Menteri Johnny: 11 Stasiun Bumi Disiapkan untuk Dukung Operasional SATRIA-I
SIBERONE.COM - Pemerintah bersama Badan Usaha Pelaksana akan membangun 11 Stasiun Bumi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-I.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dalam Proyek SATRIA-I direncanakan memiliki 11 stasiun bumi atau gateways sebagai bagian dari tersesterial segment yang akan menghubungkan satelit dengan bumi agar bisa dimanfaatkan.
“Selain di Cikarang, 10 gateways lainnya akan dibangun di Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura, yang mana kesepuluh pembangunan gateways ini masih dalam proses pengadaan lahan,” ujarnya dalam Groundbreaking Ceremony Stasiun Bumi Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah, di Gedung PSN, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/08/2021).
Keberadaan stasiun pengendali digital ini diperlukan untuk mengawasi pergerakan Satelit SATRIA-I. Selain itu juga melakukan manajemen jaringan agar sesuai dengan standar kestabilan layanan serta menjadi sarana komunikasi data antara Satelit SATRIA-I dengan bumi.
Menkominfo menyatakan momentum peletakan batu pertama itu juga merupakan satu dari sekian banyak pekerjaan bersama sebagai upaya dan menjadi fondasi transformasi digital Indonesia. “Kolaborasi seluruh komponen bangsa perlu untuk terus didorong demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital atau a Digital Nation,” tandasnya.
Jangkau 150 Ribu Layanan Publik
Menkominfo menjelaskan bahwa pembangunan stasiun bumi Satelit SATRIA-I akan menjangkau 150 ribu titik layanan publik di berbagai sektor.
“Melalui teknologi High Throughput Satellite (HTS), proyek Satelit SATRIA-I pada tahun 2023 nantinya akan menghadirkan internet dengan kapasitas 150 Gbps di 150.000 titik layanan publik,” jelasnya.
Adapun 150 ribu titik layanan publik itu masing-masing mencakup, 93.900 titik sekolah dan pesantren untuk mendukung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan ujian berbasis komputer.
“3.700 titik puskesmas dan rumah sakit, serta layanan kesehatan lainnya untuk menyokong kebutuhan database kesehatan yang terintegrasi dan terpusat, agar dapat memberikan pelayanan optimal,” ujarnya.
Dari sektor keamanan, Menteri Johnny menyebutkan ada 3.900 titik layanan keamanan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), untuk mendukung kebutuhan administrasi keamanan yang dapat diandalkan.
“Juga ada 47.900 titik kantor desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah daerah lainnya, agar dapat mengoptimalkan pelayanan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE/e-government) secara efisien dan efektif, serta 600 titik layanan publik lainnya,” tandasnya.
Menteri Johnny menegaskan meskipun di tengah pandemi Covid-19, proyek SATRIA-1 sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital terus diwujudkan demi menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok nusantara.
Konstruksi SATRIA-I telah dimulai 3 September 2020 dengan target peluncuran tahun 2023. Saat ini, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, konstruksi SATRIA telah berjalan dengan kemajuan sebesar 30% per akhir Juli 2021. (*)
Berita Lainnya
Usai Pimpin Apel, Bupati HM Wardan Lakukan Sidak di Sekretariat Kantor Bupati
Bupati HM Wardan Membuka Rakerda LPTQ Kab Inhil Tahun 2021
3 Juta Dosis Vaksin Moderna Tiba di Indonesia
Jalan Hutan Tropis Indonesia Menuju Harapan Dunia
Penggunaan Transportasi Perkotaan Meningkat di Masa Pandemi, Menhub Dukung Inovasi LRT Jakarta Bangun Sistem Transportasi Terintegrasi
Berkunjung ke BPJN, Pemkab Lingga Sinkronisasi Program dan Peluang APBN
Bupati Inhil Laksanakan Ramah Tamah dan Jamuan Makan Malam Bersama Kejati Provinisi Riau
Di Bali, Seruan Perdamaian Rusia-Ukraina Menggema dari Ruang Sidang IPU Hingga Atap Villa di Kuta
Bupati HM Wardan Hadiri Sidang Isbat Nikah Masuk Desa di Sanglar
Dimasa Pandemi, Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh, Presiden Amerika Apresiasi dan Minta Masukan Jokowi
Menteri LHK Instruksikan Jajaran Perbaiki Diri, Bangun Institusi yang Bersih
Mahfud MD Dialog Dengan MRP Soal Papua dan Otsus