SIBERONE.COM - Eks Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Dong merespon pernyataan Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto tentang wacana Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan proses pemilihannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dikutip dari media CNNIndonesia.com, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB

Pasca terbitnya wacana tersebut, Muhamad Dong langsung menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo yang menurutnya sangat solusi sekali di tengah keuangan daerah memerlukan penghematan besar-besaran.

Adapun alasan yang menjadi dasar pemikirannya pada dukungan tersebut, salah satunya adalah tingginya biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya sepakat kepala daerah dipilih DPRD. Terlalu mahal pilkada secara langsung,” ujar Muhamad Dong saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (13/12/2024).

Selain mahal dari segera penyelenggaraan, berapa banyak uang APBD yang tersedot dan mahal dari segi pelaksanaan dari peserta pilkada, Muhammad Dong juga menyebut pemimpin terpilih berpeluang masuk dalam oligarki dan kapitalisme politik, demi memenangkan pilkada para calon rela mendapatkan dana dengan menghalalkan berbagai cara.

Ia juga menilai bahwa pilkada langsung saat ini terlalu mahal dan penuh dengan praktik politik uang yang merusak moralitas demokrasi.

Menurutnya pula, ditambah lagi para peserta pilkada juga mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan kompetisi, yang sering kali melibatkan praktik tidak etis seperti politik uang.

“Alasan lainnya politik uang yang merajai pilkada langsung menggerus politik kita yang kurang bermoral yang mengarah kepada kapitalisme politik,"  tambahnya.

Muhamad Dong juga menyoroti maraknya politik uang dalam pilkada langsung, yang seolah menjadi keharusan. Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada hilangnya independensi kepala daerah terpilih.

“Susah kita berharap kepada pemimpin yang lahir dari genggaman kapitalisme dan oligarki politik,” tegasnya.

"Melalui pilkada kita berharap terpilih pemimpin yang baik, tapi dengan praktek kapitalisme dan oligarki politik di pilkada langsung ini justru sebaliknya yang kita dapatkan, jauh panggang dari api, kita harus mengevaluasi ini semua demi daerah, bangsa, dan negara ini," lanjutnya.

Dalam pandangannya, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila keempat. “Kedaulatan rakyat sudah diwujudkan melalui pemilu legislatif. Sedangkan untuk memilih pemimpin daerah, bisa diwujudkan melalui permusyawaratan perwakilan di DPRD,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sistem pilkada langsung, meskipun mencerminkan kedaulatan rakyat secara langsung, tidak memberikan hasil yang diharapkan. Justru, praktik kapitalisme dan oligarki politik kerap merusak tujuan utama dari pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu, ia mendukung wacana Presiden RI Prabowo Subianto kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.