Pengamat Dr Ririn: Selain Alokasi Pemilu, APBD 2024 Harus Pro Rakyat

Pengamat Kebijakan Anggaran dari Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr Ririn Handayani SIP MM (sumber foto: Dr Ririn)

SIBERONE.COM - R-APBD Murni Pekanbaru 2024, dipastikan tidak berubah lagi. Angka yang akan diketuk palu DPRD Pekanbaru sebesar Rp 2,825 triliun. Nilai ini berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan Pemko Pekanbaru ke DPRD, pada 5 September 2023 kemarin. 

Diketahui, jumlah ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 Rp 2,699 triliun. Sesuai jadwal Banmus DPRD Pekanbaru, Paripurna Pengesahannya digelar 20 November mendatang. 

Dari postur APBD 2024 ini, Pengamat Kebijakan Anggaran dari Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr Ririn Handayani SIP MM, memberikan masukan positif sebelum disahkan nanti. Terutama untuk alokasi anggarannya, harus tepat sasaran dan berpihak ke masyarakat. 

"Yang terpenting di sini, bagaimana OPD terkait bisa maksimal meraih PAD yang sudah diproyeksikan. Jangan sampai melempem, dan banyak kebocoran. Apalagi saya dapat informasi, banyak kegiatan tahun depan, yang menyentuh masyarakat masuk program unggulan Pemko dan DPRD. Jadi, jangan sampai kegiatan seremoni saja," saran doktor perempuan jebolan S3 Universitas Brawijaya Malang ini, Ahad (12/11/2023). 

Dosen Magister Pascasarjana Unilak menyebutkan, bahwa nilai APBD 2024 tersebut, merupakan asumsi dari proyeksi anggaran yang akan didapatkan tahun depan. Baik dari PAD, dana bagi hasil, dari dana transfer dan lain-lain. 

Maka diperlukan analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah, untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, dan memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

“Ini nanti harus dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” tambah alumni S1 dan S2 UNRI ini lagi. 

Diakui Ririn, anggaran yang diposkan untuk tahun 2024 nanti, selain fokus alokasi Pemilu, seperti Pileg dan Pilpres, juga harus dipastikan prioritas pro rakyat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, termasuk halnya untuk perbaikan jalan rusak dan berlubang, penanggulangan banjir hingga penanganan sampah. Sebab ini juga menjadi PR yang belum terselesaikan.

Program lainnya juga sudah dipaparkan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, mulai dari bantuan UMKM, beasiswa, pendidikan, UHC, stunting, dokter on call dan program yang menyentuh masyarakat lainnya, juga harus dilaksanakan, sesuai porsi anggaran yang sudah ditetapkan. 

"Semua program-program ini tentunya sudah dipublis, karena Pemko yakin realiasi PAD serta sumber anggaran lainnya untuk tahun depan, bisa didapati. Ini juga harus didorong semua pihak terkait, demi kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru," harap perempuan kelahiran Kota Pekanbaru ini. 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa apapun bentuk keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan daerah, di samping hal lainnya. Ini juga harus memberikan efek multiplayer yang lebih besar, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Bukan hanya sekadar konsep. 

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM mengatakan, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal pengesahan APBD Murni 2024, tetap pada tanggal 20 November.

"Sementara untuk nilainya, kemungkinan kita sahkan di angka Rp 2,825 triliun. Namun di tahun berjalan nanti, bisa saja berubah dan naik," kata Azwendi. 

Proyeksi PAD naik saat tahun berjalan bukan tanpa alasan. Selain pihaknya memproyeksikan PAD tahun 2024 mendatang, bisa naik dari raihan tahun-tahun sebelumnya, juga ada beberapa faktor pendukung, PAD bertambah tahun depan. 

Satu di antaranya karena mulai 5 Januari 2024, Pemko Pekanbaru sudah menerapkan Perda Pajak dan Retribusi Kota Pekanbaru. Di Perda ini, sudah diatur berbagai macam pajak dan retribusi, yang nantinya bisa menambah pundi-pundi kas daerah.

Sekadar gambaran, PAD Kota Pekanbaru untuk tahun 2023 ini, diprediksi hanya finis di angka Rp 800 miliar. Tahun-tahun sebelumnya, bahkan di bawah angka itu. 

"Untuk tahun 2024, bisa kita proyeksikan PAD mencapai angka Rp 1 triliun," sebutnya.(yan).


[Ikuti Siberone.com Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar