SIBERONE.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI dapil Riau,  Dr Misharti SAg Msi,  malakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  perwakilan Provinsi Riau,  Senin (6/7/2020).

Kunjungan itu, bertujuan untuk bersilaturahmi antara Anggota DPD RI komite IV yang mana bermitra bersama BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selain silahturahmi, juga bertujuan meminta masukan terkait hasil pemeriksaan keuangan ( Hapsem ) II  tahun 2019. Kehadiran Misharti beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, bapak  Thomas Ipoeng Andjar Wasita.

Selepas pertemuan,  Misharti mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik akhir tahun yang lalu,  memang belum pernah melakukan kunjungan kepada BPK yang mana merupakan salah satu mitra kerja Komite IV DPD RI.  Padahal,  sudah beberapa kali diagendakan namun ada kegiatan di Jakarta yang tidak dapat di tinggal.

"Terlebih,  belakangan ini kita juga bekerja dari rumah akibat pandemi Covid-19," ucap Misharti

Selanjutnya,  Misharti mengatakan,  melihat kondisi sekarang ini ,Pemerintah  menerapkan tatanan hidup baru atau new normal, maka dalam rangka kunjungan kerja komite yang biasanya di lakukan secara fisik langsung di ke 2 Propinsi. Namun, di masa Pandemi ini  seluruh Anggota Komite IV DPD RI melakukan kunjungan ke seluruh BPK RI  yang berada di wilayah masing-masing. Hal tersebut,  guna menjalin kerjasama dan mendapatkan masukan terkait pengelolaan keuangan dan aset yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah .

Dari diskusi dan perbincangan yang hangat , banyak hal di peroleh yang mana akan menjadi bahan dalam kesimpulan akhir komite IV yang disampaikan pada  sidang paripurna akhir juli akan datang. Ada tiga hasil yang ditujukan untuk pemerintah pusat dan juga ada beberapa hasil untuk pemerintah daerah Provinsi Riau.  Insyaallah ini akan kita koordinasikan bersama pemerintah pusat dan daerah, " cakap Misharti

Nantinya,  lanjut Ketua STAI Al-azhar Masmur Pekanbaru ini,  hasil pemeriksaan  keuangan yang menjadi rekomendasi BPK RI akan kita lakukan pendalaman dan diskusi dengan Pemerintah Provinsi  terkait apakah sudah ditindaklanjuti.
Selain itu,  kita juga mendapat kabar bahwa Riau dan beberapa kabupaten kota yang menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Terkait pemerintah menerima WTP,  kita berharap bukan sekedar penghargaan semata yang kita dapatkan. Melainkan,  pemerintah harus bisa memberikan dampak dari WTP tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, " harap Misharti

Masih dikatakan Senator berparas cantik ini,  dalam penggunaan  anggaran selain BPK RI yang melakukan pengawasan, juga dilakukan oleh OJK. Dengan itu, kita meminta kepada BPK RI Provinsi Riau agar dapat bersinergi bersama OJK Perwakilan Riau agar dalam penggunaan anggaran dapat lebih sempurna , komprehensif dan tepat sasaran yang mana OJK dapat menggunakan hal rekomendasi yang telah di sampaikan oleh BPK RI juga dapat menjadikan hasil pengawasan OJK untuk penyempurnaan rekomendasi yang di keluarkan . Selain itu,  kita juga mengharapkan kedepannya BPK RI dapat melaksanakan pemeriksaan operasional bank Daerah  ketepatan pelaporan penggunaan dana desa .

"Banyak hal yang kita harapkan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hasil pemeriksaan oleh BPK. Diantaranya yakni agar sistem keuangan transparan,  sistem keuangan tidak berubah-ubah,  dan good goverment dapat berjalan dengan baik agar dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, " pungkas Misharti

Pertemuan itu,  ditutup dengan pemberian bingkisan dari BPK RI kepada Misharti  dan dilanjutkan makan siang bersama.