SIBERONE.COM - Kejadian bencana alam di sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan  pada tiap tahunnya, harus dicarikan cara penyelesaiannya. Apablila daerah yang mengalami bencana alam termasuk kategori daerah dengan status darurat, maka daerah ini bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM saat memimpin Rapat Dinas di Taman Boulevard Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan, Rabu (26/1/2022) pagi. 

Rapat Dinas dihadiri Wakil Bupati H Riswadi SH, Sekda M Yulian Akbar S.Sos, M.Si, beserta para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD terkait serta para Camat yang berkesempatan hadir.

"Di awal tahun, ada  masalah yang kita hadapi adalah banjir dan tanah longsor. Dengan situasi seperti ini, menurut saya daerah kita bisa dijadikan status darurat karena hampir setiap tahunnya ada kejadian longsor, jembatan putus. Kalau memang sudah ada status darurat, kita langsung ke pusat  mengajukan agar mendapat bantuan,” tutur Fadia.

Pada Rapat Dinas ini Fadia memberikan arahan agar Pemkab Pekalongan memiliki alat berat excavator kecil. Sebagai antisipasi dan solusi jika ada musibah yang menimpa, "Kita baru punya 2 alat berat excavator. Sedang kita punya 4 daerah berpotensi rawan bencana alam.  Sementara alat distanbykan di daerah yang paling rawan, hingga perlu penambahan alat berat tersebut," tegasnya.

Terkait daerah rawan bencana, Wakil Bupati H Riswadi SH menerangkan bahwa  Kabupaten Pekalongan  memang ada daerah yang selalu mengalami bencana alam tiap tahunnya, yaitu di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Petungkriyono. Menurut Riswadi, longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi, lalu daya tampung saluran tidak mampu, akhirnya menimbulkan genangan dan longsor. 

"Kami diskusi dengan Bupati, bagaimana tahun depan di perubahan, diberi anggaran khusus untuk 3 kecamatan yang disiapkan alat berat yang sesuai dengaan infrastruktur jalan yang sama. Kerja alat berat ini 12 bulan dalam 1 tahun. Mereka walau tidak hujan, membuat ilen-ilen terus. Saya rasa itu upaya pertama," terang Riswadi.

Kedua, Riswadi menyarankan pemberian edukasi kepada masyarakat daerah tersebut. "Ketika Mensos berkunjung kemarin, Beliau menduga penyebab longsor karena adanya loging. ALat ukurnya adalah adanya dahan-dahan pohon yang sudah lapuh berceceran. Jadi hal ini perlu koordinasi dengan Perhutani," jelasnya.

Dikatakan pula pihaknya  mengusulkan kepada dinas terkait menganggarkan untuk tahun berikutnya minimal ekscavator dengan fisik kecil. Alasannya bisa masuk gang, terjangkau  dan berkerja 12 bulan dalam 1 tahun. 

Sementara itu Sekda M Yulian Akbar S.Sos, M.Si  mengatakan dalam menyikapi bencana alam yang cukup intens yang terjadi tiap awal tahun, seluruh pihak telah siap siaga. "Saya kira dari BPBD, Dinsos, DPU, telah  siap 24 jam dalam hal penanganan bencana," tegas Yulian.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo pada rapat dinas ini menyampaikan laporan evaluasi dan persiapan penanggulangan bencana longsor dan banjir di Kabupaten Pekalongan. "Kami laporkan kejadian bencana besar pada  Rabu, 19 Januari 2022. Penyebab bencana banjir dan longsor yaitu curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan sehingga  menyebabkan genangan air tebing longsor dan aliran air Sungai Sengkarang meluap ke permukiman. Lokasi-lokasi yang terdampak longsor yang terparah, Jalan Kabupaten Doro-Petung, ada di beberapa titik dan menyebabkan beberapa jembatan perlu perbaikan. Kemudian Jalan Kabupaten Karanganyar Lebakbarang, lokasinya juga beberapa titik dan lumayan besar longsorannya sehingga 2 lokasi longsoran tersebut membutuhkan dukungan  alat berat," papar Budi.

Untuk lokasi banjir, Budi melaporkan setidaknya ada 15 desa dan kelurahan, 2135 rumah terdampak yaitu di Kecamatan Wonopringgo, Kedungwuni, Wonokerto dan Karanganyar. Namun air banjir malam itu segera surut, dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Untuk langkah awal yang sudah dilaksanakan,  Budi memaparkan, pertama melakukan kordinasi dengan jajaran terkait, yaitu desa/kecamatan/OPD kabupaten/provinsi/TNI Polri, relawan untuk melakukan kerja bakti dan penanganan dengan alat berat. Kemudian melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak banjir, yaitu di Kelurahan Kedungwuni  Timur. Kemudian melakukan gotong-royong penanganan darurat tanggul di Desa Pesanggrahan dan Mulyorejo. Selanjutnya pemberian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. 

"Terakhir, saran untuk penanganan banjir kedepan, kegiatan normalisasi saluran drainase di pemukiman khususnya di daerah utara, normalisassi sungai dan penguatan tanggul-tanggul sungai yang sudah kritis, pembangunan rumah pompa di kecamatan Tirto dan Siwalan, penutupan Sungai Meduri serta pembangunan rumah pompanya. Kemudian ada penambahan alat berat untuk penanganan longsor dan penambahan dukungan anggaran terkait penanganan bencana di OPD terkait," pungkas Budi. (Yanto)