SIBERONE.COM – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau semakin memanas. Baru-baru ini, Agus Salim yang dikenal sebagai bagian dari kubu Aprizal, mengklaim bahwa kepengurusan yang dipimpinnya adalah yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) yang resmi dan didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di tingkat kabupaten dan kota. Namun, klaim tersebut langsung mendapat penolakan keras dari Arbi Irawan SH,MH, pengurus harian DPW PPP Provinsi Riau.

Arbi Irawan, SH, MH secara tegas menyatakan bahwa klaim Agus Salim dan kubu Aprizal adalah sebuah kebohongan. Menurutnya, kepengurusan yang dilakukan Agus Salim bukanlah hasil Muswil yang sah, melainkan hanya merupakan penunjukan sementara sebagai Pelaksana Tugas (PLT) oleh Ketua Umum PPP.

“Mereka hanya ditunjuk sebagai PLT oleh Ketum, bukan sebagai kepengurusan definitif hasil Muswil yang sah,” ungkap Arbi kepada awak media, Sabtu (5/7/2025).

Menurut Arbi, klaim bahwa kepengurusan Agus Salim sah dan memiliki dukungan penuh dari DPC PPP kabupaten dan kota merupakan sesuatu yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan struktur partai di daerah untuk memastikan keabsahan kepengurusan yang benar sesuai dengan aturan partai.

“Kami menghimbau agar kubu Agus Salim segera sadar dan menghentikan klaim-klaim yang tidak berdasar tersebut. Lebih baik mereka tobat sebelum terlambat, dan menerima kenyataan yang ada daripada terus membuat kegaduhan dan melakukan klaim yang sifatnya mengelabui,” ujar Arbi dengan nada tegas dan penuh peringatan.

Perseteruan di internal PPP Riau ini mencerminkan adanya ketegangan yang cukup serius di antara kubu-kubu yang saling mengklaim keabsahan kepengurusan. Di satu sisi, kubu Agus Salim mengaku bahwa Muswil yang mereka lakukan adalah sah dan mendapat dukungan penuh dari DPC, sedangkan kubu lain, yang didukung oleh DPW PPP Provinsi Riau, justru menyebut bahwa itu hanya manuver politik untuk menguasai struktur partai secara ilegal.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam internal PPP Riau menjelang agenda politik dan pemilihan yang semakin dekat. Para pengamat politik lokal menyarankan agar kedua kubu segera duduk bersama dan mencari solusi yang konstruktif demi menjaga soliditas partai dan menghindari kerugian lebih lanjut di tingkat daerah maupun pusat.