DPRD Riau Dorong Pemprov Punya Pabrik Refinery Sawit
SIBERONE.COM - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mulai berpikir memaksimalkan peluang di tengah kenaikan harga sawit. Salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang refinery (pemurnian) minyak kelapa sawit.
Kata Zulkifli, dengan status provinsi dengan kebun sawit terluas, Riau bisa menjadi daerah penyuplai minyak goreng. Caranya, dengan memiliki kilang (refinery) minyak sendiri yang dikelola oleh pemerintah.
"Kita Riau ini sudah gagal memaksimalkan potensi minyak bumi, nah di minyak sawit inilah kita harus gali lebih dalam potensinya," kata Zulkifli, Rabu (15/6/2022).
Selama ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau belum ada yang fokus ke industri kelapa sawit. Kepemilikan kilang minyak tentunya akan menjadi sumber pendapatan yang sangat besar.
Apalagi, jelasnya, di Riau ada banyak perusahaan yang punya kebun sawit beserta pabriknya, termasuk BUMN PTPN V. Namun, komoditas yang mereka jual baru sebatas Crude Palm Oil (CPO).
Jika Pemprov Riau memiliki kilang untuk mengolah minyak goreng, sambung Zulkifli, Pemprov bisa saja menjalin kerjasama dengan PTPN V. Ini merupakan hal yang mudah karena sama-sama milik pemerintah.
"Bayangkan jika semua CPO ini dibawa ke kilang milik BUMD, berapa keuntungan yang bisa didapat oleh pemerintah? Yang seperti ini tak pernah terpikirkan oleh pemerintah," ujar politisi Demokrat ini.
Jika wacana ini terwujud, Zulkifli yakin pendapatan BUMD tersebut bisa mengalahkan dividen yang selama ini diberikan oleh Bank Riau Kepri (BRK). Persoalan dana, menurut dia bukan menjadi kendala. Sebab, 12 kabupaten kota tentu bisa memahami potensi bisnis.
"Posisi Riau ini sangat strategis karena Dumai merupakan pintu keluar masuk negara. Hasil olahan CPO itu punya nilai jual yang lebih tinggi, ini tentu membantu pendapatan negara juga," sambungnya.
Selain bernilai jual tinggi, kilang ini tentu bisa membuat produk minyak goreng, dan dampaknya adalah stok minyak menjadi banyak di masyarakat, karena diproduksi banyak oleh perusahaan milik pemerintah.
"Hukum ekonomi itu, kalau stok banyak tentu harga menjadi lebih murah. Kemampuan BUMD memproduksi minyak goreng membuat pemerintah punya power dalam mengatur harga," tutupnya.
Sumber: Goriau.com
Berita Lainnya
Melalui Unit Usaha Budidaya Ikan Lele, BUMDesa Maju Bersama Berkomitmen Tingkatkan PAD
Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Lemang Jaya Desa Kuala Lemang Diresmikan
UMKM Mitra Binaan PLN di Kampar Tembus Pasar Internasional
BUMDesa Bukit Berbunga Gelar Sertijab Direktur Baru
Gunakan Listrik untuk Rekayasa Sinar Matahari, Hasil Panen Petani Buah Naga Naik 2,5 Kali Lipat
Permintaan Pembiayaan Multiproduk Menggeliat SPEKTRA FAIR Menawarkan Beragam Kemudahan dan Keuntungan
Bobol Toko Vape, Residivis Diamankan Polisi Polres Purbalingga
M Sabit Bahar: Harus Kreatif Tanam Pertanian Selain Kelapa
Bantu UMK Pasarkan Produk, PLN Sediakan _Marketplace_ Lewat PLN Mobile
Tinjau PT MPN Tualang, Gubri Sebut Porang Berpotensi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Kemenkop-UKM Jalin Kemitraan dengan Masjid Istiqlal untuk Pemberdayaan UMKM
Polsek Tembilahan Hulu Lakukan Pemantauan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Selama Bulan Ramadhan