SIBERONE.COM - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Drs HM Wardan, MP membuka secara resmi bimbingan teknis pengarusutamaan gender (PUG) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam rangka perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG), bertempat di Aula Hotel Inhil Pratama. Senin (18/07/2022) siang.

Kegiatan ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam rangka terus berupaya untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Untuk diketahui Perserta yang mengikuti bimtek pengarusutamaan gender (PUG) sebanyak 54 orang terdiri dari OPD 20 orang dan kecamatan  sebanyak 34 orang fungsional.

Tampak hadir dalam kegiatan bimtek pengarusutamaan gender (PUG) Dandim 0314/Inhil Letkol Arh M Nahruddin Roshid, Kapolres Inhil AKBP Norhayat diwakili Kabag Sumda Kompol Sangkut, ketua TP PKK kab Inhil Hj Zulaikha Wardan, Asisten I, Pengadilan Agama, R. Arliansyah, S.Si, ME kepala Dinas (DP2KBP3A), Narasumber, serta tamu undangan lainnya dan 54 peserta bimtek.

Bupati Inhil HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, dalam upaya percepatan  terlaksana-nya pengarusutamaan gender di kabupaten indragiri hilir,  diperlukan bimbingan dan pelatihan bagi perencana  perangkat daerah agar pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender di kabupaten Indragiri Hilir benar-benar dapat disusun dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

"Jadi saya berharap dengan kegiatan ini pengarusutamaan gender di kabupaten indragiri hilir,  diperlukan bimbingan dan pelatihan bagi perencana  perangkat daerah agar pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender di kabupaten Indragiri Hilir," ucap Bupati Inhil HM Wardan.

Dikatakan Bupati, berdasarkan permendagri nomor 15 tahun 2008 yang direvisi menjadi permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pug di daerah, pada pasal 4 ayat 1, pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Pelaksanaan integrasi pug ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender.

"Untuk itu, saya tekankan kepada pokja pug dan opd driver untuk dapat mengarahkan dan memantau terlaksananya perencanaan dan penganggaran responsif gender di opd yang tertuang di dalam dokumen gender analisis pathway (gap), gender budget statement (gbs), dan terms of reference (tor) kegiatan," tegas bupati.

Kepada peserta yang terdiri dari pejabat fungsional perencana seluruh opd dan kecamatan, Bupati harapkan  mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh, sehingga betul-betul paham di dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender di opd masing-masing melalui penyusunan gender analisis pathway (gap), gender budget statement (gbs), dan terms of reference (tor) kegiatan, yang akan dilatih dalam pelaksanaan bimtek ini.

"Upaya perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat perlu untuk kita laksanakan dengan baik, selain karena pembangunan responsif gender sangat penting untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, juga berkaitan dengan penilaian anugrah parahita ekapraya (ape) bagi kabupaten indragiri hilir. Kita mengakui bahwa dengan adanya ape, menjadi tolak ukur kesungguhan  pemerintah kabupaten indragiri hilir untuk  melaksanakan pembangunan berbasis gender," pungkas Bupati.

Terakhir dikatakan Bupati, adapun upaya pemerintah kabupaten Indragiri Hilir terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran responsif gender, sudah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan seluruh elemen terkait yaitu organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan desa serta organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi perempuan dan perguruan tinggi.

"Kita Inhil sudah melakukan upaya terkait perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh pihak, karena  berkaitan dengan sdgs atau pembangunan berkelanjutan," tutup Bupati HM Wardan.