SMSI Riau Akan Gelar Workshop ''Publisher Rights'' Bersama Ketua Dewan Pers
Usung Jargon Oke Gas, Erizal Pastikan Maju di Pilkada Rohul
DPD RI Bentuk Kaukus Daerah Kepulauan untuk Percepatan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan
SIBERONE.COM - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa DPD RI pada hari Rabu,(17/3/2021) membentuk Kaukus Daerah Kepulauan dalam rangka percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kaukus ini rencananya terdiri dari sejumlah Senator dan anggota DPR RI yang berasal dari Delapan Provinsi Daerah Kepulauan. Disamping itu, Kaukus Daerah Kepulauan juga akan melibatkan Pemerintah Daerah dan Forum Rektor dari Delapan Provinsi Kepulauan.
Terbentuknya Kaukus Daerah Kepulauan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh DPD RI di Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI (17/3/2021).
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undangan (RUU) Kepulauan yang sampai saat ini masih diperjuangkan delapan Provinsi masih membutuhkan perjalanan yang panjang. Delapan provinsi yang tengah memperjuangkan RUU ini adalah Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Padahal RUU Kepulauan ini sudah cukup lama diperjuangkan oleh DPR RI awalnya dan kemudian diteruskan oleh DPD RI. Dengan adanya Kaukus Daerah Kepulauan ini diharapkan dorongan terhadap pembahasan dan pengesahan RUU tersebut semakin kuat.
Nono melanjutkan bahwa RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang sangat urgen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan sekaligus sebagai wujud nyata kehadiran negara di Daerah-Daera Kepulauan yang selama ini masih terpencil, tertinggal dan terbelakang dibanding daerah lainnya yang berciri daratan.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Senator Fachrul Razi mengatakan RUU Daerah Kepulauan menjadi tanggung jawab DPD RI untuk mewujudkan hadirnya Negara secara efektif di daerah-daerah kepulauan.
Bahwa kebutuhan hukum baru (undang-undang) yang mewadahi pengaturan Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) sebagai ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity).
“Ikhtiar kita ini, menghadirkan Negara lewat “pintu masuk” RUU tak lepas dari manifestasi pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa kita sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” jelas Senator dari Aceh yang akrab dipanggil Razi ini.
Dengan adanya Kaukus Daerah Kepulauan dan pelibatan berbagai unsur Daerah Kepulauan dan Perguruan Tingggi diharapkan dapat mempercepat upaya mewujudkan Undang-Undang Daerah Kepulauan di tahun ini. (HS)
Berita Lainnya
Terbukti Ramah Lingkungan, PLTU Tembilahan Beralih Ke 100 Persen Biomass Cangkang Sawit
Terobosan Inovasi Patroli PSBB Sat Samapta Polres Ciko Bagikan Bansos Sembako
PLN Kerja Sama dengan Pemkot Singkawang Olah Sampah untuk Bahan Bakar PLTU
Babinsa Koramil 03/Tempuling Gugah Semangat Gotong Royong Warga Melalui Pra TMMD
Terulang Lagi, KKB Papua Menembak Mati Seorang Guru SMPN1 di Beoga, Kabupaten Puncak Papua
Satgas Dukung Kepolisian Usut Tuntas Para Oknum yang Terlibat Kasus Pemalsuan Antigen dan Mafia Karantina
Ketua dan Sekretaris Umum DPP APPI Hadiri HUT MEDIA Grup Cerita Riau
Kembali Lakukan Gotong Royong Parit di Tembilahan, Ketua DPRD Inhil: Harus Dicarikan Solusi
Tidak Ada Dualisme di Kepengursan LAMR Kota Pekanbaru
Capai Hasil yang Maksimal Satgas TMMD ke-110 Kodim 0313 KPR Lakukan Gotong-royong Rapikan Badan Jalan
Sinergitas TNI-Polri dan Masyarakat dalam Karya Bhakti Pengecoran Atap Masjid
Koramil Perbatasan Jateng - Jatim Gelar Operasi Gakplin Protkes