SIBERONE.COM - Komandan Kodim 0736/Batang Letkol Arh Yan Eka Putra ikut hadir dalam peresmian Kantor Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kemenag Kabupaten Batang. Bupati Batang mersmikan Kantor PLHUT dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang makin cepat dan nyaman bagi calon jamaah haji, Senin (3/1/2022).

Bupati Batang H. Wihaji saat di wawancarai  mengatakan, gedungnya sangat representatif, semua layanan ada di dalamnya, sehingga masyarakat terlayani dengan mudah.

“Walaupun organisasinya vertikal, tapi karena berada di Kabupaten Batang dapat menjalin sinergi bersama jajaran Forkopimda untuk saling mendukung, setelah diresmikannya gedung ini,” ungkapnya, usai meresmikan Gedung PLHUT, Kantor Kemenag Kabupaten Batang.

Ia memastikan, untuk kepastian keberangkatan haji dan umrah bagi jamaah asal Kabupaten Batang, belum dapat dipastikan waktu keberangkatannya. Kami masih menunggu informasi yang pasti dari Kemenag RI, apakah tahun ini sudah ada kuota haji atau belum,” terangnya.

Di kesempatan yang sama Kepala Kantor Kemenag Batang M Aqsho mengutarakan, pembangunan gedung PLHUT ini merupakan program dari Kementerian Agama, untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat dan membahagiakan.Jadi dibangunlah gedung PLHUT yang representatif, yang dananya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelayanan diberikan secara terpadu, melalui aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Terpadu (Siskohat). Ada pula pelayanan bank, sehingga ketika ada calon jamaah haji datang ke Kantor Kemenag, sudah terlayani semua,” terangnya.

Ia menegaskan, untuk kepastian keberangkatan ibadah umrah maupun haji masih harus menunggu regulasi, karena pandemi Covid-19 belum usai. Kalau mungkin Covid-19 sudah selesai, insyaallah ada keberangkatan. Itu pun harus mendapat persetujuan dari pusat, yang baru 25 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk intensitas pendaftar haji setiap harinya kurang lebih 10 orang.Sebetulnya jika tahun ini diizinkan untuk berangkat jamaah haji Kabupaten Batang ada 717 orang, tapi karena dua tahun tertunda, maka mereka harus lebih memantapkan kesiapannya jika sudah ada kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” tutupnya. (HS)