SIBERONE.COM - Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir (Polres Inhil) menggelar rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di ruang Aula Bhakti Rekonfu Mapolres Inhil Jalan Gajah Mada Tembilahan, Kamis (30/3/2023).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Inhil H. Syamsuddin Uti didampingi Kepalanya BPBD R.Ardiansyah, Dinas Lingkungan Hidup turut serta Unsur Forkopimda Inhil, para pimpinan PT Se Kabupaten Inhil dan para Kapolsek Jajaran Polres Inhil, Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kapolres Inhil AKBP Norhayat memaparkan titik hotspot yang muncul pada aplikasi 'Lancang Kuning Monitoring' dari tanggal 1 Januari hingga 29 Maret 2023 sebanyak 50 titik.

"Ada 50 titik hotspot dalam jangka waktu tiga bulan ini. Januari ada 5 titik, Februari sebanyak 7 titik dan Maret yang paling banyak yakni 38 titik," paparnya.

Kapolres Inhil menyebut, dari data lonjakan titik hotspot berpotensi terjadinya Karhutla ini, menghasilkan keputusan lahan atau hutan yang terbakar, berstatus Quo.

"Lahan yang terbakar berstatus Quo. Sementara pelaku atau dalang penyebab terjadinya Karlahut akan kami selidiki," sebutnya.

Dalam arahannya, Wabup Inhil H,Syamsuddin Uti mengatakan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat ini masih menjadi masalah penting, hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) H.Syamsuddin Uti saat menghadiri

Wabup juga menyebut dengan kondisi saat ini kita tak boleh lengah dalam menghadapi bencana Karhutla. Untuk itu, perlu koordinasi dan kerjasama semua pihak sehingga Karlahut bisa mendeteksi kalau ada titik hot spot.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga mengingatkan kepada masyarakat dan perusahaan yang berada di Daerah gambut untuk berhati-hati dalam mengelola lahan.

"Saya ucapan terimakasih atas kerjasama semua pihak pada tahun 2022 yang lalu Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan apresiasi dari Provinsi Riau dalam apresiasinya penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir," pungkasnya.