SIBERONE.COM - Proses Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Indragiri Hilir masih menjadi tanda tanya buat masyarakat.  Masih banyak mekanisme yang belum diketahui secara terbuka oleh penerima PIP maupun calon penerima.

Menyoroti hal tersebut, Penggiat Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Habibie mencoba membuka ruang diskusi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau guna mencarikan solusi agar program yang terbilang bagus ini bisa terserap sesuai dengan tujuan pokoknya.

Pertemuan diskusi dilaksanakan di Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten Inhil tersebut. Di depan para komisioner Dewan Pendidikan yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pendidikan Inhil Indra, Sekretariat Bayu, dan Anggota Abdullah, Habibie memaparkan berbagai termuan yang didapatkan di lapangan.

"Sampai sejauh ini mekanisme proses pencairan dana PIP masih bervariasi yang terjadi di lapangan. Meskipun sebenarnya sudah ada aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi karena informasi itu minim diketahui masyarakat, maka seperti inilah yang kita temukan. Kita berbicara riilnya ya, setelah nanti duduk bersama baru kita selaraskan dengan aturan," ujarnya.

Mengenai temuan yang Ia didapati di lapangan, Habibie mengatakan bahwa itu permasalahan klasik yang dari dulu dan sampai sekarang masih terus berlanjut, oleh karena itu diharapkan adanya ruang diskusi untuk menarik benang merahnya.

"Kita temukan ada penerima PIP yang terdaftar di Portal SIPINTAR, namun pada kenyataannya dia tak tau menau jika dia adalah salah satu penerima PIP tersebut. Kemudian kita ada juga menemukan aduan adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh pihak yang membantu mencairkan, nah ini yang harus betul-betul dibahas karena proses pencairan dana tersebut sampai sekarang kita tidak tau mekanismenya, apakah boleh diwakilkan atau tidak boleh, jika boleh apa syaratnya dan jika tidak boleh bagaimana solusinya. Dan kita juga ada menemukan aduan terkait buku tabungan, ada beberapa penerima yang tidak memegang buku tabungan, dan yang terakhir mengenai tentang aktivasi rekening antara tugas sekolah dan bank yang harus kita pelajari agar bisa diedukasikan ke masyaraka," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan, menyambut baik diskusi ini. Menurutnya, ruang dialog seperti ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perbaikan dunia pendidikan di Inhil.

Ia menegaskan, Dewan Pendidikan terbuka terhadap berbagai masukan, baik dari masyarakat, penggiat sosial, media maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama terkait persoalan pendidikan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut bersama.

“Dewan Pendidikan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, media, maupun LSM untuk mendukung perbaikan pendidikan di Inhil. Apa yang disampaikan Habibie hari ini menjadi bagian dari aspirasi yang perlu kita tampung dan cermati bersama,” ujar Indra.

Ia juga menegaskan bahwa Dewan Pendidikan merupakan mitra dari pemerintah yang memiliki peran dalam membangun komunikasi, menampung aspirasi, dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan pendidikan.

“Dewan Pendidikan itu mitra, wadah kita berkoordinasi, termasuk menampung aspirasi dari masyarakat,” tegasnya.

Menurut Indra, persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi antara Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, serta instansi terkait agar berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Indra berharap, diskusi seperti yang dilakukan ini dapat terus berlanjut dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan. Dengan begitu, berbagai persoalan, termasuk mekanisme penyaluran PIP, dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti bersama demi memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.