SIBERONE.COM - Ribuan korban penipuan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya berencana akan melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Aksi ini buntut dilepaskannya dua tersangka KSP dari Rumah tahanan karena masa penahanan disebut telah habis.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni, Henry Surya, Suwito Ayub (DPO) dan Head Admin, June Indria.

Melalui kuasa hukum Korban KSP Indosurya, Alvin Lim, dari LQ Law Firm Indonesia menyebut akan ada setidaknya dua ribu korban yang akan ikut melakukan unjuk rasa.

"Yang jadi kekhawatiran kami, makanya kami sekitar 2000-an korban ini mau demo, saya udah dapat informasi itu (bebasnya tersangka)," ucap Alvin kepada awak media, Sabtu (25/6/2022).

Rencana aksi demonstrasi itu akan dilaksanakan pada Selasa (28/6/2022). Dimana, para korban akan melakukan longmarch dari Mabes Polri ke Kejagung, mulai pukul 11.00 WIB.

"Selasa jam 11 di Mabes, jam 1 di Kejagung. Jadi dari Mabes akan longmarch ke Kejaksaan Agung. Pertama ke Mabes dulu mau cari informasi, karena kan berkas ini masih di Mabes, makanya para korban mau nanya dulu, abis itu baru ke Kejagung, jadi diluar kota pada datang naik pesawat dari Surabaya, dari Ujung Pandang," ucapnya.

Dimana, Alvin mempertanyakan mengapa berkas perkara penyidik selalu dikembalikan Kejagung. Hal itu lantaran petunjuk yang dikeluarkan jaksa, di mana penyidik harus memeriksa seluruh korban.

Alvin menyebut ada sekitar 15.600 korban dalam kasus ini di seluruh Indonesia.

"Nah, ini saya dapat informasi dari Kejagung, jadi mereka seperti punya berkas tuh dianggap tidak lengkap, karena kenapa, karena ada petunjuk jaksa yang mereka tidak penuhi oleh Mabes. Nah ketika saya minta P19 nya, jadi saya dapet dari Kejagung dikasih, nah saya baca petunjuk nomor 90, petunjuknya itu berisi seluruh korban di seluruh Indonesia wajib diperiksa, itu korban ada 15.600, kalau semua korban diperiksa itu nggak bakal selesai tepat waktu," kata Alvin.

Menurut Alvin, sesuai Undang-Undang KUHAP Pasal 185, keterangan saksi hanya dibutuhkan dua orang. Ia, pun merasa heran terhadap petunjuk yang dikeluarkan jaksa.

"Sesuai Undang-Undang KUHAP Pasal 185 keterangan saksi itu cukup minimal dua. kan ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa, bukti petunjuk. Nah jadi mau memeriksa korban itu jadi keterangan saksi, itu keterangan saksi cukup dua, itu sudah bisa dibilang sudah ada keterangan saksi, untuk apa masukin seluruh korban di Indonesia?" Imbuhnya.

Untuk diketahui, dua tersangka atas dugaan penipuan KSP Indosurya telah keluar dari rutan lantaran masa tahanannya telah habis.

Dimana, berkas perkara sebelumnya telah dilimpahkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Iya (tersangka bebas), masa tahanannya habis selama 120 hari," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi.

Meski begitu, kata Whisnu, perkara ini tetap berlanjut. Dimana, ada tiga tersangka yakni Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya; Manajer Direktur Koperasi Suwito Ayub (DPO); dan Head Admin, June Indria.

"Perkara tetap lanjut ya," ucapnya Whisnu.

Whisnu menyebut bahwa berkas perkara kasus ini belum dikembalikan ke penyidik. Ia, menduga ada kendala di pihak jaksa.

"Berkas perkaranya belum dibalikkan dari jaksa ke Polri. Penyidik Polri tidak ada kendala, mungkin kendalanya ada di jaksa," katanya.

 

Sumber: Suara.com