SIBERONE.COM - Bertempat di Aula Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H.Syamsuddin Uti menghadiri pertemuan Pemerintah Provinsi Riau dengan Tim Komisi IX DPR RI, Selasa (9/11/2021). 

Kedatangan Anggota DPR RI dari Komisi IX yang dipimpin Ketua Tim Emanuel Melki Ades Laka Lena ke Provinsi Riau dalam rangka mendapatkan data terkait pengawasan terhadap Kesiapan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam menerapkan instruksi Presiden No.2 TH 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pertemuan yang dibuka Gubernur Riau Drs.Syamsuar, M.Si turut dihadiri Komisi IX DPR RI, Kejati Riau, Seriket Pekerja Provinsi Riau, BPJS Tenaga Kerja RI Perwakilan Provinsi Riau, Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau serta pihak dan steak holder terkait Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, Wakil Bupati Inhil H.Syamsuddin Uti didampingi Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inhil Bazarudin, SE.MH, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Ibu Alena. 

Gubernur Drs.Syamsuar, M.Si, dalam arahannya saat membuka rapat program jaminan ketenagakerjaan mengatakan, bahwa untuk di Provinsi Riau sesuai Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan antara lain pemerintah Provinsi Riau telah memberikan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap 16800 pegawai tidak tetap (Non ASN) berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD Riau.

Sementara itu, pada sesi Diskusi bersama Anggota Komisi IX DPR RI Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H.Syamsuddin Uti mengucapkan terimakasih atas dorongan dari Anggota DPR RI dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Untuk diketahui, bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan program ini sejak tahun 2021. 

Beliau juga menambahkan, mengingat wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang teridiri dari pulau-pulau maka dari itu perlu pengawasan dari BPJS Ketenagakerjaan.(*)