SIBERONE.COM - Guna meningkatkan kinerja dan menuju Indonesia maju adalah salah satunya tingkatkan honorarium penghasilan Ketua RT dan RW.

Pemerintah dan pemangku kebijakan haruslah peka dan gunakan naluri, jangan hanya sekedar asal bapak senang.

 

Seperti kita ketahui bersama bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Ketua RT dan RW di wilayah lingkungannya tentu kinerjanya siaga 24 jam guna untuk memberikan rasa aman, nyaman kondusif, tertib dan rukun serta taat aturan terhadap warga dilingkungan sekitarnya, karena mereka itu sebagai pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan warganya dan mereka adalah ujung tombak dalam tingkatan pemerintahan.

 

Berdasarkan fakta dan data dilapangan bahwa kinerja dan tanggung jawab yang melekat sebagai Ketua RT dan RW sangatlah berat,bagaimana tidak, mulai dari keperluan dan kebutuhan masyarakat sudah barang tentu diawali dari Ketua RT dan RW, mulai dari kebutuhan data warga yang semestinya harus terdeteksi berapa jumlah Kepala Keluarga dan berapa jumlah penduduk diwilayah kecil di lingkungan warganya. 

 

Keperluan dalam membuat Kartu Keluarga (KK),Perizinan, Sensus dan sebagainya, warganya pun harus dapat terinventarisir dan terdeteksi.

 

Tokoh Pemuda dan Pemerhati Sosial Saeful Mu'minin yang juga sebagai Ketua FSPC turut angkat bicara," Sungguh sangat memprihatinkan terhadap insentive yang diterima oleh Ketua RT dan RW se-Kabupaten Cirebon hanya dibawah dari satu (1) juta rupiah per tahun.

 

Kami FSPC dan bersama elemen lainnya akan terus mengawal dan mendorong agar eksekutif dan legislatif di Kabupaten Cirebon dapat segera menyikapi apa yang menjadi aspirasi dan keluhan dari para Ketua RT dan RW," harapnya.

 

Lebih lanjut Saeful menegaskan," jangan hanya dianggap bahwa jabatan RT dan RW itu jabatan terendah dalam pemerintahan, lalu Insentifnya juga rendah, tidak ada jabatan presiden tanpa adanya RT dan RW,"ujarnya. (HS)