SIBERONE.COM - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Melalui Inspektorat Inhil mengadakan kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Monitoring Center for Prevention (MCP)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat, (17/05/2024).

Dalam kesempatan itu dilakukan Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada area Pengawasan APIP, Pemerintah Daerah dengan sasaran unsur Legislatif yaitu DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kegiatan ini dibuka dan dihadiri oleh Penjabat Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE, MT,. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Direktur Wilayah 1 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Edi Suryanto dan diikuti oleh para anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019–2024, anggota DPRD kabupaten Indragiri Hilir terpilih periode 2024–2029 dan 19 Desa yang dicanangkan menjadi desa anti korupsi.

Dalam arahannya Penjabat Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE, MT, menyampaikan 

“Untuk kita ketahui bersama, nilai capaian rencana aksi MCP KPK dalam 3 tahun belakangan ini mengalami naik turun. Tahun 2021 nilai MCP KPK kabupaten Indragiri Hilir 83,86 % dan tahun 2022 yaitu 86,30%, dan untuk tahun 2023 turun menjadi 83,28%," ucap Pj Bupati. 

Dia berharap Tim Satuan dan Pokja dapat berkerjasama meningkatkan kembali nilai MCP KPK di tahun ini. 

“Saya berharap kepada bapak ibu semua yang terlibat kedalam tim satgas dan pokja rencana aksi kpk ini untuk bisa meningkatkan nilai MCP KPK pada tahun 2024 ini,” harapnya. 

“Dukungan pemerintah kabupaten indragiri hilir dalam rencana aksi MCP KPK ini adalah dengan selalu berusaha memenuhi setiap dokumen yang diminta dalam sub indikator dan indikator. Walaupun dalam pemenuhan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan atau tidak terpenuhinya setiap sub indikator tersebut,” imbuh Pj. Bupati Herman

Melalui kesempatan ini Pj. Bupati, Ketua DPRD Inhil dan pihak KPK menyerah kan secara simbolis penghargaan kepada 19 desa anti korupsi.