SIBERONE.COM - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-3 masa persidangan 1 tahun sidang 2021 di gedung DPRD jalan Soebrantas Tembilahan, senin(19/04/2021), siang.

Rapat paripurna dengan agenda pidato pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Indragiri Hilir  tahun 2020 yang dibacakan langsung oleh Bupati Drs.HM.Wardan MP ini dipimpin langsung ketua DPRD DR.H.Ferriyandi ST MM MT, didampingi wakil ketua Edy Gunawan, H.Maryanto dan Andi Rusli.

Turut hadir pada rapat paripurna unsur forkopimda,sekretaris daerah (sekda) Drs.H.Afrizal, pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4  dilingkungan pemkab Inhil.

Bupati Wardan dalam penyampaian pidatonya mengatakan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan DPRD kabupaten Indragiri Hilir kepadanya untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala daerah kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 sebagai kewajiban konstitusi  sebagai Bupati Indragiri Hilir.

"Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) ini berpedoman kepada peraturan mentri dalam negeri nomor 18 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan penyampaian kinerja laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) ini merupakan cerminan akumulasi capaian kinerja tahun 2020," jelas HM Wardan.

HM Wardan juga menyampaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Indragiri Hilir senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penerimaan dari pusat.

"Sehingga penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah diharapkan dapat tercapai secara maksimal," kata Bupati Inhil dalam penyampaian pidatonya.

Lanjut Bupati. Adapun strategi yang digunakan untuk meraih pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan penerimaaan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi penerimaan dana perimbangan, dan berbagai penerimaan yang sah sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

"Kebijakan yang ditempuh sebagaimana tertuang dalam arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah," pungkasnya.

Terakhir bupati menyampaikan dalam kurun waktu tahun 2020 pemerintah kabupaten indragiri hilir telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang di rain antara lain :

1 kabupaten Indragiri Hilir meraih peringkat 2 (kedua) pada penghargaan komisi informasi (KI Award) Provinsi Riau tahun 2020 untuk kategori kabupaten/kota se-provinsi Riau.

2 puncak peringatan hak asasi manusia (HAM) nasional se-dunia ke-72 tahun 2020 pemerintah kabupaten Indragiri Hilir menerima penghargaan peduli HAM tingkat nasional terbaik atau peringkat pertama se-provinsi riau yang di terima langsung bupati.

3 Dalam rangka 9 windu kemerdekaan negara republik indonesia, Bupati Inhil menerima piagam penghargaan dan medali kejuangan 45 dari dewan harian nasional (DHN) kejuangan 45.

4 Indragiri Hilir sebagai salah satu kabupaten/kota se-Indonesia sebagai kabupaten sangat inovatif diberikan penghargaan inovatif government award (IGA) 2020 dari kementrian dalam negeri di hotel the Sultan hotel and residence Jakarta pusat.(*)