SIBERONE.COM - Diduga kebijakan Pemerintah Daerah Inhil untuk cetak spanduk dan sejenis melalui satu percetakan, mengakibatkan sejumlah pengusaha reklame di Tembilahan siap untuk membawa dugaan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) itu kepada penegak hukum.

Demikian ditegaskan salah satu pengusaha percetakan di Tembilahan, Efendi Aqil. Dia sangat menyayangkan adanya kebijakan yang terkesan membesarkan praktik monopoli dagang itu. Sehingga iklim dagang di Inhil menjadi terganggu.

"Kita akan membawa dugaan KKN ini kepada penegak hukum. Baik pihak Reskrimsus Polda Riau," kata Efendi Aqil, yang juga punya jaringan sampai ke KPK," Senin (11/3/24).

Kebijakan untuk cetak Spanduk Satu tempat, lanjut Aqil juga sudah menyebar di dalam salah satu group WhatsApp milik Pemkab Inhil. Jika itu terus berlanjut maka beberapa percetakan terancam tutup alias gulung tikar.

"Beda kalau itu tender yang dimenangkan satu percetakan, boleh itu dilaksanakan. Tapi praktek dilapangan setiap dinas kecamatan, desa mereka bayar masing masing, bukan uang dari bagian Humas dan Protokoler Pemkab Inhil,"sambung Efendi Aqil, yang kini juga sebagai ketua bidang penindakan wartawan PWI Riau.

Masih menurut Aqil ada dinas dan kecamatan sudah medesain spanduk dan tinggal cetak, namun setelah tahu adanya kebijakan demikian, yang bersangkutan langsung membatalkan cetak.

"Saya kecewa, sebagai seorang jurnalis yang memiliki lisensi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama. Saya akan telusuri ada motif apa dibalik ini, jika ditemukan ada kejanggalan saya akan laporkan ke Reskrimsus Polda Riau,"tutupnya.