Bawaslu Inhil Akan Lakukan Tahapan Rekrutmen Panwascam Pilkada 2024
DPD PAN Pekanbaru Gelar Silaturrahmi Politik Bersama DPC Demokrat Pekanbaru
Seorang Pria di Tembilahan Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya
Raker Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo, KPI Pusat, KIP Pusat, dan Dewan Pers Terkait Pagu Anggaran Kominfo T.A. 2022
SIBERONE.COM - Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran RAPBN T.A. 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 21,79 triliun. Pada rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari yang berlangsung pada 22 September 2021, disimpulkan bahwa Komisi I DPR RI akan menyampaikan hasil rapat kerja tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI.
Namun demikian, pada kesempatan yang sama, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan Kominfo untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 42,36 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun. Anggaran tersebut utamanya ditujukan untuk mempercepat realisasi Agenda Transformasi Digital Nasional.
“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kembali bahwa kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo T.A. 2022 sebesar Rp 42,36 triliun. Namun, mengacu pada Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 23 Juli 2021, Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp 21,79 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun,” jelas Menteri Johnny.
Kebutuhan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan lintas satuan kerja yang terbagi terbagi dalam 5 (lima) program utama. Dari kelima program tersebut, terdapat dua program yang sudah terpenuhi kebutuhan anggarannya, yakni (i) Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan (ii) Program Dukungan Manajemen.
Sementara tiga program lainnya masih memiliki kekurangan anggaran, yakni (i) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (ii) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta (iii) Program Komunikasi Publik.
Pemenuhan atas kekurangan anggaran tersebut akan berdampak pada keberlanjutan dan perluasan layanan internet untuk masyarakat, keberlanjutan program-program peningkatan literasi digital maupun beasiswa talenta digital, keberlanjutan komunikasi publik untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19, dan keberlanjutan berbagai program strategis lainnya.
Menteri Johnny mengharapkan Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan kekurangan anggaran tersebut dan akan menindaklanjuti dengan mendalami skema-skema pembiayaan yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam raker itu, Menteri Kominfo didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto, Dirut BAKTI Anang Latif, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, dan Staf Khusus Menteri Kominfo Phillip Gobang. Hadir pula Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Ketua KIP Gede Narayana, serta Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. (*)
Berita Lainnya
Polda Banten dan Korem 064/MY Amankan Kunjungan Wapres RI di Ponpes An-Nawawi Tanara
TP PKK Kabupaten Asahan Gelar Rapat Koordinasi Teknis
Bupati Inhil HM Wardan Tandatangani Nota Kesepakatan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau
Wabup Lingga Lantik tiga BPD Desa di Sungai Pinang
Disnakertrans Riau Terima 6 Laporan Pengaduan THR
BNN RI Mendukung IADO Dalam Pencegahan Penggunaan Doping di Dunia Olahraga Tanah Air
Sinergi Majukan Kota, PJ Walikota Pekanbaru Terima Audiensi dengan DPW dan DPD LSM LIRA
Kunker ke Reteh, Bupati Inhil Resmikan Jembatan Penghubung Parit Sumber Hayat dan Sumber Makmur
Pengukuhan Paskibraka Dalam Rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 di Kabupaten Asahan
Disdukcapil Gelar Sosialisasi Akte Kelahiran dan KIA di Kecamatan Kota Kisaran Timur
Sebanyak 34 Orang Anggota BPD Se-Kecamatan Kempas Diresmikan dan Dilantik Bupati HM Wardan
H Syamsuddin Uti Pimpin Rapat Evaluasi DTKS Secara Virtual