SIBERONE.COM - Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas wilayah 13.525 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 236 desa / kelurahan menjadikan kabupaten Hamparan Kelapa Dunia ini salah satu kabupaten yang terluas di antara kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Melihat luas yang ada, tidak menutup kemungkinan Indragiri Hilir yang merupakan pecahan dari kabupaten Indragiri Hulu ini bisa dimekarkan kembali. Seperti isu tahun 2014 sampai sekarang, pemekaran wilayah kabupaten Indragiri Hilir yakni Inhil Selatan atau biasa disebut Insel akan menjadi kabupaten baru, mekar dari kabupaten Indragiri Hilir.

Menanggapi kelayakan Inhil untuk memekarkan wilayah, media siberone.com mencoba mengkonfirmasi Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Ismal, Sabtu (9/4/2022).

Dalam wawancaranya, Ia mengatakan Kabupaten Indragiri Hilir bukan lagi terkategori layak, tapi dalam pandangan perspektifnya Indragiri Hilir sudah sangat layak, dan kesiapan itu sendiri sudah mencapai 99 % persentasenya. 

"Terkait untuk pemekaran Inhil ini bukan sudah layak lagi tapi sudah sangat layak. Dan untuk persiapan Inhil menghadapi pemekaran ini bisa dikatakan sudah mencapai 99%, belum bisa dikatakan 100% karena untuk pemekaran ini kalau dari kacamata saya merupakan salah satu ranah perpolitikan juga, ya tentu kita harus menyiapkan lagi dan memakan waktu," ujarnya. 

Mengenai keseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut, Ismal katakan sampai saat ini pemerintah kabupaten terus berkeinginan untuk itu, tapi lagi-lagi terkendala di moratorium yang masih belum terbuka. 

"Terkait rencana pemekaran Insel pemerintah Kabupaten Inhil tetap berkeinginan untuk pemekaran dimaksud hanya saja pada saat ini adanya moratorium dari pusat yang belum membuka keran untuk pemekaran dimaksud," jelasnya.

Meskipun masih terkendala di pusat, tetapi pandangan pribadinya Ismal tetap optimis Pemda dan masyarakat akan selalu bersemangat dalam wacana tersebut.

"Kalau saya pribadi optimis pemkab Inhil dan masyarakat tetap semangat dengan wacana dimaksud," ungkapnya.

Ismail juga menambahkan, moratorium ini bagian dari kebijakan politik, dan suatu waktu bisa saja bergeser apalagi jika banyak desakan yang datang dari bawah.

"Politik maksud saya bisa jadi dari pusat, karena sudah banyaknya desakan dari daerah untuk pemekaran dan terpaksa dibuka, namun untuk mencapai maksud itu kadang dipersulit apalagi kita yang jauh dari pusat ini, tentu butuh dana yang cukup besar ya," tambahnya.

Untuk persiapan menghadapi kendala seperti politik ini, lanjutnya, kalau kesiapan data Indragiri Hilir sudah dinyatakan siap dan lengkap, semoga saja data ini bisa diterima. 

"Data kita sudah lengkap malah waktu itu sudah masuk Prolegnas kan di pusat, Insya Allah hanya menunggu waktu saja, dan semoga data kita diterima oleh pusat," imbuhnya.