SIBERONE.COM - Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungpinang tentang pengantar nota keuangan rancangan Perda APBD tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD, yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (21/11).

Dalam sambutannya, Rahma menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasama dan kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang. 

“Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah memberikan dukungan berupa masukan, saran dan tanggapan kepada Pemerintah Kota untuk kemajuan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat dari sisi pengelolaan keuangan daerah, program kebijakan pemerintah dan kegiatan pelayanan masyarakat, serta hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ucap Rahma.

Dalam paripurna, Rahma menanggapi pandangan umum masing-masing fraksi-fraksi DPRD. Rahma menyampaikan perhitungan perkiraan besaran silpa tahun anggaran 2022 memperhatikan perkiraan pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer baik berasal dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

“Besaran silpa juga dipengaruhi oleh penghematan belanja baik itu melalui belanja operasi, belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, sisa belanja lainnya, berupa sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dan sisa dana bos. Besaran silpa turut dipengaruhi oleh koefisien harga yang terbentuk dalam SSH di dalam SIPD. Hal-hal inilah yang di prediksikan menyebabkan cukup tingginya proyeksi silpa pada tahun anggaran,” paparnya.

Selanjutnya Rahma menyampaikan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pemulihan ekonomi masyarakat, pada APBD 2023 telah disiapkan strategi-strategi konkret.

“Diantaranya melalui program-program pemberian bantuan sosial, bantuan beasiswa/akses pendidikan, pemberian jaminan kesehatan, penguatan sumber daya perempuan serta ekonomi perempuan, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi serta fasilitas umum, pemenuhan rumah layak huni, serta pemenuhan pendistribusian logistik,” terangnya.

Rahma juga menjawab terkait target pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang mempunyai keinginan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Ada beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut yaitu memberikan apresiasi kepada wajib pajak berupa hadiah atas kepatuhan dan tepat waktu dalam membayar pajak, memberikan kemudahan terhadap laporan wajib pajak dengan menggunakan fasilitasi aplikasi online sehingga lebih efesien dan efektif. Selain itu Pemko Tanjungpinang mengalokasikan anggaran untuk melakukan kajian dan inventarisasi potensi yang dapat meningkatkan PAD serta pemutakhiran data terutama pada wajib pajak bumi dan bangunan,” jelas Rahma.

Terakhir Rahma berharap agar pembahasan terjadap Ranperda tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. “Semoga pembahasan atas Ranperda APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2023 ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu dan berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang,” tutupnya.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir dan turut dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah serta Camat dan Lurah di lingkungan Pemko Tanjungpinang.