SIBERONE.COM  - Bertempat di kediaman Bupati Inhil jalan Kesehatan Tembilahan, HM Wardan sambut kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil komisi II dalam rangka audiensi terkait penyelamatan kelapa rakyat, Jum'at (28/8/2020) pukul 14.30 WIB.

Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan dalam penyampaiannya sangat menyambut baik audensi ini sehingga dalam pertemuan tersebut banyak hal yang didiskusikan bersama dengan Komisi II DPRD Inhil. 

Salah satu pembahasan yang pokok dalam audensi tersebut yakni membahas tentang  pembangunan bidang ekonomi yang pada saat ini difokuskan pada penyelamatan kebun kelapa rakyat.

Peserta audensi dari Komisi II DPRD Inhil,  Zulhafendi menyampaikan bahwa dirinya merasa terkejut dalam kebijakan refocusing dinas perkebunan Indragiri Hilir yang semula kegiatan trio tata air dianggarkan lebih kurang 12 milyar dirasionalisasi menjadi lebih kurang 2 milyar. 

"Hampir 80 % dipangkas dengan alasan refocusing. luar biasa kebijakan ini ujarnya padahal surat bupati dalam surat edarannya hanya 50 %. entah surat mana yang diikuti oleh mitra kerja kami Dinas Perkebunan ini," jelas politisi PKS ini. 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi 2 Ir. H. Ahmad Junaidi AN.M.Si. Dalam audensi tersebut ditemukan beberapa hal hal yang pantastis yang membuat Bupati dan Komisi 2 sangat terkejut. 

"Pertama rasionalisasi program penyelamatan kebun rakyat terpangkas 80 % dan rasionalisasi refocusing mencapai 68 %. ini angka yang luar biasa padahal dibeberapa RDP dengan TAPD, DPRD selalu meminta utk dinas tersebut tidak dikenakan 50 % rasionalisasi karena di dalamnya ada program penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat. bahkan dibeberapa media masa sudah juga diingatkan hal ini akan tetapi kenyataannya jauh dari harapan," ungkap politisi Partai Golkar Inhil. 

Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa Dinas Perkebunan akan kembalikan 50 % dana pembangunan trio tata air yang semula 372 KM atau lebih kurang 12 Milyar dikembalikan dari refokusing sekitar 6 milyar.

HM. Wardan meminta Dinas Perkebunan untuk mengembalikan dana pembangunan trio tata air itu minimal 50 % yakni sekitar 6 Milyar. 

"Kalau hanya 2 Milyar terlalulah. Saya bicara kelapa kemana mana tapi anggarannya seperti ini," ucap HM Wardan. 

HM. Wardan menyebutkan setiap kali kunjungan kerjanya kemana-mana bahwa indragiri hilir ini identik dengan kelapa dan berulang kali mengingatkan bahwa salah satu prioritas utama visi dan misi masa pemerintahannya adalah pembangunan kelapa rakyat dan segala produk turunannya.

"Inhil adalah hamparan kelapa dunia jadi hendaknya satker kita semua dapat menterjemahkan ini dalam kebijakan lebih arif dan bijaksana dalam implementasinya. Jadi saya tak dikatakan asal omong soal kelapa," jelas Bupati Wardan.

Mengakhiri pertemuan ini, Bupati kelapa itu  memberikan apresiasi atas pertemuan dan diskusi seperti ini. Ia menambahkan banyak hal yang bisa duakukan dengan tepat apalagi ke depan ini tantangan ekonomi dan ketahanan pangan sangat berat. 

Mantan Kadis Pendidikan Riau ini juga mengharapkan tidak hanya komisi 2 bisa berdiskusi seperti ini, mungkin dari komisi-komisi lain juga bisa melakukan hal yang sama.