Indragiri Hilir Berduka, Mantan Bupati 2 Periode Wafat Hari Ini
DPRD Inhil Gelar Paripurna ke-4 Penyampaian LKPJ Pj Bupati Tahun 2023
Pj Bupati Inhil Hadiri dan Buka Sosialisasi Kerja Sama Daerah 2024
Aksi Mogok Mengajar, PGRI Papua Barat Ajukan 5 Poin Tuntutan
SIBERONE.COM - Ratusan guru kontrak dan Kepala Sekolah dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, menyatakan sikap mogok mengajar sejak 13 Mei 2022, dan mendesak Pemerintah segera mewujudkan lima poin tuntutan aksi tersebut.
Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia yang dikonfirmasi, Sabtu, membenarkan aksi mogok mengajar merupakan pilihan terakhir ratusan guru kontrak bersama PGRI daerah itu untuk mendesak Pemda Teluk Bintuni menyelesaikan gaji guru kontrak yang belum dibayar.
Ia mengatakan lima poin tuntutan dalam aksi mogok mengajar itu menyangkut tunggakan tiga bulan gaji guru kontrak di tahun 2021 yang belum diberi Pemda Teluk Bintuni, ketidakjelasan penetapan surat keputusan bagi guru kontrak baru tahun 2022.
PGRI bersama guru kontrak, kata dia, juga mempertanyakan status guru PPPK tahun 2021, karena beberapa daerah di Papua Barat telah sampai pada tahapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP).
"Kami juga ingin mendorong adanya keseriusan pengurusan guru yang telah dinyatakan lolos PPPK baik di tahap satu maupun tahap dua oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni," ujarnya.
Selanjutnya, PGRI mempertanyakan realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahap IV tahun 2021 dan BOP tahap satu di tahun 2022 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.
"Banyak program sekolah tidak dapat dijalankan secara maksimal karena ketidakjelasan realisasi BOP tahap empat tahun 2021 dan BOP tahap I di tahun ini," ujarnya.
Ia mengatakan tuntutan terakhir dalam aksi mogok mengajar itu, PGRI bersama para guru kontrak mempertanyakan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Program Sekolah Penggerak.
"Aksi mogok mengajar Ini merupakan upaya terakhir kami dengan pernyataan bersama antara PGRI bersama perwakilan kepala sekolah, dan guru kontrak untuk tidak mengajar sampai ada kepastian penjelasan dari Pemda Teluk Bintuni," ujarnya.
Pada kesempatan terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Teluk Bintuni, Albertus Anofa ketika dikonfirmasi belum merespons melalui sambungan telepon Sabtu siang.
Sebelumnya pada Selasa (15/3), Dikpora Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pertemuan bersama perwakilan guru kontrak dan pengurus PGRI setelah aksi pemalangan Kantor Dikpora Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dikpora Albertus Anofa menjelaskan sejumlah kendala yang dihadapi oleh Dinas hingga penyebab keterlambatan realisasi BOP tahap IV tahun 2021 dan realisasi BOP tahap I 2022.
"Soal pembayaran gaji guru kontrak selama tiga bulan (Oktober, November, Desember 2021), sudah kami upayakan dan akan berkoordinasi agar secepatnya dibayar.
Sementara realisasi BOP tahap IV 2021 dan tahap I 2022 karena adanya perubahan sistem, sehingga mengalami keterlambatan," ujarnya dilansir pemberitaan salah satu media online lokal edisi 15 Maret 2022.
Sumber: Antara
Berita Lainnya
DPD KNPI Jateng Apresiasi Kegiatan Jalan Sehat Harlah KNPI ke-49 di Kabupaten Pekalongan
Inhil Raih Juara III Pada Festival Pangan Lokal dan LCM Tingkat Provinsi Tahun 2021
SK Tak Kunjung Diterbitkan, Sekdes Somasi Kades Desa Saka Palas Jaya
Viral, Beredar Surat Komisi II DPRD Minta Batik, Parcel dan Uang Saku
Arisan Bulanan Komunitas Lagu Kenangan Forever (KLK)
Babinsa Purwoharjo Tanggap Bencana di Desa Binaan
Gerebek Rumah Agen Elpiji Oplosan, Polisi Sita 107 Tabung Gas 3Kg
Ketua PWNU Riau didampingi Istri, berikan bantuan baju lebaran bagi santri Pondok Tahfidz Asma Alif Al Hikmah
Kunjungan Kepala BKPM Pastikan Komitmen Investor di KITB
Pengelola Depot Jamu di Bengkalis Dihukum 1,5 Tahun, Terbukti Jual Obat Tanpa Izin Edar
Bupati Kampar Meresmikan Gedung baru Puskesmas UPT
IRT di Tembilahan Hulu Ditemukan Gantung Diri di Dapur Rumah