SIBERONE.COM - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan berharap kepada seluruh stakeholder dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, hingga RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) untuk menekan angka stunting.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati saat mengukuhkan Duta Stunting terpilih se-Kabupaten Inhil, dan penyerahan penghargaan kepada Kepala Puskesmas terinovatif dan penyerahan Antropometri Kit secara simbolis ke kepala Puskesmas, di hotel Tembilahan Jalan Baharudin Jusuf, (13/11/22) malam.

"Saya mengharapkan terutama kepada Camat, ibu TP-PKK Kecamatan, bapak Lurah, Kepala Desa serta ibu TP-PKK Desa dan kelurahan, karena saat ini kita tengah mempersiapkan indel satu data. Saya mengharapkan nanti data stunting ini betul-betul memiliki data balita di setiap RT RW di setiap desa/kelurahan dan sampai ke kecamatan kabupaten, kenapa? Karena dari sini kita mulai bergerak dari dasar kita melakukan pendataan ini, saya betul-betul ingin mendapatkan data reel artinya by name by adress nya jelas," katanya.

Menurut Wardan, stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak atau Bali yang disebabkan oleh karena kekurangan gizi, atau gizi yang kronis dalam waktu yang lama, ataupun 1000 hari pertama kehidupan, ini terjadi kekurangan gizi secara berkelanjutan.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu mengungkapkan bahwa, akibat kekurangan gizi ini dampaknya sangat besar sekali, yang pertama pada tingkat intelejensi nya, kemudian pendek, ini salah satu indikator stunting, anak stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, stunting juga menjadikan anak rentan terhadap penyakit dan di masa depan beresiko menurunkan produk-produktivitas.

"Tentunya kita tidak mau mempersiapkan generasi - generasi kita kedepan itu adalah generasi yang stunting, kita tidak mau kedepan generasi kita tidak sehat, kita tidak mau kedepan generasi kita yang pendek, rentan terhadap penyakit," sebutnya.

Maka untuk itulah kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan stunting ini sangat-sangat dianjurkan dari pemerintah, mulai dari pusat bapak presiden RI, dan kepada jajaran kementrian, kepada pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sampai ke kecamatan, kelurahan desa serta RT, RW.

Berkenaan dengan itu, kata Bupati, pihaknya telah melakukan rapat bersama kepala Dinas Kesehatan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan rapat membahas tentang angka stunting, kemudian jumlah anak, atau balita sasaran.

"Sekarang kita mendapatkan data kan mungkin hasil rekapitulasi dari puskesmas, posyandu atau dari Disdukpencapil, ada juga yang mengatakan bahwa data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) terlambat juga, terlambatnya penginputan datanya terutama data-data anak lahir, kadang-kadang belum masuk dan langsung diproses di dalam NIK (Nomor Induk Kependudukan)," pungkasnya.