SIBERONE.COM - Situasi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya konflik antara dua kubu, yakni kubu Aprizal Agus Salim dan kubu H Ikbal Sayuti dan Dedi Putra sebagai kepengurusan DPW PPP Provinsi Riau yang sudah dikeluarkan SK dari DPP PPP Pusat. Inti dari konflik ini berkisar pada legitimasi kepemimpinan DPW PPP Riau setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

SK baru yang diterbitkan oleh DPP PPP dengan tegas menyatakan bahwa kepengurusan DPW PPP Riau kini secara sah dipimpin oleh H Ikbal Sayuti seketaris DPW Dedi Putra. Dengan demikian, kepengurusan lama di bawah komando Aprizal dan Agus Salim secara otomatis tidak berlaku lagi, baik secara administratif, hukum, maupun secara struktural organisasi.

Namun, alih-alih menerima dan menghormati keputusan organisasi yang telah melalui mekanisme partai, kubu Aprizal justru menunjukkan sikap yang kontra produktif. Mereka tetap bersikeras mempertahankan klaim seolah-olah masih memiliki legitimasi sebagai pengurus sah DPW PPP Riau. Sikap ini tentu saja menimbulkan kegaduhan politik internal yang tidak hanya merugikan citra partai di mata publik, tetapi juga bisa melemahkan konsolidasi jelang kontestasi politik mendatang.

Arbi Irawan, sebagai Pengurus DPW PPP Riau menyampaikan pernyataan tegas bahwa kepengurusan sebelumnya tidak lagi memiliki landasan hukum dan tidak sah untuk mengatasnamakan PPP di wilayah Riau.

Ia juga menegaskan pentingnya seluruh kader dan simpatisan untuk kembali kepada garis perjuangan partai yang tertib, taat pada keputusan DPP, dan mengedepankan kesatuan organisasi.

Dalam sistem kepartaian yang sehat, segala bentuk keputusan struktural, termasuk perubahan kepengurusan, merupakan hal yang lumrah dan harus dihormati sebagai bentuk kedewasaan dalam berorganisasi. Adanya perbedaan pandangan adalah bagian dari dinamika, namun tidak semestinya menjurus pada pembangkangan terhadap struktur yang sah.

"Konflik seperti ini, jika terus dibiarkan, berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap PPP sebagai partai politik yang semestinya menjadi saluran aspirasi rakyat. Di tengah tantangan politik nasional yang kian kompleks dan menjelang tahapan-tahapan penting pemilu, energi partai semestinya difokuskan pada penguatan struktur, pembinaan kader, serta konsolidasi menuju kemenangan. Bukan justru dihabiskan untuk mempertahankan ego dan kepentingan kelompok tertentu" ujar Arbi kepada awak media, Sabtu (5/7/2025).

Penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak membawa konflik internal ini keluar ke ranah yang lebih luas dengan melibatkan pihak eksternal atau upaya-upaya hukum yang bersifat konfrontatif, kecuali memang sudah tidak ada ruang dialog. Akan jauh lebih baik apabila penyelesaian dilakukan secara internal melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Partai sebesar PPP memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh kader dan pengurus di semua tingkatan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga marwah partai, serta memastikan bahwa PPP tetap menjadi kekuatan politik yang solid dan dipercaya oleh umat serta masyarakat luas.