SIBERONE.COM - Penumpukkan kapal di kolam Pelabuhan akibat keterlambatan pengurusan izin disinyalir menjadi pangkal persoalan terjadinya kebakaran belasan kapal yang terjadi di Pelabuhan Kota Tegal pada Sabtu (29/1/2022) lalu. 

Kejadian tersebut terus menjadi perhatian Pemerintah bersama Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, untuk terus dicarikan jalan keluar.

Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono bersama Frokopimda Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Johardi dan Pengurus HNSI Kota Tegal menghadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2 Setda Jateng, Selasa (8/2/2022) siang untuk membahas persoalan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tegal bersama Forkopimda menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah agar ada diskresi terkait dengan perizinan kapal.  Sehingga kapal-kapal dapat melaut sembari menunggu kelengkapan perizinan dalam waktu satu atau dua bulan kedepan, yang dapat mengurangi penumpukkan kapal di Pelabuhan Kota Tegal.

Wali Kota menyampaikan saat ini Pelabuhan Kota Tegal memiliki kapasitas hanya cukup untuk 300 kapal. Sedangkan kapal yang saat ini bersandar bisa mencapai 900 sampai 1200 kapal.

“Sehingga untuk mengurai saja susah, untuk parkir saja susah, dengan penumpukkan kapal karena keterlambatan izin, kapal-kapal purse seine yang sudah terlebih dahulu bersandar di Pelabuhan, karena terhalang kapal-kapal cantrang yang bersandar, tidak bisa keluar untuk melaut,” terang Dedy Yon.

Untuk itu, Wali Kota meminta agar perizinan kapal dipercepat dan juga berharap dengan kondisi perekonomian yang ada di Kota Tegal, khususnya para nelayan, Wali Kota meminta ada surat edaran atau diskresi sehingga satu atau dua bulan kedepan dapat berlayar, sambil menunggu perizinan keluar.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di depan Wali Kota dan Forkopimda Kota Tegal, melalui telepon selularnya menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk menyampaikan persoalan yang ada di Pelabuhan Kota Tegal.

"Pak Menteri, ini saya lagi sama Pak Wali Kota Tegal. Itu kan ada penumpukkan kapal, tapi kendalanya nelayan ngurus perizinan lama. Bisa nggak dibantu agar diberikan izin satu trip melaut sambil ngurus," ujar Ganjar saat menelpon Menteri Trenggono.

Usai audiensi, Ganjar mengatakan laporan kendala perizinan kapal ini memang sering diterimanya. Ganjar berharap dengan komunikasi yang dilakukan dengan Menteri tadi bisa membantu para nelayan agar bisa segera melaut.

"Kita minta permohonan dari temen-temen semacam diskresi lah, kemudahan menjelang lebaran biar mereka bisa mendapatkan pemasukan. Saya sudah minta kepada Pak Trenggono tadi direspon bagus banget langsung dan sudah mengirimkan orang di sini," kata Ganjar.

Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang saat itu juga hadir, diminta Ganjar untuk langsung mendata nelayan yang syarat perizinannya sudah siap agar bisa cepat turun izinnya.

"Nanti syarat itu bisa dibantu dan nelayannya dibantu HNSI, nanti dari Kementerian mana yang bisa diberikan kemudahan. Sehingga nanti selesai, nelayan bisa melaut lagi," kata Ganjar. (HS)