Surau dan Masjid di Inhil Bisa Daftar UPZ Zakat Fitrah, Cek Prosedurnya
Inhil Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi di Rakor Kemendagri
TNI AU Peduli, Danlanud Roesmin Nurjadin Bantu Korban Banjir di Rumbai
Usai Temui 2 Warga Tak Mampu Belum Masuk PKH, Ketua IWO Inhil Pinta Dinsos Validasi Ulang Data

SIBERONE.COM - Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Inhil, Muridi Susandi langsung turun melihat ke lapangan terkait dengan adanya laporan tentang adanya masyarakat tidak mampu yang belum masuk masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Muridi Susandi belum lama ini menyempatkan diri menyambangi kediaman Kakek Al Kamah di jalan Abdul Manaf Tembilahan Kota, disana Muridi berdialog dan mempertanyakan PKH ke Kakek Al Kamah.
Tidak lama dari itu, Muridi Susandi kembali mengunjungi kediaman Bapak Saidi warga Jalan Pekan Arba' Kelurahan Pekan Arba', dengan isi dialog yang sama-sama lagi-lagi warga kurang mampu (miskin, red) tidak mendapatkan Program Jokowi ini.
Dari dua masyarakat yang ia temui semua berada di bawah ekonomi ke bawah, dan keduanya tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
Beranjak dari situ, Ketua IWO Inhil merasa miris dengan hal tersebut dan meminta kepad Dinas Sosial melakukan pendataan ulang kembali bagi warga miskin agar terdata ulang bagi yang layak mendapatkan PKH.
"Kita minta Dinas Sosial segera memberikan data-data warga kurang mampu yang valid, penerima program PKH, dan data PBI BPJS Kesehatan agar bisa diketahui. Kami ingin warga yang betul-betul memerlukan dan kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut," ujar Muridi, Rabu, (18/12/2019).
Selain itu, Muridi juga meminta agar penyerapan anggaran yang telah disetujui terhadap dinas tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang tepat.
"Berkenaan dengan PBI BPJS Kesehatan, di lapangan yang kita lihat adalah masyarakat bukan karena enggan membayar, namun karena memang tidak mampu untuk membayar (BPJS Mandiri). Seharusnya ini yang mendapatkan bantuan tersebut," terangnya.
Berita Lainnya
Anggota DPRD sebut hukuman untuk Ahok hanyalah pemakzulan
KPU minta pelantikan 5 anggota DPR jadi tersangka ditanya ke Jokowi
Meski kewalahan, KPK tetap ladeni praperadilan tersangka korupsi
Ahok pangkas waktu larangan motor lintasi Thamrin-Merdeka Barat
Ahok tantang penolak Pergub iklan rokok ajukan gugatan di PTUN
Kurikulum pendidikan 2013 dinilai aneh dan lucu
Anggota DPRD sebut hukuman untuk Ahok hanyalah pemakzulan
KPU minta pelantikan 5 anggota DPR jadi tersangka ditanya ke Jokowi
Meski kewalahan, KPK tetap ladeni praperadilan tersangka korupsi
Ahok pangkas waktu larangan motor lintasi Thamrin-Merdeka Barat
Ahok tantang penolak Pergub iklan rokok ajukan gugatan di PTUN
Kurikulum pendidikan 2013 dinilai aneh dan lucu