kita tanggulangi. Untuk itu saya disini juga memastikan permasalahan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan,’’ pungkasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, menyampaikan bahwa permasalahan bantuan perlindungan sosial yang tidak tepat sasaran di Kabupten Pekalongan tengah Ia tangani dengan program terobosan yang cukup ekstrem. Dimana pihaknya telah melakukan instruksi untuk labelisasi rumah warga penerima program bantuan sosial dari Kemensos yang telah berjalan dengan lancar.

Menurut Fadia, intruksi untuk melabelisasi rumah warga yang menerima bantuan tersebut, bertujuan supaya masayrakat bisa sadar tentang siapa saja yang berhak mendapat bantuan. Sehingga masyarakat yang dianggap cukup mampu bisa mengundurkan diri dari program perlindungan social tersebut, dan bisa diganti dengan warga lain yang lebih berhak mendapatkan bantuan.

‘’Dari program labelisasi tersebut, di Kabupaten Pekalongan ada lebih dari 4000 an orang yang mengundurkan diri sebagai penerima PKH. Itu artinya program ini bisa dibilang cukup berhasil sebagai terobosan untuk meminimalisir salah sasaran pada program PKH,’’ jelasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga menyampaikan bahwa dengan jumlah warga di Kabupaten Pekalongan yang hapir tembus 1 juta orang. Dan banyak warga yang mengalami keterpurukan akibat pandemic Covid-19. Ia berharap Komisi VIII DPR RI bisa membantu Pemkab Pekalongan dalam rangka membantu masyarakat yang butuh diperhatikan dimasa sulit seperti saat ini.

‘’Tetapi juga pada situasi seperti ini, saya laporkan banyak sekali masyarakat kita yang harus diperhatikan. Orang yang tidak mampu yang belum dapat bantuan, karena masih banyak yang belum dapat. Sedangkan kami Pemkab Pekalongan apabila harus mengcover semua dengan situasi keuangan saat ini, akan sangat sulit buat kami. Jadi mohon sekali bantuannya,’’ katanya. (Simbah)