SIBERONE.COM - Dinas Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menyelenggarakan Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Balai Penyuluh KB Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Dharmawanita Kabupaten Inhil yang dihadiri oleh pengelola PPKS tk. Kecamatan dan PKB Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa, 13 Juni 2023. 

Kegiatan dibuka oleh H. Said Masri, SH, M.Si selaku Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa banyaknya permasalahan kependudukan di masyarakat dibutuhkan hadirnya PPKS sebagai wadah konsultasi berbagai permasalahan bagi masyarakat mulai dari remaja, calon keluarga yang mempunyai balita, lansia, dan lain-lain. 

PPKS memiliki tim konselor dari berbagai latarbelakang baik psikolog, bidan dan mitra lainnya. Tahun 2024 setiap balai penyuluh wajib memiliki PPKS. Diharapkan PPKS di balai penyuluh dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Narasumber pada kegiatan ini adalah dr. Alti Idah Anugrah, MM selaku Tim Kerja PPKS memaparkan materi tentang Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluh.

"Setiap kecamatan cukup satu PPKS saja dan setiap balai penyuluh wajib punya PPKS" 

Beliau juga menyampaikan bahwa layanan di PPKS lebih fokus kepada pelayanan konsultasi dan konseling. PPKS pada dasarnya memiliki 8 jenis pelayanan, namun jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan tergantung kesanggupan PPKS itu sendiri. Yang harus diingat adalah bahwa setiap kegiatan harus dilaporkan ke New SIGA. 

Penginputan K/0 PPKS yang telah di bentuk pada aplikasi Newsiga, terdapat 6 PPKS di Kecamatan Kemuning, padahal PPKS yang ada di Kecamatan tersebut hanya ada 1, sehingga diharapkan untuk PPKS yang terinput ganda tersebut dapat dinonaktifkan agar pelaporannya bisa mencapai 100%.

Pada pertemuan ini juga dipaparkan secara langsung tahapan atau tutorial pelaporan/penginputan kegiatan konseling PPKS di New SIGA.***