SIBERONE.COM - Polres Demak menggelar apel pasukan pengamanan Pilkades di Alun-alun Simpang Enam Demak, sebagai persiapan untuk mengamankan dan mengawal jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Demak pada hari Minggu 16 Oktober 2022.

Mengingat dalam proses demokrasi nantinya akan muncul banyak informasi dan isu - isu negatif yang dapat memecah belah warga masyarakat, Bupati Demak Dr. Eisti'anah berharap petugas keamanan harus meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat.

"Kepada segenap elemen pengamanan Pilkades serentak, agar dapat memaksimalkan perannya untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.

Untuk itu, Bupati mengajak seluruh elemen terkait untuk menjaga kondusifitas demi mensukseskan Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Demak.

"Bersama kita jaga kerukunan, keharmonisan dan kondusifitas masyarakat. Mari bekerja secara kooperatif dan kolaboratif, bersama dalam mensukseskan Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Demak untuk mewujudkan Demak lebih bermartabat, maju dan sejahtera," katanya.

Sementara Kapolres Demak, AKBP Budi Adhy Buono tentunya telah mempersiapkan segala aspek dalam menjaga keamanan pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Demak. 

"Tentunya akan sikap tegas, sesuai peraturan yang sudah tertera bila nantinya ada warga masyarakat yang akan mengganggu terkait dengan tahapan Pilkades di Kabupaten Demak," kata Budi.

Budi menjelaskan, pemungutan suara yang dilakukan pada hari Minggu (16/10) akan dilaksanakan di 182 Desa dengan jumlah petugas pengamanan sebanyak 6.997 personel gabungan.

"Polres Demak mempunyai tanggungjawab dalam mengamankan proses Pilkades serentak di Kabupaten Demak. Bersama TNI, stakeholder, pemerintah daerah dan masyarakat, mari bersinergi untuk mewujudkan Pilkades yang aman, jujur, adil dan demokratis," ungkapnya.

Dari pengamatan Satuan Intelkam Polres Demak di lapangan, ada belasan desa yang dikategorikan rawan konflik dalam Pilkades Kabupaten Demak. Beberapa skema pengamanan pun telah siap dijalankan untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

Budi menambahkan, untuk satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) kategori desa kurang rawan akan ditempatkan satu pesonel Polri, satu personel TNI dan 30 Linmas. Sedangkan kategori desa rawan satu TPS akan menggunakan komposisi 2 personel Polri, 1 personel TNI, dan 30 Linmas. 

"Ada tiga level, pertama kurang rawan atau aman, terus rawan dan sangat rawan. Ini ada komposisinya terkait nanti personel yang mengawal. Baik dari TNI, Polri, maupun dari Limas," ujarnya.

"Untuk level sangat rawan Kami tempatkan 3 personel Polri, 2 personel TNI, dan 40 Linmas. Bergabung nanti dalam skema yang baru nanti kita juga libatkan Satpol PP," pungkasnya.

 

 

Wartawan: Agus romadhon