SIBERONE.COM - Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung Lebak, Banten, menyoroti soal bocornya data guru di Kabupaten Tangerang, Banten. Kumala meminta Polda Banten segera memproses oknum pelaku atas bocornya data guru. Menurut Kumala tindakan oknum itu sangat merugikan banyak pihak.

"Tentu hal ini sangat merugikan. Khusunya para korban yang dimana indintitasnya tersebar,"kata Sekertaris Kumala Pewakilan Rangkasbitung Van Kadavi pada awak media, Rabu, (17/11/2021).

Kata Kadavi, bocornya data guru tersebut baik indikasinya disengaja ataupun tidak disengaja harus ada pertanggung jawaban dari semua pihak khususnya di Dindikbud Banten. Pasalnya, dengan bocornya data guru tersebut itu dikhawatirkan disalahgunakan dan tentu akan merugikan banyak orang.

Untuk itu, kata Kadavi, Kumala PW meminta agar Polda Banten segera ungkap kasus ini dan Dindikbud Banten agar segera di evaluasi.

"Kami yakin Polda Banten khsususnya Tim Cyber dapat segera mengungkap dan menuntaskan kasus bocornya data tersebut. Selain itu, kami juga meminta agar dibuka ke publik siapa oknum tersebut dan Dindikbud Banten harus bertanggung jawab atas bocornya data guru tersebut dan segera di evaluasi," katanya.

"Dan menurut kami ini bukan lagi soal kelalaian, meski kita belum tahu motipnya apa, namun secara kajian kita ini adanya unsur kecerobohan bahkan kesengajaan dari oknum," kata Kadavi.

Lanjut Kadavi, jika kasus ini dibiarkan, tidak akan ada epekjera bagi oknum yang membuat kebocoran data guru tersebut. Selain itu, ini akan menjadi sorotan buruk bagi semua pihak dalam penanganan kasus atau pertanggung jawaban Dinas Dindikbud Banten atas kasus ini.

Lanjut Kadavi, pihaknya juga meminta agar Kepala Dinas Pendidikan jangan terkesan abai dan tidak bertanggung jawab atas bocornya data guru tersebut. 

"Kenapa harus sulit dihubungi dan ditemui awak media, media kan sebagai kontrol posisinya tidak sebelah pihak, kenapa untuk mengeluarkan tanggapan saja harus sulit, dan kenapa sulit juga untuk ditemui, ada apa dengan Kepala Dinas Dindikbud Banten. Kami ingatkan, bapak, ibu yang terhormat, bahwa ASN itu digajih oleh negara. Sangat wajar jika hal yang tidak rahasia itu terbuka ke publik, karena menggunakan anggaran negara dan pasilitas negara," tegas Kadavi.

Kata Kadavi, Kumala PW juga akan terus mengawal kasus bocornya data guru tersebut hingga tuntas, bahkan hingga dievaluasi Dindikbud Banten. 

"Kita akan mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan jika masih saja tidak ditanggapi, kita adakan pergerakan massa," katanya. (*)