SIBERONE.COM - Pemerintah Provinsi Riau membahas persiapan termasuk aspek keselamatan keamanan pelayaran, aspek jalan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Air Putih di Kabupaten Bengkalis dan Pelabuhan PT Pelindo Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibutuhkan untuk membangun tol laut.

"Program pembangun tol laut merupakan salah satu program dalam pembangunan poros maritim di Indonesia yang sedang gencar dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution saat menerima kunjungan kerja Sesjen Wantannas RI, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, di Ruang Auditorium Gedung Menara Lancang Kuning, di Pekanbaru, Kamis.

Dia mengatakan, sesuai keinginan Pemerintah, program Tol Laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga di daerah perbatasan dan pulau-pulau khususnya di Riau yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.

Tol laut, katanya, juga berpotensi mendorong pemerataan jalur dan harga distribusi logistik sehingga dapat menekan harga kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah kepulauan di Riau maka pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sebab keberadaan tol laut akan memudahkan masyarakat di kepulauan untuk mendapatkan harga barang-barang dan bahan baku yang murah dan terjangkau. Sementara itu, Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa tambang minyak bumi, perkebunan, kehutanan, komoditas pertanian, serta perikanan dan kelautan," katanya.

Menurutnya,  SDA ini perlu dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang lebih makmur dan sejahtera. Apalagi, Provinsi Riau berada di posisi yang sangat strategis yaitu berada di jalur perairan internasional yaitu selat Malaka, dan berada dekat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau berharap mendapatkan masukan dari Sekjen Wantannas RI, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, dalam rangkaian kunjungan kerjanya terkait Kajian Daerah (KAJIDA) di Provinsi Riau. 

Sesjen Wantannas RI Laksdya TNI Dr. Ir Harjo Susmoro, meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat memproduksi produk terbaik dan berdaya saing internasional serta mengendalikan disparitas harga barang-barang.

"Sebab disparitas harga barang-barang memang sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan pulau-pulau," kata Harjo lagi.

Ia mengatakan laut merupakan sarana pemersatu wilayah NKRI sedangkan Provinsi Riau secara geografis antara lain berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga dimana sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatra Barat.

Provinsi Riau bagian sebelah timur, katanya, berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka sehingga tersedia dermaga sebagai sarana penghubung yang potensial bagi lalu lintas barang dan orang.

"Namun demikian permasalahan penyelundupan yang masih sering terjadi melalui wilayah laut sehingga Pemrov Riau perlu mengintensifkan pengawasan," katanya.

 

Sumber: Antara