Dr. Abdul Fikri Faqih Khawatir SKB Pakaian Seragam Bisa Picu Konflik Pusat-Daerah
SIBERONE.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih khawatir atas terbitnya SKB Tiga Meteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bisa memicu konflik pusat dan daerah.
“Adanya SKB tersebut terlalu mengintervensi kewenangan yang sudah diatur UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” terangnya (7/2/2021).
Menurut Fikri semua masalah pendidikan mestinya dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan secara kongkret, perguruan tinggi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sementara tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Di samping itu, masih ada regulasi yang masih berlaku, yaitu Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam. Karenanya, ia khawatir kalau SKB dipaksakan, akan memicu konflik pusat dan daerah.
Lebih lanjut Fikri menyebutkan, dalam ketetapan SKB tersebut pada butir ketiga, keempat dan kelima bisa memicu reaksi daerah-daerah terutama dari kalangan agamawan juga budayawan lokal yang hendak menghidupkan keyakinan dan adat istiadat agar dapat tumbuh menjadi karakter daerah juga akhlak peserta didik. “Kalau ini dilarang, bisa-bisa mereka bereaksi dan menimbulkan kegaduhan yang panjang,” urai anggota yang juga pernah berprofesi sebagai guru itu.
Fikri juga menghimbau agar pemerintah pusat bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah agar tidak reaksioner terhadap berbagai informasi ataupun persoalan di lapangan. Ia juga mendorong agar pemerintah memperhatikan dan konsisten dengan amanat pendelegasian kewenangan sesuai yang terdapat pada undang-undang.
Menurutnya, daripada mengurusi hal-hal yang bisa memicu konflik pusat dan daerah, masih banyak persoalan yang lebih krusial dan aktual yang terjadi di pendidikan nasional. Salah satunya adalah korupsi dana BOS yang pertama kali diungkapkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Menkeu mengungkap soal modus korupsi dana BOS yang dilakukan oknum pemerintah daerah dan kepala sekolah.
“Ini masalah krusial yang lebih besar yang bisa meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan, malah urus seragam lagi, seragam lagi,” keluh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jateng IX tersebut.
Berita Lainnya
IWO Inhil Salurkan APD Tenaga Medis di Dua Tempat
Banyak Inovasi, Contact Center PLN 123 Borong 3 Penghargaan Global di Antara 50 Negara
Kegiatan TMMD ke 110 Kodim 0313/KPR dari Rakyat Untuk Rakyat
Inhil Tertinggi Capaian Vaksinasi Lansia se Riau
Diduga Supir Mengantuk, Bus Setia Negara Tabrak Tiang Listrik di Depan Pasar Wiradesa Pekalongan
Letusan Asap Terlihat Hingga 11 Km dari Puncak, Gunung Semeru berstatus Siaga
Ketua DPD LLMB Pekanbaru,Datuk Panglima Muda ,Muhammad Uzer Serahkan Mandat Untuk Tiga Pengurus DPC LLMB Kecamatan
Waspada Macet Arus Balik, Jokowi: Jangan Lakukan Perjalanan Balik Hari Sabtu dan Minggu
Babinsa dan Security Pasar Nusukan Bersinergi Mengawal PPKM di Pasar Nusukan
Diminta Langsung Oleh Kepala Desa, Dr Ferryandi Resmikan Jembatan Penghubung di Desa Keritang Hulu
Berikan Arahan Kepada Kepala UPT Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau
Satgas COVID-19 Kabupaten Batang Masif Bagikan Masker Masa PPKM Mikro