SIBERONE.COM - Sungguh memalukan sekelas Direktur Utama BJPS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo yang mengelola hampir Rp. 450 trilyun dana pekerja dan buruh tidak berani bicara ke publik tentang investasi saham BPJS Ketenagakerjaan.

“Sungguh memprihatinkan Dirut yang mengelola ratusan trilyun, namun tidak berani bicara ketika publik ingin tahu transparansi pengelolaan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.

Komentar tersebut disampaikan pria yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center usai mengikuti Dialog Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Ombudmas via Virtual Zoom, Kamis, 22 Juli 2021.

Sedianya narasumber yang diundang resmi Ombusman RI antara lain, Hery Susanto (ORI), Achsanul Qosasi (BPK RI), Felly S Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI), Anggoro Eko Cahyo (Dirut BPJS Ketenagakerjaan), Poempida Hidayatulloh (Mantan Dewas BPJS Ketenagakerjaan)

Ketidakhadiran Dirut BPJS Ketenagarjaan, Anggoro juga menjadi sorotan dari mantan anggota Dewas BPJS, Poempida Hidayatulloh. Ia menyesalkan ke tidakhadiran Direksi atau Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dapat menyampaikan berbagai Hal terkait Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan ke Publik.

“Saya jadi menduga-duga kenapa tidak berani tampon. Ada apa kenapa tidak transparan,” tegas Poempida sambil menambahkan terkait masalah Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan semua sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

“Sangat disayangkan memang. Ini menunjukkan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak siap dan bahkan mungkin “tidak memiliki konsep yang jelas” dalam melakukan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Jusuf Rizal dan Sony Mardiyanto dari KSPI.

Semestinya Direksi BPJS Ketenagakerjaan justru harus berani tampil memaparkan hal-hal terkait investasi saham BPJS Ketenagakerjaan, mengingat saat ini publik meragukan kapasitas dan kapabilitas Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan, setelah adanya kasus korupsi Rp. 43 trilyun yang kasusnya masih mandek di Kejaksaan Agung.

Kemudian menyusul ugal-ugalannya Direksi BPJS dalam menempatkan investasi saham yang menurut temuan BPK  penempatan investasi saham dilakukan Direksi di perusahaan yang  kurang menguntungkan. Bahkan bukan hanya kehilangan potensi pengembangan dana secara optimal, tapi juga berpotensi menanggung kerugian. 

Misalnya investasi saham BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan SIMP saham grup Salim/swasta, KRAS (Krakatau steel/BUMN), GIAA (Garuda Indonesia), AALI ( grup Astra/swasta), LSIP grup Salim/swasta, ITMG  swasta, dll.

“Asumsi LSM LIRA bila sekelas Dirut BPJS Ketenagakerjaan tidak berani tampil, kami berasumsi pasti ada masalah besar di BPJS Ketenagakerjaan terkait investasi saham BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak kenapa tidak berani,” papar Jusuf Rizal aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu.

Menurut Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, dengan tidak beraninya Dirut BPJS Ketenagakerjaan bicara investasi saham ke publik, ini dapat mengurangi kepercayaan pekerja dan buruh untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Para pekerja dan buruh wajar, jika kemudian ada yang tidak percaya. Iuran puluhan ribu dikumpulkan, dana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan juga recehan dan Pelit, agar BPJS Ketenagakerjaan untung. Tapi giliran investasi 43 trilyun bocor,” ujar Jusuf Rizal

Berdasarkan catatan redaksi, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) merupakan salah satu organ Pemenangan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin pada Pilpres dengan membentuk Rumah Relawan Proja (Pro Jokowi-KH.Ma’ruf Amin) The President Center. LSM LIRA berhasil meraih Rekor MURI tahun 2009-2021 sebagai LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di Indonesia (34 Propinsi dan 470 Kabupaten Kota). (*)