SIBERONE.COM - Lebih kurang 40 wartawan Banyuasin mengikuti orientasi, dalam kegiatan yang di kemas dalam acara HPN XLVII dan HUT PWI tingkat Provinsi Sumsel berlangsung meriah, bertempat di Kabupaten Banyuasin, Selasa (22/6/2021).

Acara yang di pusatkan di beberapa titik di Ibu Kota Kabupaten Banyuasin ini, berlangsung selama tiga hari di mulai dengan orientasi wartawan, beberapa kegiatan perlombaan olahraga, seminar dan beberapa kegiatan lainnya, yang puncaknya pada acara Kamis 24 Juni mendatang.

Kegiatan yang salah satunya di danai dari Pemkab Banyuasin senilai Rp. 400 juta ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama wartawan se-Sumsel. Kata Plt Kepala Dinas  kominfo Banyuasin Noffaredy, S. Sos., MM. Saat di wawancarai awak media di mes Pemkab Banyuasin.

Lanjut Noffaredy, semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kapasitas dan proporsional wartawan Banyuasin," harapnya.

Ketika di singgung sumber dana kegiatan apakah hibah dari Pemkab Banyuasin, Noffaredy menjelaskan itu bukan hibah tapi bantuan dari Pemkab Banyuasin.

Dirinya berharap, kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi organisasi profesi lainnya, dapat melaksanakan kegiatan yang sama dan pihaknya mendukung kegiatan seperti ini agar dapat memahami tugas dan fungsi wartawan sesuai amanah UU Pers no 40 tahun 1999," tegasnya.

Sementara Firdaus Komar Ketua PWI Sumsel, menuturkan kegiatan ini dalam rangka HPN sekaligus HUT PWI ke-75. HPN sendiri dicetuskan oleh organisasi PWI dan tidak membatasi organisasi lain juga memperingati HPN pada tanggal 9 Februari," tegasnya. 

"Untuk pendanaan di bantu pemkab Banyuasin tapi bukan hibah, sebab tidak ada surat yang saya tanda tangani kalau bantuan tersebut hibah, nominal yang dibantukan dirinya kurang begitu paham, karena sipatnya kejasama disupport untuk pelaksanaan kegiatan," tutupnya, pria disapa akrab Firkom.

Terpisah Deni Irawan (Ganevo) menanggapi kegiataan tersebut, dirinya sangat mengapresiasi Pemkab Banyuasin sudah sangat perhatian dengan insan pers, sesuai program Bupati yakni Banyuasin bangkit adil dan sejahtera.

"Luar biasa Pemkab Banyuasin sudah sangat peduli dengan wartawan, menggelontorkan anggaran yang kabarnya cukup fantastis sebesar Rp. 400 juta. kita apresiasi itu, namun sayangnya pada praktek dilapangan. Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) ini terkesan tidak melibatkan organisasi profesi lain, yang jelas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam hal ini masyarakat pers menikmati pembelanjaan dana tersebut," tegas Ganevo.

Naif memang dana yang di kumpulkan dari pajak, rokok, makanan, minumnya, pajak bumi dan bangunan dll, dari warga banyuasin, di belanjakan untuk kegiatan insan pers tidak dirasakan organisasi profesi lain, narasi ini sudah melenceng dari program ADIL yang digadangkan-gadangkan Bupati Banyuasin. 

Ironis memang, hal ini di takutkan memunculkan ketidak harmonisan antar organisasi profesi, menimbulkan perpecahan awak media khususnya di Bumi Sedulang Setudung tecinta ini," tegasnya.

Narasi hampir sama, diutarakan Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembanguan (JPKP) Banyuasin Indo Sapri, mengaku prihatin dengan apa yang terjadi, kegiatan itu tidak melibatkan semua insan pers Banyuasin.

"Ya kami prihatin, kenapa acara bagi wartawan Banyuasin dianggarkan dari uang kita banyuasin tidak di rasakan wartawan banyuasin," jelas Indo

Keprihatinan ini, akan kami tidak lanjuti mempertanyakan anggaran tersebut sejauhmana pengunaan dan realisasinya. imbunya.

Hal yang paling mendasar adalah, terlepas siapa pencetus ide dari kegiatan ini Dinas Kominfo bertanggung jawab timbulnya pemetakan yang terjadi di kalangan wartawan banyuasin, timpalnya.

Semestinya, kegiatan tersebut di handle langsung Kominfo Banyuasin sehingga tidak menimbulkan anak kandung dan anak tiri.

"Kami mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Plt Kadis Kominfo, membuat kondisi yang mestinya bisa tempat mempererat tali silaturahmi malah membuat gesekan menimbukan percikan api perbedaan dan pada akhirnya bis memunculkan api permusuhan sesama wartawan," tegas Indo

Akan kita kawal realisasi dana ini, dalam waktu dekat akan kita layangkan surat konfirmasi ke Diskominfo dan tegas kami katakan jika tidak mampu memimpin lebih baik angkat kaki dari Bumi Banyuasin," tutupnya lantang. (*)