SIBERONE.COM - Persidangan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Abdul Wahid memasuki fase yang semakin menarik untuk dicermati. Berbagai saksi telah memberikan keterangan, para ahli telah menyampaikan pandangan sesuai disiplin keilmuannya, dan masing-masing pihak telah berupaya meyakinkan majelis hakim mengenai argumentasi yang mereka bangun.

Dalam beberapa persidangan terakhir, perhatian publik tertuju pada dua sosok yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum, yakni Ustaz Abdul Somad dan pakar hukum pidana Dr. Chairul Huda. Keduanya hadir dengan perspektif yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkara yang sedang diperiksa.

Ustaz Abdul Somad berbicara mengenai karakter dan integritas pribadi terdakwa berdasarkan pengenalannya selama ini. Sementara itu, Dr. Chairul Huda mengupas perkara dari perspektif hukum pidana, khususnya terkait pentingnya pembuktian dan kehati-hatian dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang.

Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa hukum pidana tidak dibangun di atas asumsi, melainkan di atas fakta dan pembuktian. Jabatan, persepsi publik, maupun opini yang berkembang di ruang sosial tidak dapat menggantikan kedudukan alat bukti yang sah menurut hukum.

Karena itu, tugas utama majelis hakim adalah menilai seluruh fakta yang terungkap secara objektif, independen, dan proporsional. Hakim tidak hanya dituntut memahami bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dituntut mampu membaca substansi dari setiap fakta yang muncul di persidangan.

Di sinilah letak pentingnya sebuah putusan. Putusan hakim bukan sekadar rangkaian kalimat hukum yang dibacakan di ruang sidang. Putusan adalah cerminan bagaimana hukum bekerja dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Masyarakat tentu berharap agar setiap putusan lahir dari proses pertimbangan yang matang. Seluruh keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen, dan fakta persidangan harus ditempatkan pada porsinya masing-masing. Tidak boleh ada fakta yang diabaikan, dan tidak boleh pula ada kesimpulan yang dibangun hanya berdasarkan dugaan.

Dalam literatur hukum dikenal adagium bahwa hakim adalah "corong undang-undang". Namun dalam perkembangan hukum modern, hakim juga dipandang sebagai pencari keadilan yang harus mampu melihat persoalan secara utuh. Oleh karena itu, selain berpegang pada ketentuan hukum, hakim juga dituntut menghadirkan kebijaksanaan dalam setiap putusannya.

Pada titik inilah perhatian publik kini tertuju. Para saksi telah berbicara. Para ahli telah menyampaikan pandangannya. Jaksa telah mengajukan dakwaan dan alat buktinya. Penasihat hukum juga telah menyampaikan pembelaannya.

Kini, semua bermuara pada majelis hakim.

Tentu tidak seorang pun boleh mengintervensi independensi peradilan. Namun sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai keadilan, kita berharap agar setiap pertimbangan yang diambil benar-benar berangkat dari fakta yang terungkap di persidangan, dilakukan dengan kejernihan berpikir, kejujuran intelektual, dan ketulusan hati dalam menegakkan hukum.

Sebab pada akhirnya, yang diadili bukan hanya seorang terdakwa. Yang sedang diuji juga adalah kemampuan hukum menghadirkan keadilan yang dapat diterima oleh akal sehat, nilai-nilai kemanusiaan, dan hati nurani masyarakat.

Ketika seluruh saksi telah selesai berbicara, ketika seluruh argumentasi telah disampaikan, maka ruang terakhir tempat masyarakat menggantungkan harapan adalah putusan majelis hakim. Di sanalah hukum, keadilan, dan hati nurani akan bertemu untuk menentukan arah akhir dari sebuah perkara.

Oleh: Dr. Junaidi, S.H.I., M.Hum.

Pemerhati Sosial dan Dosen Ekonomi Syariah Universitas Islam Indragiri