SIBERONE.COM - Persoalan limbah yang mencemari Sungai Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tampaknya belum selesai. Tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) Rohul seakan kontradiksi dengan temuan beberapa sumber keterangan masyarakat di titik lokasi aliran. 

Hal ini makin membuktikan kerja DLH Rohul terkesan asal - asalan. Fungsi penertiban yang semestinya dilakukan oleh Instansi pemerintah ini dinilai lemah oleh beberapa pihak tak berjalan maksimal dikarenakan dalih kurang nya aduan dan laporan. 

Kepada SIBERONE.COM, Senin (16/7), Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Rohul, T. Omar Krisna Adiwinata mengatakan belum mendapatkan titik koordinat aliran yang tercemari limbah PKS. "Tim sudah melakukan tinjauan lapangan, namun belum menemukan titik lokasi aliran yang dicemari limbah PKS", sebut Omar. 

Omar juga menambahkan, pihak nya tetap akan melakukan verifikasi lapangan apabila memang ada aduan dan informasi terkait pencemaran limbah PKS. "Kami akan lakukan verifikasi lapangan jika memang ada aduan dan laporan terkait pencemaran", tandas nya. 

Namun beberapa fakta lapangan yang ditemukan media justru bertolak belakang dengan keterangan DLH Rohul. Beberapa sumber keterangan masyarakat yang ingin dilindungi identitas nya, menyebutkan bahwa Land Aplikasi PT. RSI memang bermasalah dan tak sesuai aturan dan regulasi. 

"Dapat dilihat beberapa patahan pipa di titik lokasi aliran yang menyebabkan limbah PKS meluber sampai ke aliran sungai", sebut sumber keterangan masyarakat. Secara teknis, bisa dipastikan menurut beberapa pemilik lahan sawit di desa 1 dan sekitarnya, Denah Land Aplikasi PT. RSI yang menyebabkan tercemar nya Sungai Ngaso.

Tak hanya itu, beberapa sambungan pipa "siluman" ditemukan untuk mengelabui sambungan pipa yang bocor hingga menyebabkan rembesan limbah PKS yang terus mengalir. "Beberapa hari lalu ada sambungan pipa yang ditumpuk dahan sawit untuk menutup sambungan pipa yang bocor, tapi lihat sendiri sekarang sudah tak ada lagi", timpa sumber keterangan masyarakat lagi. 

Masyarakat sekitar yang sebagian besar para petani sawit berharap ada ketegasan dari DLH Rohul untuk menindak PT. RSI yang terkesan super power karena bebas berproduksi dengan denah Land aplikasi yang bermasalah selama ini. "Kami harap DLH jangan hanya formalitas saja melakukan tinjauan lapangan seperti halnya tadi yang dilakukan, jangan jadikan persoalan limbah ini konflik kepentingan", tutup sumber keterangan masyarakat.

Sementara itu, Humas PT. RSI, Sahrial Siregar enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh media, baik lewat sambungan telepon seluler maupun via saluran chat WhatsApp. 

Muhammad Iqbal