Siberone.com - Tekanan terhadap Partai Demokrat puncaknya adalah terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat (5/3) di The Hill hotel, Deli Serdang, Sumatra Utara. Meski terlihat misterius penyelenggaraan KLB tersebut akhirnya memutuskan Moeldoko sebagai Ketua umum Partai Demokrat.

 

"Tidak jelas berapa perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat yang hadir. Media pun mengungkap hanya kerumunan sekelompok orang-orang yang menolak sekelompok orang lain yang ingin masuk ke area kongres," kata advokat senior Elvan Gomes SH, Senin(8/3) pagi di Jakarta.

 

Menurut Elvan pula, tidak mungkin bisa AHY terjungkal dengan mudah hanya oleh seorang Moeldoko. Menurutnya, banyak penghitungan yang perlu dicatat untuk mendukung dalil yang disampaikan.

 

"Pertama, Megawati Soekarnoputri saja tidak bisa mengalahkan SBY saat Pilpres 2004. Meski Mega adalah putri seorang Presiden dan mempunyai pendukung fanatik sekalipun, namun tidak berdaya oleh seorang SBY yang notabene adalah bekas pembantunya di Kabinet Gus Dur - Megawati.

 

 

Kedua, ada pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan hingga saat ini Partai Demokrat masih dipimpin AHY. Ditambah lagi ada pernyataan Menteri KUMHAM akan mengkaji KLB Partai Demokrat di Sibolangit Deli Serdang. Semua ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung Moeldoko seolah terlepas dari _grand design_ dari _power play_ yang tengah bermain api.

 

Ketiga, Pemerintah berupaya menampilkan diri tidak akan mencampuri urusan Partai Demokrat. Akibatnya, muncul sinyal merah dan gonjang-ganjing buat Oligarki sehingga memungkinkan muncul poros baru menjadikan rezim sebagai musuh bersama.

 

Keempat, sikap TP3 yang terus menggulirkan kasus penembakan di ruas TOL Km.50 atas kematian 6 jiwa Laskar FPI akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rezim saat ini.

 

Kelima, ada pengakuan dari Wapres Ma'ruf Amin bahwa dirinya terkejut dengan lahirnya Perpres investasi minuman keras. Ini menandakan ada _ketidak harmonisan_ bila tidak bisa disebut _tidak determinan_ dalam kebijakan dalam negeri.

 

Keenam, hingga hari sudah dua kali pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan prapid HRS atas gugatan penahanan dirinya. Asumsi yang terbentuk di tengah masyarakat HRS menjadi korban ketidakadilan dalam penerapan hukum. Indikasinya terlihat ada perbedaan penerapan sanksi, dimana pada HRS _pisau tajam ke bawah_ dan tumpul ke atas untuk yang lain.

 

Ketujuh, kepentingan oligarki politik dan ekonomi bermain karena PD tidak masuk dalam koalisi sebagaimana yang dilakukan Gerindra. Ini berpotensi untuk menarik simpati masyarakat yang semakin cerdas dengan perilaku partai yang semakin terlihat anti Pancasila.

 

Kedelapan, suatu angin segar dalam iklim perpolitikan kita, bahwa ada konfirmasi Presiden Jokowi tidak menyetujui manuver politik Moeldoko terkait pengambalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Entah ini benar atau tidak, yang jelas di negeri ini selalu dipenuhi ketidak pastian. Selanjutnya apa yang akan terjadi, mari kita tunggu.

 

Kesembilan, kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat membuat SBY turun gunung. Publik tahu, bahwa SBY mempunyai jaringan militer yang kuat baik di dalam negeri maupun dukungan internasional. Bukan tidak mungkin KLB ini akan menimbulkan antipati masyarakat terhadap Rezim.

 

Elvan Gomes SH yang juga sebagai Wakil Rektor III Universitas Cokroaminoto (YAPERTI) memprediksi akibat dari KLB menjadi bumerang bagi rezim yang berkuasa. Tidak dipungkiri,bahwa tindakan Moeldoko salah perhitungan. Mestinya ia tahu konstituen yang memilih Partai Demokrat adalah karena melihat figur SBY. Dan AHY sebagai pelanjut tentu bisa berlaku pepatah "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya". Bukan mustahil kehendak Alam akan menjadikan SBY bak Mahathir Kedua. Wallahu alam. ( Agus r)