SIBERONE.COM - Usai menghadiri Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kepulauan Riau di Batam, Arizki mengajak organisasi media di Natuna untuk bersinergi dalam membangun daerah di tengah tantangan ekonomi.

Pimpinan Redaksi Areina Media sekaligus anggota PWI Kepri itu menyoroti lemahnya perekonomian Kabupaten Natuna akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, memaksa Pemerintah Daerah bekerja lebih keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul.

“Saat ini, keterlambatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) serta pembayaran pihak ketiga pada tahun 2024 telah berdampak pada tersendatnya perputaran ekonomi di Natuna,” ujar Arizki saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (28/2/2025).

Ia juga menyoroti minimnya transfer dana dari pusat yang menyebabkan ketergantungan besar Pemerintah Daerah terhadap alokasi tersebut. Ditambah dengan utang warisan pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp188,6 miliar, sementara dana tunda salur hanya Rp103 miliar, kondisi ini semakin memperberat beban keuangan daerah.

“Kita tahu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Natuna hanya berasal dari Perusahaan Slika. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” tambahnya.

Arizki berharap organisasi wartawan di Natuna, seperti PWI, PJN, dan IJTI, turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai situasi ini. Menurutnya, jika hanya Pemerintah Daerah yang bekerja tanpa dukungan media, isu ini berisiko menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Dalam waktu dekat, ia berencana untuk bertemu dengan organisasi PJN dan IJTI guna menyatukan persepsi serta membangun sinergi dengan pemerintahan Cen dan Jarmin. Setelah itu, ketiga organisasi tersebut akan menggelar audiensi dengan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi bersama terkait keterbatasan anggaran APBD Natuna.

“Pemerintah harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya, sementara wartawan bertugas menyampaikan informasi secara aktual agar tidak terjadi pemberitaan liar maupun hoaks,” tutupnya.