SIBERONE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.   

Bahwasanya, setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada bulan Februari 2021. 

KPK menetapkan AS Bupati Bintan periode 2016–2021 dan MSU Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sebagai Tersangka, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Maka untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini dilalukan upaya paksa penahanan oleh Tim Penyidik, masing-masing untuk selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021  sampai dengan 31 Agustus 2021.

AS ditahan di Rutan pada gedung Putih, serta MSU ditahan di Rutan pada Kavling C1 Gedung ACLC.

Maka, sebagai langkah antisipasi  penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 pada gedung ACLC, jelasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan bahwa dalam Konstruksi perkara, diduga telah terjadi pada Tanggal 04 Desember 2015, Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan surat No. S710/BC/2015 tentang Evaluasi Penetapan Barang Kena Cukai (BKC) ke Kawasan Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Yang antara lain isinya memberikan  teguran kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada tahun 2015 adalah lebih besar dari yang seharusnya.   

Kemudian, pada Tanggal 17 Februari 2016, AS dilantik menjadi Bupati Bintan, yang secara  ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.  

Dan selanjutnya diawal Juni 2016  bertempat disalah satu hotel di Batam, AS memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut, diduga terdapat penerimaan sejumlah oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir," ungkapnya.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, AS dengan inisiatif kemudian melakukan penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan Nurdin (Ketua Dewan Kawasan Bintan) menetapkan komposisi personel baru BP Bintan dengan menempatkan Azirwan sebagai Kepala BP Bintan dan MSU sebagai Wakil Kepala BP Bintan.   

Yang kemudian pada Agustus  2016, AZIRWAN mengajukan  pengunduran diri sehingga tugas sebagai Kepala BP Bintan  dilaksanakan sementara waktu  oleh MSU.

Maka atas persetujuan AS  dilakukan penetapan kuota rokok  dan MMEA (Minuman  Mengandung Etil Alkohol) sebanyak  290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan  rincian ;  1. Gol.  A  sebanyak  228.107,40  liter,   2.  Gol.  B  sebanyak  35.152,10  liter  dan 3.  Gol.  C  sebanyak  17.861.20  liter. 

Lalu, pada Mei 2017 bertempat di  salah satu hotel di Batam, AS  kembali memerintahkan untuk  mengumpulkan serta memberikan  pengarahan kepada para  distributor rokok sebelum  penerbitan Surat Keputusan  (SK)  Kuota Rokok Tahun 2017.   

Selanjutnya, ditahun 2017, BP  Bintan menerbitkan kuota rokok  sebanyak 305.876.000 batang (18.500  karton) dan kuota MMEA  (Minuman Mengandung Etil  Alkohol) dan diduga dari kedua  kuota tersebut ada distribusi jatah  bagi AS sebanyak 15.000 karton,  MSU sebanyak 2000 karton dan  pihak lainnya sebanyak 1500  karton.   

Dan pada Februari 2018, AS  memerintahkan ALFENI HARMI  (Kepala Bidang Perizinan BP  Bintan) dan diketahui juga oleh  MSU untuk menambah kuota rokok  BP Bintan tahun 2018 dari hitungan  awal sebanyak 21.000 karton,  sehingga total kuota rokok dan  kuota MMEA yang ditetapkan oleh  BP Bintan Tahun 2018 sebanyak  452.740.800 batang setara dengan 29.761 karton.      
 
Selanjutnya kembali dilakukan  distribusi jatah, dimana untuk AS  sebanyak 16.500 karton, MSU 2000  karton dan pihak lainnya sebanyak  11.000 karton.     

Maka, untuk penetapan kuota rokok dan kuota  MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 diduga dilakukan dan ditentukan  sendiri oleh MSU tanpa  mempertimbangkan jumlah  kebutuhan secara wajar.   

Adapun, dari Tahun 2016  sampai dengans2018, BP Bintan telah  menerbitkan kuota  MMEA kepada  PT. TAS yang diduga belum  mendapatkan izin edar dari  BPOM  dan dugaan terdapat kelebihan  (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud.  

Selanjutnya, perbuatan para  Tersangka, diduga antara lain  bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 47/PMK.04/2012, yang  diperbaharui dengan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor  120/PMK.04/2017.   

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 47/PMK.04/2012  tentang  Tata Laksana Pemasukan dan  Pengeluaran Barang Ke dan Dari  Kawasan yang telah ditetapkan  sebagai Kawasan Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, yang  diperbaharui dengan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.  

Maka atas perbuatannya AS dari  Tahun 2017  sampai dengan  2018  diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp  6,3 Miliar dan  tersangka MSU dari  Tahun 2017 sampai dengan 2018 juga diduga  menerima uang  sekitar  sejumlah  Rp800 juta.   

Perbuatan  para  Tersangka  diduga  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  sekitar sejumlah  Rp250  Miliar. Kata Wakil Ketua KPK tersebut !

Atas perbuatannya, AS dan MSU  disangkakan melanggar pasal 2  ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun  2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor TahuTahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.   

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan  kepada penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk  kepentingan pribadi atau kelompoknya.  

Bahwasanya penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dilakukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi yang selayaknya  digunakan untuk kemakmuran wilayah dan rakyat, bukan untuk dimanfaatkan oleh kepentingan  pribadi dan kelompok penyelenggara negara. (*)