SIBERONE.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, memimpin rapat penting terkait penataan tenaga non-ASN tahap II pada Jumat (31/01/2025) di Kantor Bupati Natuna. Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas langkah strategis dalam penyelesaian permasalahan tenaga honorer di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Boy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN secara bertahap dan terencana. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian status serta kesejahteraan bagi tenaga honorer.

"Dengan koordinasi yang baik serta kebijakan yang tepat, kami menargetkan seluruh permasalahan terkait tenaga honorer dapat diselesaikan pada tahun 2025," ujar Boy.

Pemkab Natuna juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan melibatkan berbagai pihak terkait, guna menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tenaga honorer diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Alim Sanjaya, menambahkan bahwa tenaga non-ASN yang telah mengabdi lebih dari dua tahun hingga Oktober 2023 akan diprioritaskan untuk perpanjangan kontrak.

"Ini merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas dan dedikasi mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Natuna," jelas Alim.

Selain itu, Pemkab Natuna terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari skema terbaik dalam penataan tenaga non-ASN. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh tenaga honorer mendapatkan kepastian status serta kesejahteraan yang layak.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Natuna berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan sistem kepegawaian yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang. (ML)

Derajat