SIBERONE.COM  -  Dengan semakin besarnya dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Desa, satu sisi menjadi ladang berkah namun di sisi lain menjadi tantangan bagi desa untuk semakin meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak melanggar rambu-rambu pengelolaan dana desa.

 Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan dalam Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan. Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan secara langsung membuka acara ini dan memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang telah melaksanakan acara workshop ini dan berharap dapat memberikan manfaat kepada seluruh peserta. Zardewan juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama selama ini khususnya terkait pendampingan yang dilakukan oleh BPKP.

Lebih lanjut lagi, Zardewan menyampaikan tahun 2020 Kabupaten Pelalawan memiliki 20 Desa Mandiri dari 104 Desa, yang mana pada tahun sebelumnya hanya terdapat 4 Desa Mandiri. Kondisi ini mencerminkan salah satu keberhasilan desa dalam pengelolaan dana desa sehingga menjadi berdayaguna dan berhasilguna.

Anggota Komite IV DPD RI, Misharti menyampaikan komite IV DPD RI berkomitmen bahwa para kepala desa harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan terkait dengan penggunaan dana desa. Dana desa di berikan agar pembangunan yang di mulai dari lini terkecil yaitu desa dapat berkembang dan maju sehingga pemberdayaan masyarakat desa dapat di optimalkan.

Misharti juga menyampaikan komite IV dan BPKP bersepakat  memberikan pendampingan kepada para  kades dalam menggunakan dana desa dengan siskeudes yang telah di buat oleh BPKP untuk menjadi acuan dan petunjuk dalam menggunakan dana desa.

"Selaku anggota DPD RI dan duduk di Komite IV yang bermitra dengan BPKP, saya siap untuk memberikan pendampingan kepada kepala desa dalam menyerap dana yang ada agar akuntabel dan transparan. Sehingga nantinya dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di desa," ucap Misharti,  Kamis (5/11/2020) di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan usai kegiatan

Lebih lanjut, Misharti mengatakan bahwa kegiatan yang di gelar BPKP ini bertujuan agar seluruh kades mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang di harapkan nantinya tida ada keraguan untuk berinovasi dan berkreasi dalam menggunakan dana desa terutama untuk padat karya. Sehingga, nantinya lebih banyak bisa menyerap tenaga kerja dan pemberdayaan yang ada di desa

"Saya memberikan apresiasi  kepada BPKP yang telah melaksanakan workshop monitoring dan evaluasi ini. Saya juga berharap nantinya BPKP juga dapat melaksanakan di 11 kabupaten/kota lainnya, " pungkas Misharti

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman menyampaikan sesuai dengan INPRES NO. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan. 

Sementara Kepala BPKP, Farid Firman menjelaskan mengenai penerapan manajemen Risiko dalam pengelolaan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Ia juga menjelaskan tujuan BLT-DD adalah untuk membantu masyakarat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut, Farid menyampaikan BPKP mempunyai 2 peran utama yaitu Consulting dan Assurance. Tujuan Consulting adalah untuk melakukan pencegahan diantanya seperti peningkatan komptensi SDM Pemda dan Desa, Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengembangan dan Pedoman pengelolaan aplikasi Siskeudes.  Sementara Assurance melakuakn evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa, reviu atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa oleh APIP Kab/Kota, audit Penyaluran Bansos, dan verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Acara Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber lain diantaranya, Kasi Transfer Dana Desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Basuki Sriono, Kepala KPPN Pekanbaru, Khairil Indra dan dihadiri secara langsung dan virtual oleh Kepala OPD, Camat, dan Kades se Kabupaten Pelalawan 

Usai acara workshop, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman dan Anggota Komite IV DPD RI, Misharti beserta rombongan mengunjungi Desa Makmur untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang merasakan dampak serta manfaat dari penyaluran serta penggunaan Dana Desa.