SIBERONE.COM - Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Brebes masa bakti 2021-2026 resmi dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Jawa Tengah Dr. Drs. H. Honosejati, SH, M. Hum, Rabu (2/3/2022) di Grand Dian Hotel Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Acara pelantikan disaksikan langsung Ketua Umum Pusat GNPK-RI H. M Basri Budi Utomo, AS, S.IP, SH, Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti, SE, MH, Pengusaha Indonesia asal Brebes Dr. H. Muhadi Setiabudi, Kepala Dinas, Camat, Paguyuban Kepala Desa, dan tamu undangan lainnnya.

Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Jawa Tengah Dr. Drs. H. Honosejati, SH, M. Hum yang hadir melantik Pengurus Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten Brebes masa bakti 2021-2026 berpesan agar Pengurus Pimpinan Daerah yang baru saja dilantik bisa menjalankan amanah organisasi.

"Organisasi kita bukan organisasi massa, tapi organisasi gerakan. Tentu harus ada komitmen kuat untuk menjalankan amanah pergerakan ini secara independen," tegasnya.

Usai dilantik, Ketua GNPK-RI Kabupaten Brebes Budi Prabowo kepada media mengatakan, "Dirinya bersama masyarakat akan melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dirinya juga akan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, LSM dan wartawan dalam melaksanakan tugasnya tentunya dalam melaksanakan pengawasan dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Brebes.

"GNPK-RI sendiri mendukung pelaku tindak pidana korupsi dihukum mati," ujarnya.

“Saya tegaskan kami siap melaksanakan tugas secara independen, sukarela dan bertanggungjawab,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum Pusat GNPK-RI H. M Basri Budi Utomo, AS, S.IP, SH mengatakan, "Kehadiran GNPK-RI kota dan kabupaten akan memberikan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam menggunakan anggarannya, sehingga menjadi Pemerintah Daerah yang tidak korupsi, jujur, akuntabel, transparan dan amanah.

"GNPK-RI merupakan wadah berhimpunnya masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, tujuannya guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Organisasi ini sangat kolosal nasional mulai dari DPP, DPW hingga DPD," jelasnya.

Basri menjelaskan, "GNPK-RI juga peduli terhadap pemberantasan korupsi, bisa bergerak untuk mengawal dan mengawasi pemerintah apabila terjadi penyelewengan baik itu penyalahgunaan kebijakan dan kewenangan dan penggunaan anggaran pemerintah," pungkasnya. (HS)