4 Bangunan Mess Pekerja PT Pulau Sambu Kuala Enok Hangus Terbakar
Bawaslu Inhil Gelar Evaluasi Panwaslu Kecamatan Masa Tahapan Pemilu 2024
Kritik Soal Pj Gubernur, Guru Besar UIN Demokrasi Kita Makin Cacat
SIBERONE.COM - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengkritik penunjukan penjabat (Pj) gubernur dan wali kota saat ini. Menurut dia, penunjukan tersebut merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.
Azyumardi mengatakan Indonesia mempunyai sistem otonomi daerah. Namun, penunjukan penjabat itu malah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
"Demokrasi kita itu semakin cacat dengan proses resentralisasi," kata Azyumardi dalam peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi di Jakarta Selatan pada Sabtu (21/5).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sentralisasi adalah permasalahan utama Indonesia selama berpuluh tahun. Oleh sebab itu, masyarakat memperjuangkan reformasi pada 1998.
Sementara itu, salah satu buah reformasi adalah otonomi daerah. Ia menyayangkan kemunduran dengan penunjukan penjabat daerah tersebut.
"Ini bertolak belakang dengan reformasi. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi itulah yang kuat dijadikan perlawanan," ujar dia.
"Apakah dalam bentuk PRRI atau dalam bentuk perlawanan Daud Beureh, termasuk Permesta. Tapi kayaknya kita sudah amnesia tidak mau belajar dari sejarah," lanjutnya.
Menurut Azyumardi, demokrasi di Indonesia harus direformasi karena terus mengalami kemunduran. Ia berharap reformasi kali ini bisa dilakukan dengan damai.
"Demokrasi kita harus direformasi. Karena demokrasi kita semakin koruptif, mahal, semakin merajalela praktik cukongisme," ujar dia.
"Jadi kita sekarang memerlukan reformasi jilid II yang damai," imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi pada Kamis (12/5). Penunjukan penjabat gubernur di sejumlah daerah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan setelah masa jabatan kepala daerah tersebut habis.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta jajaran menterinya agar menyiapkan penjabat pengganti gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya habis pada 2022.
Jokowi mengatakan pada tahun ini terdapat 101 pengganti kepala daerah yang mesti disiapkan dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.
Sumber: CNN Indonesia
Berita Lainnya
Hasanuddin: Baru Hearing Sudah 100 Orang, Jangan Sampai Ada Desakan Turun Demo
Pemuda Reteh Siap Kawal Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Kijang - Sanglar: Jangan Gagal Lagi
Pasca Rampok di Laut, Edi Sindrang: Pelabuhan di Inhil Selayaknya Gunakan CCTV dan Data e-KTP
Seorang Pria Tewas Masuk ke Parit Jalan Dalam Pengerjaan di Tanjungpinag, Ini Tanggapan Ahli Hukum
Robby Walalangi Kuatir Akan Kondisi Bangsa
Tanggapi Lakamaut Warga di Lokasi Proyek, Andi Cory: Itu Kelalaian Bisa Dipidana
Membangun Generasi Pemimpin
Pentingnya Kekompakan Organisasi Oleh : Muhajir.S.kep.Ners.MMR
Tanam Pohon Kebaikan
Koordinasi Kades dengan PUTR Inhil Mengenai Jembatan: Belum Ada Anggaran
Pasca Rampok di Laut, Edi Sindrang: Pelabuhan di Inhil Selayaknya Gunakan CCTV dan Data e-KTP
Disbun Inhil Mulai Merealisasikan Program Kelapa Terpadu