Indragiri Hilir Berduka, Mantan Bupati 2 Periode Wafat Hari Ini
DPRD Inhil Gelar Paripurna ke-4 Penyampaian LKPJ Pj Bupati Tahun 2023
Pj Bupati Inhil Hadiri dan Buka Sosialisasi Kerja Sama Daerah 2024
BLT Dan PKTD, Solusi Penurunan Kemiskinan di Desa
SIBERONE.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual, Senin (19/7/2021).
Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini, Halim Iskandar mendengarkan paparan BPS soal dasar penghitungan Kemiskinan di Indonesia.
Dalam RTM ini, Halim Iskandar menjelaskan soal strategi yang dilakukan Kemendes PDTT untuk manfaatkan Dana Desa guna penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa PPKM Darurat saat ini.
Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," kata Halim Iskandar.
Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.
"PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel," Halim Iskandar.
Dua program ini, kata Pria yang akrab disapa Gus Halim ini, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga.
Gus Halim tegaskan jika Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dan penyebarannya semakin meningkat.
Hari ini, KPM BLT Dana Desa mencapai 5,150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta .
"BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ni bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM," kata Gus Halim.
Yang penting, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.
Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala BPS Margo Yuwono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (*)
Berita Lainnya
Perjelas Aturan Masuk Kerja Pada Sektor Esensial dan Kritikal, Menko Luhut Tegaskan Perusahaan untuk Taati Aturan
Ketua Satgas Pastikan RS Lapangan Ijen Boulevard Malang Siap Antisipasi Lonjakan Covid-19
Bupati Rohul Berikan Semangat Saat Besuk Ibunda Ketua PWNU Riau
Ayo Dukung Pemindahan IKN di Kalimantan
Amankan Stok Obat COVID-19 Dalam Negeri, Produksi Dalam Negeri Molnupiravir Direncanakan Segera
Bupati Asahan H. Surya, BSc Safari Ramadhan 1442 H di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman
Bupati Inhil HM.Wardan Sediakan 2 Unit Honda Bagi Warga Yang Sudah Melakukan Vaksinansi
32 ASN Disdukcapil Kabupaten Asahan di Vaksin
Wabup Asahan Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Secara Virtual
Refleksi HUT RI untuk KPK, L-SAK : Kuatkan Strategi Inovatif Pemberantasan Korupsi
Gelar Rakor Satgas Covid, Pemkab Lingga Antisipasi Masuknya Varian Baru
Kepala BNN RI Launching Terobosan Kreatif BNNP Sulawesi Utara