SIBERONE.COM – Capaian kinerja pembangunan melalui pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2021 ini dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Muhammad Faried Wajdy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK) Triwulan IV Tahun 2021 di Gedung Dadali, Jumat (17/12/2021) pagi.

“Meskipun mengalami relokasi dan refocusing serta diterapkannya pola WFH (work from home) dan WFO (work from office), capaian kinerja APBD tahun 2021 hingga bulan November ini hasilnya justru lebih baik dibandingkan tahun 2020,” katanya.

Hal tersebut, menurutnya dapat dilihat dari capaian fisiknya yang mencapai 88,49 persen. Sedangkan di tahun 2020 pada bulan yang sama hanya 67,01 persen. Selain itu, pada keuangan daerah, hasil capaian kinerjanya tahun ini menyentuh angka 74,27 persen atau lebih baik dari tahun 2020 yang hanya 67,01 persen.

Meskipun jika dinilai dari capaian rencana kerja operasional (RKO)-nya masih terjadi deviasi negatif pada kinerja fisiknya yang mencapai 5,95 persen dan kinerja keuangannya yang mencapai 18,28 persen.

“Ada juga beberapa evaluasi yang harus diperbaiki tahun ini di mana ada beberapa paket pekerjaan strategis yang belum selesai, yaitu sebanyak 11 paket. Dan empat paket dinyatakan putus kontrak,” jelasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Rakor POK tahun selanjutnya akan dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Dirinya pun berharap, mudah-mudahan Rakor POK selanjutnya dapat berjalan lebih kreatif dan inovatif serta mampu mengendalikan pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perangkat daerah yang sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya melalui penyediaan layanan yang inovatif dan bermutu. Menurut Umi, meskipun banyak tantangan yang dihadapi di tahun 2021 ini tidak ringan, namun Pemerintah Kabupaten Tegal selalu mengupayakan yang terbaik.

“Tentu ujian berat tahun ini bisa kita rasakan bersama, di mana merebaknya varian delta pada Juni dan Juli lalu membuat kasus penularan Covid-19 kita meroket hingga 140 kasus per hari. Sehingga fokus kita saat itu praktis tertumpu pada penanganan pasien dan pengendalian pandemi sebagai ikhtiar kemanusiaan,” ujarnya.

Umi pun menilai, skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dibarengi dengan pelaksanaan vaksinasi sangat signifikan pengaruhnya dalam menekan penularan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal.

Namun di sisi lain, pandemi Covid-19 juga menyisakan dampak sosial di masyarakat Kabupaten Tegal seperti pengangguran terbuka yang meningkat di angka 9,97 persen dan kemiskinan yang bertambah dari 8,14 persen di tahun 2020 menjadi 8,6 persen di tahun 2021 ini.

Menurutnya, strategi pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Sehingga kecepatan dan ketepatan dalam membelanja APBD Kabupaten Tegal senilai Rp 2,75 triliun diharapkan bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menstimulasi pembukaan lapangan kerja melalui belanja infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi, termasuk gedung dan bangunan.

“Ini pekerjaan terbesar kita, pekerjaan rumah kita bersama untuk terus bekerja mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menggerakkan sektor usaha mikro, ultra mikro dan usaha kecil,” ujarnya.

Selain itu, Umi menambahkan jika di tahun 2021 ini masih ada sejumlah program unggulannya yang belum terealisasi, seperti pembangunan sentra pelayanan publik prima berkonsep mall pelayanan publik (MPP), penataan Kota Slawi dan pembangunan gedung teknologi, informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Rencana tersebut baru akan dilaksanakan di tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk pembangunan MPP dan penataan Kota Slawi sebesar Rp 16 miliar.

Kendati demikian, Umi bersyukur masih ada sejumlah kegiatan strategis yang berjalan dan terlaksana dengan baik di tengah ujian berat pandemi Covid-19 tahun ini seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Meskipun, dirinya juga menyoroti dua paket pekerjaan jalan yang putus kontrak, salah satunya pekerjaan pembetonan jalan ruas Kendayakan-Warureja dengan capaian prestasi 92 persen dari total anggaran Rp 1,6 miliar.

Terkait paket pekerjaan yang mengalami pemutusan kontrak tersebut dirinya meminta bagian layanan pengadaan untuk mengevaluasi proses pemilihan penyedia jasanya yang tidak saja berdasarkan harga penawaran paling rendah, namun juga analisis kelayakan rencana anggaran dan biayanya juga.

“Kendala seperti ini harus bisa diantisipasi dan jangan sampai terulang, Harus lebih baik lagi tahun depan,” katanya.

Selain itu, Umi juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi di internal organisasinya secara rutin dan berkala. Semua proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara tertib, sesuai peraturan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran dengan didukung ketertiban administrasinya. (HS)