Forkopimda Kabupaten Pekalongan Cek Pembentukan Posko PPKM Skala Mikro


SIBERONE.COM Polres Pekalongan – Pagi tadi, rombongan Forkopimda Kab. Pekalongan melaksanakan pengecekan posko PPKM skala Mikro di wilayah Kab. Pekalongan, Selasa (16/02/2021).

 

Giat pengecekan dihadiri oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, S.H., M.Si, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lomban Toruan, S.I.P., Kapolres Pekalongan AKBP Darno, S.H., S.I.K yang diwakili Wakapolres Kompol Andis Arfan Tofani, S.H., M.H, Kabagops Polres Pekalongan, Pj. Sekda Kabupaten Pekalongan, Kajari Kabupaten Pekalongan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

 

Pengecekan dilaksanakan ditiga tempat yakni Perumahan GPI Rt. 001 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen, Dukuh Rowobulus Rt. 02 Rw 02 Desa Watugajah Kec. Kesesi dan Desa Yosorejo Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Siwalan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama rombongan melaksanakan pengecekan terhadap personil, alat - alat, kelengkapan administrasi dan SOP yang dilaksanakan oleh satgas.

 

H. Asip Kholbihi saat dikonfirmasi menyampaikan pengecekan ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari PPKM Mikro ini serta kendalanya apa. 

 

“Dari aspek kuratif dan preventifnya kita evaluasi. Kalau ini bisa efektif insyaallah tren penyebaran COVID-19 di kab. pekalongan akan mengalami penurunan,” ujar Bupati.

 

Bupati menambahkan bahwa pihaknya juga akan mereplikasi PPKM mikro ini ke desa-desa yang punya potensi zona kuning, orange dan merah supaya menjadi zona hijau.  

 

“Namun vaksinasi tetap kita dukung dan pematuhan protokol kesehatan menjadi hal yang utama,” tambahnya.

Sementara itu, Wakapolres Pekalongan Kompol Andis Arfan Tofani mengatakan dengan dibentuknya posko PPKM Mikro di tingkat desa diharapkan masyarakat lebih memahami aturan yang berlaku saat ini seperti pembatasan jam, kapasitas dan pengetatan protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 dapat lebih ditekan.

 

Lebih lanjut, Kompol Andis menambahkan koordinasi dari TNI-Polri dan pemerintahan desa sangat diperlukan agar lebih mudah dalam pelaksanaan tugas untuk saling mendukung meminimalisir penyebaran COVID-19. (simbah)


[Ikuti Siberone.com Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar